IndonesiaBuzz: Jakarta, 3 September 2026 – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberi sinyal anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih berpeluang dipangkas. Program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut dinilai dapat dijalankan dengan anggaran yang lebih efisien melalui perbaikan tata kelola dan pemanfaatan teknologi.
Purbaya mengatakan, anggaran MBG pada tahun ini semula ditetapkan sekitar Rp330 triliun. Setelah dilakukan efisiensi, anggaran tersebut turun menjadi sekitar Rp260 triliun dan kembali menyusut ke kisaran Rp240 triliun.
Menurut Purbaya, efisiensi masih dapat dilakukan lebih jauh. Hal itu disampaikannya setelah berdiskusi dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang baru, Sudaryono.
“MBG kan anggaran tahun ini awalnya Rp 330 triliun, terus dilakukan efisiensi menjadi Rp 260-an (triliun), terus menjadi Rp 240-an (triliun). Tapi saya bicara dengan ketua MBG yang baru, kepala badan MBG yang baru, sepertinya bisa dibuat lebih efisien lagi di bawah Rp 200-an (triliun),” ujar Purbaya dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia 2026 di Hotel Kempinski, Jakarta Pusat, Kamis (3/9/26).
Purbaya mengatakan pemerintah telah mengalokasikan sekitar Rp240 triliun untuk program MBG pada tahun depan. Namun, angka tersebut menurut dia belum tentu menjadi batas akhir karena masih terdapat ruang untuk melakukan efisiensi.
Efisiensi tersebut dapat ditempuh melalui perbaikan sistem pelaksanaan hingga pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan program.
“Tahun depan juga dianggarkan Rp 240, tapi saya yakin bisa ditekan ke bawah dengan efisiensi dan pemakaian teknologi,” kata Purbaya.
Pernyataan tersebut menunjukkan pemerintah tidak hanya mengejar besarnya cakupan program MBG, tetapi juga mulai menempatkan efisiensi sebagai bagian penting dalam pelaksanaannya.
Untuk memastikan efisiensi berjalan di tingkat pelaksanaan, Kementerian Keuangan turut melakukan pengawasan terhadap operasional program MBG di daerah.
Purbaya mengatakan pegawai Kemenkeu di daerah akan melakukan pengawasan terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), yang menjadi unit pelaksana atau dapur MBG.
Pengawasan dilakukan secara bergilir untuk memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai prinsip efisiensi dan dapat terus diperbaiki.
“Jadi pegawai-pegawai kami di daerah mengawasi masing-masing SPPG secara bergilir. Jadi saya harapkan nanti kita bisa perbaiki terus kinerjanya ke depan untuk MBG,” ujar Purbaya.
Sinyal pemangkasan anggaran tersebut sekaligus menempatkan pemerintah pada dua kepentingan yang harus berjalan beriringan: menjaga keberlanjutan program prioritas MBG dan memastikan setiap rupiah anggaran digunakan secara efektif.
Dengan demikian, efisiensi tidak sekadar memangkas pagu anggaran, tetapi juga dituntut tidak mengurangi kualitas maupun manfaat program bagi masyarakat yang menjadi sasaran. @yudi
