IndonesiaBuzz : Madiun, 29 April 2026 – Setelah melalui masa sebagai Pelaksana Tugas (Plt) dan Penjabat (Pj), Sigit Budiarto akhirnya resmi dilantik sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Madiun oleh Bupati Madiun, Hari Wuryanto, pada Rabu, 29 April 2026.
Pelantikan yang digelar di Pendopo Muda Graha tersebut sekaligus menandai pengisian jabatan strategis tertinggi di kalangan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkab Madiun.
Pengangkatan Sigit tertuang dalam Keputusan Bupati Madiun Nomor 100.3.3.2/302/KPTS/402.013/2026.
Dengan pelantikan ini, ia resmi menjabat sebagai Sekda definitif setelah sebelumnya mengemban tugas sebagai Plt sejak 1 Desember 2025 dan Pj sejak 15 Desember 2025.
Dalam arahannya, Bupati Madiun menegaskan posisi Sekda sebagai motor penggerak birokrasi daerah yang memiliki peran sentral dalam memastikan kinerja pemerintahan berjalan efektif.
“Sekda itu pemimpin tertinggi ASN di Kabupaten Madiun, ibarat dirigen. Semua harus loyal dan patuh,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya integritas dan keteladanan dalam kepemimpinan birokrasi.
“Jabatan itu sementara, tetapi integritas selamanya. Apa yang dikatakan pemimpin akan menjadi pedoman bagi bawahannya,” tegasnya.
Sementara itu, Sekda Madiun Sigit Budiarto menegaskan langkah awal yang akan dilakukan adalah mengonsolidasikan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) guna mempercepat pencapaian visi dan misi kepala daerah.
Fokus diarahkan pada penguatan kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
“Kami akan konsolidasikan seluruh tugas pokok dan fungsi OPD untuk pencapaian visi misi Bupati dan Wakil Bupati, yaitu bersahaja, bersih, sehat, dan sejahtera,” ujarnya.
Ia menambahkan, setiap perangkat daerah didorong untuk melakukan inovasi di tengah tekanan fiskal yang ada.
“Di tengah tekanan fiskal, kita butuh inovasi. OPD harus berani melakukan terobosan agar target tercapai dan pelayanan publik meningkat,” katanya.
Selain itu, Sigit juga menyoroti pentingnya efisiensi struktur organisasi tanpa mengurangi fungsi. Evaluasi dan penataan kelembagaan, termasuk kemungkinan penggabungan OPD dengan kesamaan tugas, akan menjadi bagian dari strategi reformasi birokrasi.
“Kita ingin ramping struktur tapi kaya fungsi, sehingga pemerintahan lebih efektif, efisien, dan tetap fokus pada kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (@Arn/Tim)
