IndonesiaBuzz: Historia – Pagi itu udara politik Ibu Kota terasa kian panas. Di jalan-jalan, spanduk merah bertuliskan NASAKOM berkibar megah, melambangkan tiga unsur ideologi bangsa: nasionalisme, agama, dan komunisme. Presiden Soekarno, Sang Pemimpin Besar Revolusi, tengah berjuang menyatukan ketiga arus tersebut dalam konsep Nasakom-nya yang kontroversial.
“Siapa pun yang mencoret kata ‘Kom’ dari Nasakom, bawa ke hadapanku, biar kupukul sendiri!” seru Bung Karno garang di siaran radio, murka mendapati ada spanduk Nasakom yang kata komunis-nya dihapus tangan jahil.
Di balik retorika persatuan itu, aroma perseteruan menyengat tajam. Perseteruan antara Partai Komunis Indonesia (PKI) yang kian kuat, dan Angkatan Darat yang kian gelisah, sementara Soekarno berusaha menahkodai perahu bangsa di tengah gelombang Perang Dingin.
Soekarno, Nasakom, dan Tarik-Menarik Kekuatan Politik
Awal 1960-an adalah era Demokrasi Terpimpin. Sistem parlementer liberal sudah ditanggalkan sejak Dekrit 1959; sebagai gantinya Soekarno memusatkan kekuasaan dengan dukungan tiga kekuatan utama bangsa: Nasionalis, Agama, dan Komunis – di bawah payung Nasakom.
Dengan lihai bak dalang, Bung Karno menyeimbangkan kekuatan lawan politiknya yang saling curiga: di satu sisi militer Angkatan Darat yang nasionalis dan cenderung anti-komunis, di sisi lain PKI yang berhaluan kiri revolusioner. Soekarno berharap Nasakom menjadi perekat persatuan, menengahi ideologi-ideologi yang sebenarnya bagai minyak dan air.
Kebijakan Nasakom membuat PKI yang sebelumnya terkucil bangkit mendapat angin. Soekarno membuka pintu bagi kaum komunis masuk ke lingkaran kekuasaan. Parlemen hasil Pemilu 1955 yang tak efektif dibubarkannya; pada 1960 ia membentuk DPR Gotong Royong dan MPRS dengan penunjukan langsung.
PKI memperoleh kursi signifikan, sekitar 17-25% di DPR-GR. Bahkan mendudukkan ketua PKI D.N. Aidit sebagai Wakil Ketua MPRS. Hampir semua lembaga negara diisi unsur PKI, kecuali kabinet. Melalui Nasakom, Soekarno memang sengaja memberi panggung kepada PKI, mempererat hubungannya dengan Aidit, sembari menjalin aliansi erat pula dengan pimpinan Angkatan Udara.
Bung Karno tampak condong “merah”, meski semboyannya tetap “tiga in one”. Ia menegaskan Nasakom adalah pengejawantahan Pancasila dan UUD 1945; siapa menolak Nasakom, berarti anti-Pancasila, begitu ancamnya.
Akan tetapi, di balik dukungan Soekarno, banyak pihak waswas melihat pengaruh PKI yang kian mencengkeram. Surat kabar, radio, televisi – semua corong pemerintah – tiap hari menggaungkan propaganda revolusi ala Soekarno. PKI sebagai partai dengan jutaan massa (terbesar di luar Uni Soviet dan RRT kala itu) makin percaya diri. Mereka menggarap basis petani dan buruh melalui organisasi onderbouw, dari BTI (Barisan Tani Indonesia) hingga SOBSI (Serikat Buruh).
Di mata sebagian perwira Angkatan Darat, gelagat ini lampu merah. Trauma sejarah pemberontakan komunis 1948 di Madiun masih membekas; sekarang komunisme justru berada di jantung pemerintah.
Seorang jenderal senior Angkatan Darat berbisik sinis, “PKI kini bagai api dalam sekam, dibiarkan menyala di lumbung sendiri.” Kekhawatiran itu bukan tanpa alasan: pengaruh PKI di pemerintahan jelas tumbuh di atas biaya berkurangnya dominasi militer.
“Keadaan ini menjamin kebencian Angkatan Darat,” tulis sejarawan, menggambarkan betapa sengit antipati tentara terhadap PKI yang dipelihara Soekarno.
PKI Menguat, Angkatan Darat Gelisah
Tahun 1965, PKI berada di puncak pengaruh. Partai berideologi marxist-leninis ini bukan lagi gerakan bawah tanah, melainkan pemain utama politik Indonesia. Di pentas internasional, Aidit bersahabat dengan tokoh revolusioner dunia, dari Mao Zedong, Zhou Enlai, hingga Kim Il-sung. Propaganda PKI lantang menyuarakan anti-imperialisme sejalan dengan haluan Sukarno.
Kedutaan Barat mencatat dengan cemas: “PKI telah menyusup ke seluruh level pemerintahan”. Memang, dengan sokongan Soekarno bahkan sebagian Angkatan Udara, PKI leluasa bergerak. Akibatnya hubungan PKI–Angkatan Darat kian tegang; dua institusi ini ibarat berada di rel berlawanan yang siap bertabrakan.
Di sisi lain, Angkatan Darat merasa posisinya terancam. Sejak akhir 1950-an, tentara sebenarnya memegang peran politik dan ekonomi signifikan. Mereka diberi mandat menumpas pemberontakan PRRI/Permesta dan mengelola perusahaan-perusahaan bekas kolonial. Tetapi memasuki 1960-an, Soekarno tampak “memanjakan” PKI.
Para jenderal mulai bertanya-tanya, ke mana arah Bung Karno? Mereka masih hormat pada sang Panglima Tertinggi, namun diam-diam sejumlah perwira tinggi berbeda pandangan dengan Presiden. Beberapa kebijakan Soekarno ditentang militer, salah satunya kampanye Ganyang Malaysia. Bagi Soekarno dan PKI, rencana pembentukan Federasi Malaysia dianggap proyek “neo-kolonialisme” Inggris yang harus digagalkan.
Soekarno mengumandangkan Dwikora (Dwi Komando Rakyat) pada 1963, memerintahkan konfrontasi bersenjata terhadap Malaysia. PKI bersorak mendukung penuh konfrontasi anti-Malaysia tersebut. Aidit cs meneriakkan bahwa ini perjuangan anti-imperialis sejati.
Sebaliknya, sejumlah petinggi Angkatan Darat justru ragu dan tidak setuju mengobarkan perang terbuka dengan Malaysia. Secara militer mereka sadar Indonesia kewalahan jika harus menghadapi pasukan Persemakmuran Inggris. Akibatnya, dalam praktik di lapangan perwira-perwira “kanan” Angkatan Darat ogah-ogahan menjalankan operasi ganyang itu, banyak yang memilih absen atau sekadar bertahan defensif di perbatasan.
Sebaliknya, unsur militer “kiri” termasuk sebagian sukarelawan PKI dan satuan kecil Angkatan Udara/Laut justru aktif terlibat penyusupan ke Kalimantan. Konfrontasi Malaysia kian memperlebar jurang faksi di tubuh tentara, antara yang setia revolusioner mengikuti garis Soekarno versus yang diam-diam mengerem laju kiri.
Kondisi ekonomi yang memburuk menambah suram suasana. Inflasi meroket di atas 600%, rakyat antre pangan, sementara pidato-pidato presiden semakin keras menyalahkan “Neokolim” (neokolonialisme-imperialisme) sebagai biang keladi penderitaan. Soekarno kian condong ke blok Timur: merapat ke Soviet dan RRC, keluar dari PBB lalu membentuk poros tandingan (CONEFO), bahkan bersahabat akrab dengan pemimpin revolusioner Asia-Afrika.
Di Jakarta, Bung Karno sesumbar membentuk “Poros Jakarta–Peking–Pyongyang–Hanoi” untuk menantang dominasi Barat. Negara-negara Barat pun waspada. Washington dan London gerah melihat manuver Soekarno. Bantuan ekonomi Barat dihentikan, investor asing gigit jari kena nasionalisasi. CIA dan intelijen sekutu diduga mulai menjalin kontak dengan perwira-perwira anti-komunis.
Memasuki 1965, puncak Perang Dingin, diam-diam Amerika Serikat menggandeng sejumlah jenderal Angkatan Darat lewat jalur militer: undangan latihan di Fort Leavenworth, pasokan peralatan tempur, hingga sokongan “dana anti-komunis”. Ada bisikan bahwa Jenderal A.H. Nasution dan kawan-kawan mulai didekati agar siap siaga bila sewaktu-waktu diperlukan untuk “menyelamatkan” Indonesia dari komunisme.
Dengan dukungan implisit Barat ini, faksi tentara anti-PKI semakin percaya diri, namun tetap berhati-hati. Semua pihak tahu, Soekarno masih memegang kendali absolut – setidaknya selama ia sehat walafiat.
Gagasan “Angkatan Kelima” yang Memicu Bara
Di tengah hubungan sipil-militer yang kian panas, PKI membuat langkah berani. Awal 1965, D.N. Aidit mengusulkan suatu gagasan dramatis: pembentukan Angkatan Kelima. Empat angkatan bersenjata resmi Indonesia saat itu meliputi Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Kepolisian. Aidit ingin menambah satu lagi: angkatan bersenjata yang terdiri dari kaum buruh dan tani yang dipersenjatai.
Pada 14 Januari 1965, Aidit menghadap Presiden di Istana Merdeka. Ia menyampaikan rencana PKI mempersenjatai sekitar 15 juta rakyat (10 juta buruh dan 5 juta petani) untuk bela negara. Dalihnya, ancaman agresi Amerika Serikat sangat genting, PKI mengklaim intelijen mereka mengendus rencana invasi AS ke Indonesia, sehingga rakyat jelata perlu dilatih militer.
Ide ini sebenarnya sudah mengemuka sejak akhir 1964 ketika organisasi tani pendukung PKI mendesak pemerintah membagi senjata kepada petani, karena melihat Inggris memperkuat pertahanan boneka Malaysia di seberang. Bagi PKI, inilah pengejawantahan konsep revolusi semesta rakyat terlatih senjata. Aidit menyebut, jika buruh-tani bersenjata, takkan ada lagi “boneka-boneka” imperialisme di bumi Indonesia.
Usulan Angkatan Kelima sontak membuat kuping para jenderal Angkatan Darat memerah. Namun Soekarno tidak serta-merta menampiknya. Bagaimanapun, Bung Karno berkepentingan menjaga dukungan PKI. Apalagi sahabat-sahabatnya di dunia komunis memberi restu.
Perdana Menteri Zhou Enlai dari RRT terang-terangan mendukung ide itu. Saat Soekarno berkunjung ke Beijing 1964, Mao Zedong dan Zhou membisikinya: “Persenjatai buruh dan tani untuk memperkuat posisimu dan melawan imperialis”. Zhou bahkan memperingatkan Soekarno agar tak sepenuhnya percaya pada tentaranya sendiri, terutama Angkatan Darat, karena banyak perwira tinggi AD didikan Amerika yang punya hubungan dekat dengan AS.
“Banyak pimpinan tentaramu kaum reaksioner, bukan progresif revolusioner,” kata Zhou terus terang, seraya menyarankan Bung Karno membentuk pasukan rakyat terpisah di luar struktur militer reguler.
Nasihat Beijing itu tiba pada saat yang tepat – sejalan dengan lobinya Aidit di Jakarta. Soekarno pun tergiur. Pada prinsipnya ia setuju konsep “milisi rakyat bersenjata” yang langsung berada di bawah komando dirinya sebagai Panglima Tertinggi.
Dukungan Tiongkok lebih dari sekadar kata-kata: Zhou Enlai menawarkan bantuan 100 ribu pucuk senjata otomatis ringan untuk mempersenjatai Angkatan Kelima. Janji ini diumumkan secara terbuka ketika Zhou mengunjungi Jakarta April 1965, membuat pejabat-pejabat pro-Barat makin terperangah.
Meski di depan umum Soekarno belum mengumumkan keputusan final pada awal tahun itu, diam-diam persiapan jalan terus. Menlu Subandrio, tangan kanan Sukarno, dikirim ke Beijing Januari 1965 untuk merundingkan bantuan persenjataan RRT.
Lalu pada pertengahan September 1965, Marsekal Omar Dhani (Panglima Angkatan Udara yang pro-Nasakom) terbang ke Tiongkok mengatur detail pengiriman senjata. Ia bahkan berharap 25 ribu pucuk dialokasikan khusus bagi sukarelawan di sekitar Pangkalan Halim.
Singkat kata, menjelang akhir September, PKI yakin proyek Angkatan Kelima hampir di tangan. Aidit berulang kali menyerukan agar buruh dan tani segera diberi latihan kemiliteran, tinggal tunggu komando Presiden.
Sementara itu, pihak Angkatan Darat berusaha keras menggagalkan ide nyeleneh ini. Koran-koran militer menyerang konsep Angkatan Kelima sebagai “menyalahi UUD”. Jenderal Ahmad Yani, Men/Panglima AD, mengambil langkah taktis: ia membentuk tim kajian berisi lima jenderal stafnya – Mayor Jenderal S. Parman, Soeprapto, M.T. Haryono, Brigjen Sutoyo, D.I. Panjaitan, untuk menyusun laporan kenapa Angkatan Kelima tidak diperlukan.
Hasil kajian internal AD itu jelas: membentuk angkatan bersenjata baru dari rakyat dinilai tidak efisien secara keamanan maupun pertahanan. Justru elemen bersenjata baru ini dikhawatirkan akan diperalat PKI untuk merebut kekuasaan, meniru pengalaman revolusi komunis di Rusia dan Tiongkok. Kesimpulan: ide tersebut harus ditolak.
Yani menyampaikan langsung keberatannya kepada Presiden, konon disokong Jenderal Nasution, namun dengan hati-hati. Ia mengulur waktu dengan alasan teknis: “Kalau mau persenjatai rakyat, sebaiknya seluruh rakyat bersenjata menghadapi Nekolim, bukan hanya buruh-tani,” dalih Yani berupaya meredam keinginan Aidit.
Di balik layar, hubungan Yani dan Aidit dikabarkan memanas. Keduanya beberapa kali terlibat debat sengit soal loyalitas. Puncaknya, pada Agustus 1965 Soekarno akhirnya mengumumkan rencana pembentukan ‘tentara rakyat’ bernama Angkatan Kelima – terang-terangan mengakui itu gagasan PKI yang akan merekrut buruh-tani dan dipersenjatai bantuan senjata komunis Tiongkok.
Pengumuman ini bak petir di siang bolong bagi Markas Besar Angkatan Darat. Yani dan koleganya gusar bukan main. Mereka khawatir betul PKI kelak punya tentara sendiri yang dapat menantang TNI, dan ujung-ujungnya menggulingkan Angkatan Darat maupun Sukarno sekaligus. Pimpinan Angkatan Darat secara tegas menolak ide tersebut. Tetapi penolakan terbuka itu tidak menghentikan Sukarno maupun Aidit.
Situasi berubah menjadi semacam perlombaan terselubung: siapa bergerak duluan?
Isu “Dewan Jenderal” Memanaskan Suasana
Ketegangan yang sudah tinggi kian ditambah dengan beredarnya rumor kudeta. Menjelang pertengahan 1965, sekitar Istana muncul desas-desus mengenai kelompok “Dewan Jenderal” dalam tubuh Angkatan Darat, sekelompok perwira tinggi yang konon tidak loyal dan siap kudeta. Kabar ini mula-mula diembuskan oleh intel PKI.
Menurut versi PKI, “Dewan Jenderal” tersebut disokong oleh CIA (dinas rahasia AS) dan aktif bergerak terutama saat Presiden Soekarno jatuh sakit parah awal Agustus 1965. Pada awal Agustus itu Bung Karno memang sempat kolaps akibat gangguan pembuluh darah di otak (vasospasme serebral). Kesehatannya mengkhawatirkan; berita di kalangan elit menyebutkan presiden bisa saja mangkat sewaktu-waktu. Dalam situasi genting itu, politisi di kedua kubu sama-sama gelisah memikirkan skenario Post-Soekarno.
Menurut kajian sejarawan Taomo Zhou, isu kondisi Sukarno yang memburuk memicu “pikiran-pikiran kotor kudeta” di benak para tokoh politik kiri. Artinya, kalangan PKI mulai terpikir mengambil langkah sebelum lawan bergerak jika Soekarno wafat. Sebaliknya, di pihak militer anti-komunis, sudah lama berkembang bayangan akan mengambil alih kekuasaan bilamana situasi kacau atau Presiden berhalangan. Inilah latar tegang di mana isu Dewan Jenderal kian menyulut api.
Konon menurut intel PKI, Dewan Jenderal merencanakan aksi pada 5 Oktober 1965, bertepatan Hari Angkatan Bersenjata. Pada hari itu para jenderal AD disebut-sebut akan mengerahkan pasukan dari Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat ke Jakarta sebagai show of force, unjuk kekuatan militer.
Setelah kekuatan terkonsentrasi, Dewan Jenderal diduga bakal melancarkan kudeta kontra-revolusioner terhadap Soekarno. Isu ini bahkan disertai list susunan kabinet ala Dewan Jenderal jika mereka berkuasa – di mana Jenderal Nasution diplot menjadi Perdana Menteri, Jenderal Yani jadi Menteri Pertahanan/Wakil PM, dan sejumlah perwira lainnya disiapkan pegang pos penting. Tentu saja semua ini baru sebatas desas-desus.
Presiden Soekarno sendiri dilaporkan sempat menunjukkan kekhawatiran. Konon Aidit dkk berhasil meyakinkan Bung Karno bahwa ancaman “Dewan Jenderal” nyata adanya. Apalagi sempat beredar Dokumen Gilchrist, surat diduga dari Dubes Inggris yang menyebut “our local army friends”, seolah mengindikasikan kolusi Barat dengan oknum jenderal Indonesia.
Soekarno marah besar membaca dokumen itu dan kian curiga pada niat terselubung Barat dan kaki-tangannya di AD.
Situasi genting ini mencapai klimaks di akhir September. Hari-hari terakhir bulan itu di Jakarta penuh desas-desus: ada yang bilang “PKI akan bergerak”, ada pula bisik-bisik “Angkatan Darat siap bertindak”.
Di tengah rumor simpang-siur, sebuah rencana tandingan disusun oleh suatu kelompok kecil dalam militer yang terpengaruh PKI. Dini hari 1 Oktober 1965, Letkol Untung Syamsuri, komandan Batalyon Cakrabirawa (pengawal presiden), melancarkan gerakan mendadak yang kemudian dikenal sebagai Gerakan 30 September (G30S).
Dalam pengumuman via Radio Republik Indonesia yang dibacakan bagian penerangan G30S, Untung mengklaim gerakannya semata-mata ditujukan kepada Dewan Jenderal yang disebutnya telah mencemarkan nama Angkatan Darat dan berbuat jahat terhadap Republik serta Presiden Soekarno. G30S mengumumkan berhasil menggagalkan kudeta Dewan Jenderal.
Namun fakta di lapangan berkata lain: enam jenderal Angkatan Darat terbunuh di Jakarta pagi itu – termasuk Yani, Suprapto, Haryono, Parman, Panjaitan, dan Sutoyo, beserta satu perwira pertama. Jenderal Nasution lolos meski terluka. Soekarno sendiri selamat tanpa kurang apa pun, tapi keadaan berbalik drastis dalam hitungan jam.
Mayor Jenderal Soeharto, yang mengambil alih pimpinan AD pasca-penyerangan itu, segera mengendalikan situasi. Ia menuduh PKI dalang di balik G30S. Dalam beberapa hari, tuduhan itu dijadikan dasar untuk menumpas PKI hingga ke akar. Segala pembelaan Sukarno bahwa G30S merupakan “persoalan internal Angkatan Darat” tak digubris.
Keberadaan Dewan Jenderal yang digembar-gemborkan PKI pun tak pernah dapat dibuktikan pasca peristiwa itu. Yang terang, gelombang politik berbalik: ribuan anggota dan simpatisan PKI ditangkap, sebagian dieksekusi di luar hukum, dan partai itu kemudian dibubarkan.
Akhir dari Drama Nasakom
Rentetan peristiwa di malam 30 September 1965 itu menutup babak drama ketegangan politik yang lama membara. Nasakom, sintesa ciptaan Soekarno yang coba menyatukan elemen yang bertentangan pun runtuh seketika ditelan arus sejarah berdarah.
Esok harinya, ketika jenazah para jenderal dimakamkan dengan upacara militer, Presiden Soekarno berdiri terpaku di tengah dua kekuatan yang tak lagi dapat didamaikannya. Ia menolak membubarkan PKI yang selama ini menjadi sekutunya, dengan dalih setia pada prinsip Nasakom.
Namun justru sikap itu membuat posisinya kian tersudut. Suara tuntutan publik yang digerakkan mahasiswa dan didukung Angkatan Darat mendesak “Bung Karno” lengser.
Hanya dalam enam bulan pasca tragedi tersebut, kekuasaan 22 tahun Soekarno efektif berakhir, ditandai penyerahan Supersemar Maret 1966 kepada Jenderal Soeharto.
Dengan demikian, upaya Soekarno memainkan peran “dalang besar” yang menyeimbangkan PKI dan militer akhirnya gagal oleh kenyataan: dua kekuatan itu tak mungkin akur. “Saya nasionalis, saya Islam, saya sosialis – tiga in one, the very feeling of Nasakom!” pekik Soekarno dengan bangga di masa jayanya.
Ironisnya, formula persatuan yang digadang-gadangnya justru berakhir dalam prahara. PKI hancur dilibas, militer tampil sebagai penguasa baru, dan Indonesia memasuki babak Orde Baru yang anti-komunis sepenuhnya.
Peristiwa 1965 meninggalkan pelajaran mahal: tentang bahaya konflik ideologi di tengah Perang Dingin, tentang ambisi kekuasaan yang berujung petaka, dan tentang nasib tragis seorang pemimpin karismatik yang terjebak di antara dua kekuatan besar bangsanya sendiri. @indonesiabuzz
