IndonesiaBuzz: Semarang, 18 Februari 2025 – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi BEM Semarang Raya menggelar aksi demonstrasi di Balai Kota Semarang, Jalan Pemuda, Selasa (18/2/2025). Aksi ini dilakukan untuk menyuarakan penolakan terhadap sejumlah kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang dianggap tidak berpihak kepada rakyat.
Aksi massa dimulai dari depan Kantor Pos Kota Lama sebelum bergerak menuju Balai Kota Semarang. Mereka tiba di lokasi sekitar pukul 13.30 WIB.
“Masih ingatkah teman-teman di tempat ini kita pernah ditembaki secara brutal oleh kepolisian,” ujar seorang orator dengan nada lantang di hadapan massa.
Orator kemudian menyinggung kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG), salah satu program yang menjadi sorotan publik. Menurut mereka, program tersebut harus dievaluasi karena dianggap tidak tepat sasaran dan menyebabkan pemangkasan anggaran di sektor pendidikan dan kesehatan.
“Program MBG tidak tepat sasaran. Yang menikmati justru orang berkecukupan. Saatnya revolusi, kita tidak terima anggaran pendidikan dan kesehatan dipangkas, sedangkan anggaran kepolisian yang sering memukuli rakyat malah tidak dipotong,” tegas orator tersebut.
Mahasiswa juga memprotes Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 terkait efisiensi anggaran. Mereka khawatir kebijakan tersebut akan berimbas pada pemotongan anggaran beasiswa KIP-K, beasiswa pendidikan Indonesia, dan beasiswa lainnya.
Dalam tuntutannya, mereka meminta transparansi penggunaan anggaran efisiensi serta mendesak agar sektor pendidikan tidak terdampak kebijakan tersebut.
Pengamanan Ketat dari Kepolisian
Untuk mengamankan jalannya aksi, Polrestabes Semarang mengerahkan 1.167 personel yang tersebar di Balai Kota dan Kantor Gubernur Jawa Tengah.
“Kami telah melibatkan 1.167 personel gabungan untuk mengamankan penyampaian pendapat dari sejumlah aliansi. Pengaturan lalu lintas juga akan kita sesuaikan sesuai perkembangan di lapangan,” kata Kapolrestabes Semarang, Kombes M. Syahduddi.
Setelah menyampaikan beberapa orasi di Balai Kota, massa kemudian bergerak menuju Kantor Gubernur Jawa Tengah. Di sana mereka berencana mengkritisi kebijakan 100 hari pertama pemerintahan Prabowo-Gibran yang dinilai penuh permasalahan
