IndonesiaBuzz : Madiun, 21 Oktober 2025 – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Madiun dengan tegas menolak rencana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Madiun untuk menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebagai upaya menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Penolakan ini disampaikan karena pemerintah daerah belum melakukan pemutakhiran data objek pajak secara akurat di lapangan, yang dinilai berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan membebani masyarakat kecil.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Budi Wahono, menegaskan bahwa pihaknya menolak kebijakan tersebut sebelum data pajak diperbarui secara menyeluruh oleh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
“Khusus untuk kenaikan PBB-P2, Fraksi PDI Perjuangan menolak sebelum dilakukan pemutakhiran data objek pajak oleh OPD terkait. Data yang tidak akurat berpotensi memberatkan masyarakat,” tegas Budi Wahono, Selasa (21/10/2025).
Menurutnya, peningkatan PAD tidak seharusnya dilakukan dengan cara yang membebani rakyat tanpa dasar perhitungan yang valid dan transparan.
Pihaknya menegaskan komitmen Fraksi PDIP untuk terus mengawal kebijakan anggaran yang berpihak pada masyarakat bawah.
“Dalam fungsi pengawasan, kami wajib menyampaikan catatan kritis terhadap rancangan APBD 2026. Program daerah harus benar-benar menyentuh kepentingan masyarakat bawah, bukan hanya seremonial atau administratif,” ujarnya.
Budi juga menyoroti lambannya realisasi sejumlah program prioritas yang sebelumnya dijanjikan kepala daerah. Ia menilai masih ada kelemahan koordinasi antar-OPD sehingga beberapa program berjalan di tempat.
“Kami pertanyakan realisasi program pro rakyat seperti satu desa satu ambulans, ketahanan pangan, hingga penyelesaian masalah jabatan kepala desa pelaksana tugas yang berlarut. Banyak program jalan di tempat karena lemahnya koordinasi antar-OPD,” ungkapnya.
Selain soal pajak, Fraksi PDIP juga memberikan perhatian terhadap pelayanan BPJS Kesehatan, pembangunan infrastruktur dasar, dan pengembangan energi terbarukan yang dinilai belum menunjukkan kemajuan berarti di Kabupaten Madiun.
Budi berharap kritik dan masukan dari fraksinya menjadi bahan evaluasi serius bagi Pemkab Madiun dalam penyusunan kebijakan pembangunan tahun 2026, agar setiap program benar-benar berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.
“Fraksi PDI Perjuangan akan selalu mendukung kebijakan yang pro rakyat, tetapi juga akan tetap kritis terhadap setiap kebijakan yang justru menambah beban masyarakat,” pungkasnya. (Arn/Tim)
