
Oleh: Eko Sigit Pujianto
IndonesiaBuzz: Sudut Pandang – Pergantian jabatan wakil menteri yang kini dirundung isu rangkap jabatan seakan membuka tabir ketegangan antara politik dan kepentingan publik. Di atas kertas, penunjukan seorang pejabat untuk mengisi lebih dari satu kursi kementerian bisa digambarkan sebagai langkah efisien menghemat birokrasi, memangkas biaya, dan mempercepat pengambilan keputusan. Namun, apakah realitas di lapangan benar-benar sejalan dengan klaim efisiensi itu?
Sejarah menunjukkan bahwa jabatan rangkap kerap menjadi arena manuver politik. Ada anggapan bahwa penunjukan ini bukan semata soal kemampuan atau kebutuhan struktural, melainkan bagian dari strategi menjaga keseimbangan kekuasaan, atau bahkan sebagai bentuk “balas budi” bagi figur yang dianggap loyal. Dengan kata lain, rakyat bisa saja menjadi penonton pasif dari permainan politik yang jarang menempatkan kepentingan publik sebagai prioritas utama.
Dampaknya terhadap pelayanan publik sulit diabaikan. Seorang wakil menteri yang harus membagi perhatian di dua kementerian berisiko kehilangan fokus, apalagi jika agenda dan target kedua institusi berbeda. Proyek dan program strategis yang mestinya menyentuh kehidupan masyarakat bisa tersendat atau hanya sebatas formalitas administrasi, sementara energi pejabat tersedot oleh urusan politik internal.
Posisi rakyat dalam pusaran ini jelas rentan, mereka yang seharusnya menjadi pusat perhatian kebijakan, sering kali hanya menerima dampak dari keputusan yang lahir dari kalkulasi politik. Rakyat membayar biaya atas segala bentuk ketidakefisienan, ketidakjelasan prioritas, dan potensi konflik kepentingan yang muncul dari rangkap jabatan tersebut.
Satu hal yang harus menjadi pertanyaan publik apakah pengangkatan wakil menteri rangkap jabatan benar-benar didorong semangat efisiensi dan kepentingan rakyat, atau hanya momen politik mumpung untuk mengamankan loyalitas dan posisi kekuasaan? Rakyat berhak menuntut jawaban, karena di setiap kebijakan yang lahir dari kabinet, kepentingan publik seharusnya tidak pernah dikorbankan.@sigit







