IndonesiaBuzz: Historia – Gelora Bung Karno, Jakarta, 23 Mei 1965. Lautan massa berbaju merah memenuhi stadion utama. Di panggung, Presiden Soekarno berpidato lantang memuji Partai Komunis Indonesia (PKI) sebagai kekuatan revolusioner yang konsisten.
“PKI merupakan unsur yang hebat dalam penyelesaian revolusi… PKI makin besar dan kuat karena PKI selalu bersikap konsekuen progresif revolusioner,” ujarnya disambut sorak-sorai massa.
Di akhir acara, Soekarno bahkan menggandeng tangan Ketua CC PKI D.N. Aidit, berpose akrab di depan juru foto sambil berpegangan tangan. Momen puncak ini, perayaan ulang tahun PKI ke-45 menandai betapa jauh PKI telah melangkah: dari partai yang nyaris musnah pada 1948, kini menjelma raksasa politik di pertengahan 1960-an.
Namun, jalan PKI menuju puncak kekuatan itu berliku dan berdarah. Hanya 17 tahun sebelumnya, September 1948, PKI mengalami keterpurukan setelah Peristiwa Madiun. Pemerintah Republik di Yogyakarta menuduh Musso dan kawan-kawan komunis melancarkan pemberontakan dengan memproklamasikan “Republik Soviet Indonesia” di Madiun.
Operasi militer TNI berhasil merebut Madiun; ribuan kader PKI tewas, 36 ribu orang ditahan, dan para pimpinan utama seperti Musso dan Amir Sjarifuddin ditembak mati.
D.N. Aidit, yang ketika itu masih tokoh muda PKI, ditangkap tentara tetapi berhasil meloloskan diri. Bersama rekannya M.H. Lukman, Aidit dikabarkan lari bersembunyi – bahkan diisukan melarikan diri ke Cina. PKI tercerai-berai tanpa kepemimpinan; banyak yang mengira riwayat partai “merah” ini tamat.
Bangkit dari Bawah Tanah Pasca Madiun
Perkiraan itu meleset. Bagaikan pepatah “mati satu tumbuh seribu,” kehancuran akibat Peristiwa Madiun justru membuka peluang bagi kader-kader muda PKI. Pemerintah RI sendiri tidak sempat melarang PKI secara resmi karena fokus menghadapi agresi militer Belanda. Situasi ini dimanfaatkan sisa-sisa anggota PKI untuk tiarap sejenak dan menyusun kekuatan baru secara sembunyi-sembunyi.
Di Jakarta, D.N. Aidit, M.H. Lukman, dan Njoto bergerilya secara politik. Sembari bersembunyi dari incaran aparat, trio ini mendirikan Comite PKI Jakarta Raya tahun 1949 dan mulai merekrut kembali kader-kader muda.
Berbeda dengan tokoh senior Alimin yang cenderung membangun organisasi kecil eksklusif, Aidit dan kawan-kawan justru memilih pendekatan masif, merangkul sebanyak mungkin orang-orang pergerakan.
“Aidit dan Lukman membangun organisasi yang berwatak masif,” tulis sejarawan Busjarie Latif, “jejaring luas dibangun di kalangan buruh, tani, hingga organisasi pemuda dan perempuan. Mereka juga menerbitkan beberapa majalah sebagai corong agitasi.”.
Benar saja, pada Agustus 1950 Aidit cs berhasil menerbitkan kembali majalah teori partai Bintang Merah (sempat mati pasca Madiun) sebagai alat propaganda, hingga kelompok mereka dijuluki “Kelompok Bintang Merah”. Bahkan, Njoto beserta seniman-seniman progresif mendirikan organisasi kebudayaan Lekra (Lembaga Kebudayaan Rakyat) yang berafiliasi ke PKI.
Strategi bergerilya politik ini membuahkan hasil. Perlahan tapi pasti, kelompok muda berhasil mengambil alih kendali PKI dari tangan generasi tua yang dianggap kurang progresif.
Puncaknya, 7 Januari 1951 diumumkan susunan Politbiro CC PKI yang baru, memasukkan Aidit (27 tahun), Lukman (26), Njoto (23), Sudisman (30), bersama Alimin (tokoh senior). Praktis, kepemimpinan PKI beralih ke tangan generasi muda berusia di bawah 30 tahun. D.N. Aidit didapuk menjadi Sekretaris Jenderal PKI, posisi kunci yang menjadikannya nakhoda partai.
Hanya tiga tahun pasca kegagalan Madiun, PKI bangkit kembali dari bawah tanah. Kali ini dengan wajah baru dan energi revolusioner yang segar.
(sumber kepustakaan-presiden.pnri.go.id)
Dari Kotak Suara ke Kabinet: Strategi Baru PKI
Memasuki dekade 1950-an, PKI di bawah Aidit mengubah haluan strategi perjuangan. Alih-alih mengulangi pemberontakan bersenjata, PKI memilih jalan parlementer dan front persatuan. Partai ini memposisikan diri sebagai kekuatan nasionalis revolusioner yang sejalan dengan kebijakan anti-kolonial dan anti-Barat Presiden Sukarno.
Aidit dan rekan-rekannya mengadopsi garis “front rakyat”, merangkul “borjuis nasional” anti-imperialis (termasuk Soekarno) dan mengedepankan perjuangan melawan sisa-sisa kolonialisme dibanding perjuangan kelas langsung. Langkah pragmatis ini terbukti cerdik: PKI diperbolehkan pemerintah beroperasi legal dan ikut Pemilu, sembari tetap menjaga ideologi revolusionernya.
Pada Pemilu pertama 1955, banyak pihak terkejut melihat PKI muncul sebagai salah satu kontestan terkuat. Dengan kampanye yang menyentuh isu-isu kerakyatan, PKI meraup sekitar 16% suara nasional – menempatkannya di posisi keempat terbesar secara nasional.
Partai ini memperoleh 39 kursi di parlemen (DPR) dan 80 kursi di Konstituante, menjadikannya kekuatan penentu dalam politik demokrasi liberal waktu itu. Prestasi ini luar biasa bagi partai yang baru beberapa tahun lalu porak-poranda; PKI berhasil menancapkan dirinya sebagai partai massa papan atas, sejajar dengan PNI, Masyumi, dan NU.
“Di pertengahan 1950-an, PKI mengklaim ratusan ribu anggota dan tampil besar dalam Pemilu 1955, pemilu bebas terakhir selama lebih dari empat dasawarsa,” tulis sejarawan Alex de Jong.
Keberhasilan elektoral PKI tentu mengkhawatirkan kalangan antikomunis. Teror terhadap PKI meningkat. Juli 1957, kantor PKI di Jakarta dilempar granat oleh kelompok tak dikenal. Meski demikian, pada bulan yang sama PKI justru menang besar dalam sejumlah pemilihan lokal di Jawa, menandakan terus meluasnya dukungan rakyat jelata.
Partai-partai saingan, seperti Masjumi, semakin vokal menentang PKI; pada September 1957 Masjumi terang-terangan menuntut pemerintah melarang PKI. Tapi PKI tak gentar. Mereka justru kian memposisikan diri sebagai pembela Republik dan agenda anti-imperialis.
Saat krisis Irian Barat memuncak dan hubungan Indonesia-Belanda memburuk, kader-kader buruh PKI memainkan peran garis depan. Pada 3 Desember 1957, serikat buruh yang berafiliasi dengan PKI (lewat SOBSI) memimpin aksi sepihak menguasai perusahaan-perusahaan Belanda di Indonesia. Aksi mogok dan pendudukan ini berujung nasionalisasi aset-aset Belanda oleh pemerintah.
Publik melihat PKI berdiri di garda terdepan melawan kapitalis asing, sehingga citra PKI sebagai partai paling nasionalis justru menguat. Tak hanya itu, ketika pergolakan PRRI/Permesta (1957–1958) meletus, dipimpin kelompok militer dan politisi anti-Sukarno di Sumatra dan Sulawesi, PKI pasang badan mendukung pemerintah pusat.
Ribuan anggota dan simpatisan PKI di daerah pemberontakan PRRI ditangkap atau disiksa oleh pemberontak pro-Barat. PKI menyerukan persatuan nasional melawan gerakan separatis tersebut dan mendukung penuh langkah Sukarno menumpas pemberontakan dengan darurat militer. Keteguhan PKI membela NKRI ini kelak makin mendekatkan hubungan partai itu dengan Sukarno.
Usai pemberontakan PRRI padam dan Demokrasi Liberal merosot, Soekarno kian condong ke konsep “Demokrasi Terpimpin”. Ia antipati pada partai-partai oposisi yang dianggapnya sumber perpecahan, sementara di sisi lain ia melihat PKI cukup disiplin dan loyal.
Pada 1959, militer sempat mencoba menghalangi diselenggarakannya Kongres PKI, mencerminkan resistensi Angkatan Darat terhadap bangkitnya komunis. Namun, Soekarno turun tangan, Kongres PKI 1959 di Jakarta justru dibuka secara resmi oleh Presiden sendiri, lengkap dengan pidato yang terkesan memberi angin pada kaum komunis. Inilah sinyal terang bahwa Soekarno bersedia merangkul PKI sebagai mitra resmi dalam politik baru Indonesia.
Nasakom: Mesra di Bawah Sayap Sukarno
Dengan diberangusnya demokrasi parlementer, Soekarno memperkenalkan ide Nasakom, akronim Nasionalisme, Agama, dan Komunisme, sebagai pilar-pilar negara. Melalui Nasakom, Presiden berupaya memadukan tiga kekuatan ideologi (nasionalis, Islam, komunis) di bawah payung revolusi Indonesia.
Bagi PKI, konsep ini bagaikan karpet merah. Pada tahun 1960, Soekarno resmi melembagakan peran PKI sebagai “mitra junior” dalam pemerintahan. Aidit dan pimpinan PKI lain menyambut Nasakom dengan antusias, menyebutnya sebagai front persatuan multi-kelas yang sejalan dengan strategi PKI. Di atas kertas, ini berarti PKI kini menjadi bagian sah dari establishment Orde Lama.
Meski demikian, hubungan Soekarno-PKI bukan tanpa dinamika. PKI tetap berusaha menjaga otonomi politiknya. Bahkan Aidit tak segan mengkritik kebijakan pemerintah jika dirasa melenceng dari semangat revolusi. Maret 1960, misalnya, fraksi PKI mengecam cara Soekarno menangani anggaran secara kurang demokratis.
Harian Harian Rakjat, surat kabar resmi PKI, sempat menulis tajuk mengkritik langkah pemerintah pada 8 Juli 1960. Gerah dengan kritik itu, petinggi Angkatan Darat menangkap beberapa pimpinan PKI. Namun Soekarno segera turun tangan memerintahkan pembebasan mereka.
Insiden ini menunjukkan dua hal: keberanian PKI menyuarakan pendapat sendiri, sekaligus perlindungan Soekarno yang menjadi tameng politik PKI. Aidit paham betul bahwa tanpa “payung” Soekarno, partainya rentan berhadapan dengan militer dan kelompok Islam konservatif.
Sebaliknya, bagi Soekarno, PKI dan massa kiri adalah penyeimbang berharga terhadap dominasi Angkatan Darat. Terjalinlah hubungan simbiosis: PKI menjadi pendukung paling setia Presiden, dan Soekarno memberi mereka ruang bergerak selama mereka membantunya menjaga revolusi.
Dalam sistem Demokrasi Terpimpin yang anti-partai, ironisnya PKI justru kian moncer. Parlemen hasil Pemilu 1955 dibubarkan Soekarno, diganti dengan DPR-GR dan MPRS yang beranggotakan penunjukan Presiden. PKI memperoleh jatah kursi cukup signifikan dalam badan-badan tersebut.
Lebih penting lagi, sejak 1962 PKI resmi dilibatkan dalam kabinet: D.N. Aidit dan Njoto diangkat Sukarno menjadi Menteri Koordinator (penasihat presiden) urusan politik. Ini posisi tanpa portofolio teknis, namun memberikan gengsi bahwa tokoh PKI duduk sejajar menteri. Aidit yang dahulu adalah buronan politik, kini rutin keluar-masuk Istana, rapat bersama jenderal dan tokoh nasional lain sebagai “orang kepercayaan” Bung Karno.
Pada periode ini pula, Soekarno kian menggeser haluan politik luar negeri ke kiri. Ia mencanangkan “Poros Jakarta–Peking–Moskow” dalam diplomasi, serta gerakan New Emerging Forces melawan Old Established Forces (Barat imperialis). PKI tentu berada di belakang penuh konsep-konsep Soekarno tersebut.
Saat Soekarno memprakarsai Konfrontasi Malaysia (1963–1965) untuk menentang pembentukan negara Federasi Malaysia yang dianggap “boneka neo-kolonial Inggris”, PKI menjadi pendukung paling militan.
Aidit menuduh proyek Negara Malaysia sebagai akal-akalan imperialisme Inggris bersama antek reaksioner di Asia Tenggara. Bahkan, sejumlah pemuda kiri Indonesia dikirim secara sukarela menyusup ke Malaysia membantu gerilyawan komunis Malaya – meski banyak di antara mereka ditangkap atau gugur di perbatasan Kalimantan.
Kiprah PKI dalam konfrontasi anti-Malaysia turut mempertebal citra PKI sebagai sekutu revolusioner Soekarno. Namun hal ini juga meningkatkan kecemasan militer. Pucuk pimpinan PKI makin berani melontarkan gagasan radikal. Salah satu yang menghebohkan ialah usul Aidit untuk membentuk “Angkatan Kelima”, yaitu mempersenjatai kaum buruh dan tani sebagai kekuatan milisi rakyat yang berdiri sejajar dengan Angkatan Darat, Laut, Udara, dan Polisi.
Tujuannya, menurut Aidit, agar massa rakyat bisa dilibatkan langsung dalam pertahanan revolusi dan konfrontasi melawan Malaysia. Soekarno awalnya merespons positif ide ini sebagai bagian konsep “pertahanan semesta”.
Tetapi bagi TNI AD, ini lampu merah besar: memberikan senjata kepada kader PKI sama saja mengundang bahaya “tentara PKI” internal. Walau pada praktiknya Angkatan Kelima tak pernah terwujud, wacana ini memperuncing kecurigaan elite militer terhadap PKI.
Basis Massa: Tani, Buruh, Pemuda, Perempuan
Salah satu kunci transformasi PKI menjadi raksasa politik adalah keberhasilannya mengorganisasi basis massa luas hingga ke akar rumput. Sejak awal 1950-an, Aidit dan kawan-kawan sadar bahwa kekuatan partai tidak boleh hanya bertumpu pada elit kota, tapi harus merasuk ke desa-desa dan pabrik-pabrik.
PKI pun mendirikan atau menggerakkan berbagai organisasi massa yang berafiliasi pada partai. Kaum buruh diorganisir dalam sentral serikat buruh SOBSI (Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia); kaum tani dikonsolidasikan di bawah BTI (Barisan Tani Indonesia); kalangan pemuda revolusioner dihimpun dalam Pemuda Rakjat; sedangkan kaum perempuan progresif bergabung dalam Gerwani (Gerakan Wanita Indonesia).
Kaum seniman dan intelektual pun tak luput – Lekra mewadahi sastrawan dan budayawan kiri, dan HSI (Himpunan Sarjana Indonesia) merangkul kaum terpelajar simpatik.
Melalui organisasi-organisasi underbouw tersebut, pengaruh PKI menjalar cepat bak gurita. Partai ini memperjuangkan kepentingan nyata rakyat kecil: kenaikan upah buruh, penurunan harga sewa tanah, pembagian lahan bagi petani tak bertanah, pendidikan murah bagi kaum miskin, dan emansipasi wanita pekerja.
Lewat Harian Rakjat dan media terbitan lain, PKI aktif mengangkat persoalan ketidakadilan di desa – seperti praktik lintah darat, tuan tanah besar, dan “tujuh setan desa” yang menindas petani.
Tahun 1960, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) yang membuka jalan landreform (redistribusi tanah). PKI ngotot mendorong implementasinya. Ketika pelaksanaan landreform tersendat akibat perlawanan pejabat lokal dan tuan tanah, kader-kader BTI tak segan mengorganisir aksi sepihak: beramai-ramai menduduki tanah-tanah “terlantar” milik tuan tanah dan membagikannya kepada petani penggarap.
Aksi-aksi radikal di pedesaan ini kerap memicu konflik horizontal, namun bagi kaum tani miskin PKI tampil sebagai pembela harapan mereka. Begitu pula di pabrik; PKI melalui SOBSI memelopori mogok-mogok menuntut perbaikan kesejahteraan buruh. Hasilnya, jutaan rakyat kecil merasa suaranya disalurkan oleh PKI dan ormas-ormasnya.
Konsekuensinya, keanggotaan PKI meroket drastis. Jika pada 1950 jumlah anggota PKI diperkirakan hanya sekitar 5.000 orang saja, maka empat tahun kemudian melonjak menjadi 165.000, dan pada 1959 mencapai 1,5 juta orang. Itu baru anggota resmi partai.
Menjelang 1965, basis massa PKI sudah demikian menggurita. Diperkirakan 3 juta orang tercatat sebagai anggota PKI pada tahun 1965, menjadikannya partai komunis terbesar di dunia di luar Uni Soviet dan Republik Rakyat Tiongkok. Jika digabung dengan anggota seluruh organisasi onderbouw-nya, total pengikut PKI mungkin mencapai seperlima penduduk Indonesia, sebuah angka yang mencengangkan.
Gelombang demonstrasi dan rapat akbar yang digelar PKI mampu mengerahkan ratusan ribu massa kapan saja. Tak heran, slogan “PKI Kuat!” bukan sekadar propaganda kosong di pertengahan 60-an. PKI saat itu benar-benar menjelma raksasa politik berakar rumput terkuat dalam sejarah Indonesia modern.
Poros Jakarta–Beijing–Moskow: Jaringan Internasional
Menanjaknya pamor PKI juga didukung oleh hubungan eratnya dengan kekuatan komunis dunia. Aidit dan petinggi PKI rajin menjalin komunikasi dengan Partai Komunis Uni Soviet maupun Partai Komunis Tiongkok. Indonesia di era Soekarno memang mesra dengan kedua blok komunis tersebut, misalnya, Jakarta termasuk salah satu negara pertama yang mengakui RRT di 1950 dan bersahabat dengan Moskow.
PKI pun diundang aktif di berbagai forum internasional. Pada 1958, D.N. Aidit tampak hadir sebagai tamu kehormatan di Kongres V Partai Persatuan Sosialis Jerman (Jerman Timur) di Berlin, berfoto berdampingan dengan delegasi komunis mancanegara. Ini pertanda PKI diakui sebagai pemain penting gerakan komunis Asia.
Aidit juga beberapa kali mengunjungi Tiongkok dan Uni Soviet untuk berkonsultasi. Ia berusaha bersikap luwes terhadap dua patron besar yang saat itu tengah berseteru (Sino-Soviet split).
Secara terbuka, PKI menjaga hubungan baik dengan Moskow maupun Beijing. Namun banyak pengamat menilai menjelang pertengahan 1960-an, Aidit cenderung condong ke garis revolusioner Mao Zedong yang dianggap lebih radikal daripada garis Nikita Khrushchev di Soviet. Soekarno sendiri sering menyerukan poros Jakarta–Peking sebagai tandingan hegemoni Barat.
Pada Agustus 1965, di puncak kekuatan PKI, Aidit melakukan lawatan penting ke Tiongkok. Dokumen sejarah mengungkap pada 5 Agustus 1965, D.N. Aidit berada di Beijing dan berunding dengan Ketua Mao Zedong dan pimpinan Partai Komunis Tiongkok tentang situasi revolusi Indonesia. Pertemuan ini memperlihatkan betapa tingginya dukungan moral Beijing terhadap PKI.
Di sisi lain, Soviet pun tetap menjalin hubungan hangat, meski rivalitas dengan Cina memanas, Soviet mengapresiasi PKI sebagai partai komunis terbesar di dunia non-Blok Timur. Dukungan internasional ini memberi PKI rasa percaya diri sebagai ujung tombak gerakan anti-imperialis di Dunia Ketiga.
Bagi Soekarno, kedekatan PKI dengan Moskow dan Beijing sejalan dengan politik luar negerinya yang “berdiri di atas kaki sendiri” melawan imperialisme Barat.
Menjelang Prahara: Puncak Kekuatan dan Bayang-Bayang 1965
Menapaki tahun 1964-1965, PKI tampak berada di puncak segalanya. Partai ini resmi menjadi bagian dari poros nasional Soekarno, mengendalikan organisasi massa di seluruh negeri, dan didukung dua raksasa komunis dunia.
Pada awal 1965, Aidit dengan bangga menyatakan kesiapan PKI untuk turut “menyelesaikan revolusi Indonesia hingga tuntas”. Banyak pihak memperkirakan, andaikata Pemilu kembali digelar, PKI berpeluang besar memenangkan suara rakyat. Popularitas PKI di mata kaum Marhaen mencapai titik tertinggi, sesuatu yang sulit dibayangkan di era 1950-an lampau.
Akan tetapi, di balik kegemilangan itu, arus bawah perpolitikan Indonesia kian mendidih. Para jenderal AD memandang sinis “kemesraan” Soekarno-PKI dan mencemaskan pamor PKI yang melampaui batas. Kalangan Islam konservatif pun gelisah melihat pengaruh komunis merasuk hingga desa.
Menjelang akhir 1964, gelagat konflik terbuka mulai tampak. Chaerul Saleh, tokoh Partai Murba (partai kiri nasionalis rival PKI), menuduh PKI sedang menyiapkan kudeta dan mendesak Soekarno membubarkan PKI.
Aidit merespons tudingan itu dengan balik menekan Presiden agar Partai Murba yang dibubarkan dan Soekarno menurutinya pada awal 1965. Kejadian ini menunjukkan betapa kuatnya posisi tawar PKI: sang Presiden rela memenuhi permintaan PKI membungkam lawan politiknya.
Sementara itu, isu kesehatan Soekarno yang menurun (ia sempat pingsan Agustus 1965) juga membuat situasi genting, karena wafatnya Sang Pemimpin Revolusi bisa menciptakan kekosongan kekuasaan yang diperebutkan berbagai faksi. PKI tentu tak mau kecolongan; Aidit berulang kali mengingatkan kadernya waspada terhadap “provokasi kontra-revolusi”.
September 1965, laskar Pemuda Rakyat dan Gerwani menggelar demonstrasi besar di Jakarta menuntut pemerintah segera mengambil tindakan atas melambungnya inflasi. Suasana politik panas dan penuh kecurigaan.
Di penghujung September 1965 itu, PKI berdiri di puncak kekuasaannya – namun sekaligus di tepi jurang. Partai tersebut ibarat raksasa dengan kaki tanah liat, sangat perkasa berkat sokongan Soekarno namun rentan bila sokongan itu runtuh.
Sejarah kemudian mencatat, pada malam 30 September 1965 terjadi pergolakan dahsyat yang melibatkan penculikan dan pembunuhan para jenderal Angkatan Darat, diikuti tindakan represif berdarah terhadap PKI. Hanya dalam hitungan minggu setelah hari jadinya yang ke-45 yang dirayakan megah, PKI lenyap dari panggung politik Indonesia.
Namun, cerita tragis akhir 1965 itu merupakan epilog dari kisah yang berbeda. Yang jelas, periode 1948–1965 memperlihatkan transformasi PKI yang fenomenal: dari partai buangan yang diburu dan “tiarap” pasca-Madiun, berhasil bangkit menjadi kekuatan politik raksasa, partai komunis terbesar di dunia di luar blok komunis berkuasa.
Melalui strategi cerdik, basis massa militan, kepemimpinan visioner Aidit, aliansi dengan Sukarno, dan jejaring internasional, PKI menjelma aktor utama pentas politik Indonesia era Demokrasi Terpimpin. Kisah PKI ini ibarat api revolusi yang sempat membara terang, sebelum akhirnya padam diterpa angin sejarah. Tapi jejaknya tak bisa dihapuskan – sebuah pelajaran abadi tentang dinamika ideologi, kuasa massa, dan intrik politik di negeri bernama Indonesia. @indonesiabuzz
