IndonesiaBuzz : Madiun, Kamis 16 Juli 2026 – Nasib program bantuan seragam gratis bagi siswa baru SD dan SMP di Kota Madiun kini memasuki fase penentuan. Hingga pertengahan Juli 2026, pengadaan seragam sekolah yang dibiayai melalui APBD belum juga terealisasi, sementara tahun ajaran baru telah dimulai.
Di saat bersamaan, DPRD Kota Madiun bersama Pemerintah Kota Madiun sedang membahas APBD Perubahan 2026 yang akan menentukan kelanjutan program tersebut.
Belum adanya kepastian pelaksanaan memunculkan perhatian berbagai pihak. Apabila tidak segera memperoleh kejelasan dalam pembahasan APBD Perubahan, program bantuan seragam gratis berpotensi mengalami keterlambatan, menghadapi kendala administratif, bahkan tidak dapat direalisasikan hingga berakhirnya tahun anggaran.
Atas kondisi itu, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Walidasa meminta DPRD Kota Madiun segera menggunakan fungsi pengawasannya dengan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Pendidikan dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Menurut LSM Walidasa, RDP diperlukan untuk memperoleh penjelasan resmi mengenai progres pengadaan sekaligus memastikan pemerintah daerah masih memiliki kesiapan melaksanakan program bantuan seragam gratis pada tahun anggaran 2026.
Ketua LSM Walidasa, Sutrisno, menegaskan pembahasan APBD Perubahan menjadi momentum penting bagi DPRD untuk meminta penjelasan pemerintah sebelum mengambil keputusan terkait anggaran.
“RDP harus segera digelar agar masyarakat memperoleh kepastian. DPRD memiliki fungsi pengawasan untuk meminta penjelasan resmi dari Dinas Pendidikan dan TAPD mengenai kesiapan pelaksanaan program seragam gratis. Jangan sampai masyarakat terus menunggu tanpa kejelasan, sementara waktu terus berjalan menuju akhir tahun anggaran,” tegas Sutrisno, Kamis (16/7/2026).
Ia juga mengingatkan bahwa apabila hingga akhir Desember 2026 program tersebut tidak dapat direalisasikan, maka pemerintah daerah akan menghadapi konsekuensi serius terhadap kepercayaan publik.
Jika hingga Desember 2026 program ini gagal total dieksekusi, Pemkot Madiun dinilai telah melakukan pembohongan publik yang mencederai Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB).
LSM Walidasa turut menyoroti aspek tata kelola pengadaan. Menurutnya, semakin sempit waktu pelaksanaan hingga mendekati akhir tahun anggaran, semakin besar pula risiko munculnya persoalan administrasi maupun kualitas pekerjaan.
Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pembahasan APBD Perubahan pada Juli hingga Agustus menjadi tahapan strategis melalui penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
Dalam tahapan tersebut, terdapat dua pilihan yang dapat ditempuh pemerintah daerah.
Apabila Dinas Pendidikan menyatakan tahapan pengadaan melalui LPSE beserta proses produksi seragam secara massal sudah tidak memungkinkan diselesaikan hingga akhir tahun, maka anggaran dapat dirasionalisasi melalui APBD Perubahan agar tidak menjadi sisa anggaran.
Sebaliknya, apabila anggaran tetap dipertahankan, maka Dinas Pendidikan memiliki dasar untuk melanjutkan seluruh tahapan pengadaan hingga batas akhir tahun anggaran.
Menurut Sutrisno, keputusan tersebut harus segera diambil agar tidak menimbulkan ketidakpastian di tengah masyarakat.
“Persoalan ini tidak lagi sekadar soal pengadaan seragam, tetapi menyangkut kepastian pelayanan publik, akuntabilitas penggunaan APBD, dan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah daerah. DPRD harus menggunakan fungsi pengawasannya sebelum APBD Perubahan disahkan agar persoalan ini tidak berkembang menjadi sengketa administrasi maupun laporan maladministrasi,” ujarnya.
LSM Walidasa juga menyatakan siap menempuh jalur pengawasan eksternal apabila dalam waktu dekat tidak ada kejelasan dari pemerintah daerah, termasuk melaporkan dugaan maladministrasi kepada Ombudsman RI Perwakilan Jawa Timur.
Dengan pembahasan APBD Perubahan yang kini memasuki tahap krusial, DPRD Kota Madiun dinilai memiliki peran penting untuk memastikan program bantuan seragam gratis tidak berakhir sebagai janji yang gagal direalisasikan, sekaligus menjaga akuntabilitas penggunaan APBD dan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik. (@Arn)
