Komite Komunikasi Digital (KKD) memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kestabilan politik, ekonomi, dan sosial di dunia digital, terutama di tahun politik. Saat ini, dengan semakin berkembangnya teknologi informasi, penyebaran disinformasi, hoaks, dan ujaran kebencian semakin mudah dan cepat. Oleh karena itu, peran KKD sangat diperlukan untuk mengendalikan dan menyebarluaskan informasi yang benar dan berkualitas di masyarakat melalui ruang digital.
Dalam konteks tahun politik, KKD dapat membantu menangkal penyebaran disinformasi dan hoaks yang bisa memicu friksi dan konflik sosial. KKD juga dapat membantu mengedukasi masyarakat tentang literasi berita, literasi digital, verifikasi informasi, dan cek fakta, sehingga masyarakat dapat memilah dan menyaring informasi yang benar dan berkualitas dari informasi yang tidak benar dan menyesatkan.
Selain itu, KKD juga bisa bekerjasama dengan pihak kepolisian dan pemangku kepentingan lainnya untuk memonitor dan menangkal penyebaran hoaks dan ujaran kebencian di media sosial. Dengan adanya KKD, kepolisian dapat bekerja sama dalam memperkuat upaya penanggulangan penyebaran disinformasi dan hoaks. Selain itu, KKD juga dapat bekerjasama dengan media massa dan organisasi masyarakat sipil untuk mengedukasi masyarakat tentang cara menggunakan media sosial dengan bijak dan bertanggung jawab.
“KKD ini melibatkan semua pemangku kepentingan, yang diharapkan mampu untuk mengedukasi publik dan memberikan pemahaman dengan literasi berita dan literasi digital, verifikasi informasi serta cek fakta,” terang Ketua Harian KKD Jatim, Dr. Arief Rahman, S.T., M.M., dalam pertemuannya dengan Kapolres Ngawi, AKBP Dwiasi Wiyatputera, Kamis (23/3/2023).
Dalam hal ini, KKD dapat memainkan peran penting dalam membangun masyarakat yang cerdas digital dan mampu memilah informasi yang benar dan berkualitas. KKD bisa menjadi filter dan clearing house (rumah penjernih) untuk menyaring informasi yang akan disebarluaskan ke publik, sehingga masyarakat dapat mendapatkan informasi yang akurat dan bermanfaat. Dengan begitu, KKD dapat membantu menjaga kestabilan politik, ekonomi, dan sosial di daerah masing-masing.
Dalam era digital ini, KKD memang sangat dibutuhkan sebagai garda terdepan dalam menangkal penyebaran disinformasi, hoaks, dan ujaran kebencian. Oleh karena itu, peran KKD perlu terus ditingkatkan dan diperkuat agar dapat berfungsi secara optimal dalam menjaga stabilitas sosial, politik, dan ekonomi di dunia digital, terutama di tahun politik.
Sebagai informasi, Komite Komunikasi Digital (KKD) Jatim diinisiasi bersama Pemprov Jatim, AMSI Jatim, PWI, Polda Jatim, IJTI dan Kodam V/ Brawijaya sejak tahun 2022 lalu. @Jatimbuzz
