Indonesiabuzz.com – Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko, secara resmi mengukuhkan Komite Komunikasi Digital (KKD) Ponorogo yang digelar di Pendopo Kabupaten Ponorogo.
Pengukuhan ini menandai langkah maju Kabupaten Ponorogo dalam menghadapi tantangan di era digital dan meningkatkan kesadaran masyarakat, serta pencegahan penyebaran informasi hoaks.
Acara pengukuhan KKD Ponorogo pada hari Rabu (26/7/2023) dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, termasuk Kadiskominfo Jawa Timur, Ketua KKD Jawa Timur, Forkopimda, Forkopimcam, instansi terkait, serta tokoh masyarakat.
Pengukuhan ini merupakan bukti nyata komitmen Pemerintah Kabupaten Ponorogo dalam menghadirkan ruang digital yang aman dan bertanggung jawab bagi seluruh masyarakat.
Bupati Sugiri Sancoko menyampaikan ucapan selamat atas pengukuhan KKD Ponorogo dan menegaskan pentingnya keberadaan entitas ini dalam menghadapi kompleksitas permasalahan hoaks di era digital.
KKD, yang diinisiasi oleh Gubernur dan Kapolda Jawa Timur, memiliki peran strategis sebagai penengah dalam mengatasi berbagai permasalahan informasi hoaks yang dapat mengancam ketentraman dan kualitas lingkungan digital.
“KKD diinisiasi oleh Ibu Gubernur dan Bapak Kapolda, biar kemudian (KKD) mencari jalan tengah. Karena digital hadir tidak hanya dengan kemewahannya, tentunya diiringi dengan adanya limbah dan sampah,” ungkap Sugiri.
Dengan pengukuhan resmi KKD di Ponorogo, Bupati berharap masyarakat akan semakin mendapatkan edukasi dan pemahaman yang lebih baik tentang literasi digital dan penggunaan media sosial yang berkualitas. Literasi digital menjadi kunci penting dalam memberdayakan masyarakat agar lebih bijak dan kritis dalam mengonsumsi informasi di era digital yang semakin berkembang pesat.
“Kita harus belajar berliterasi yang baik dan bersosmed yang berkualitas,” tegasnya.
Bambang Suhendro (Kadiskominfo Ponorogo)
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ponorogo, Bambang Suhendro, yang baru saja dikukuhkan sebagai Kerja Umum KKD Ponorogo, menyambut baik kehadiran KKD di wilayahnya. Peran KKD menjadi sangat penting mengingat kompleksitas permasalahan hoaks yang semakin meluas di era digital saat ini.
Sinergi antara eksekutif, legislatif, aparat penegak hukum, media, dan akademisi diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam memerangi hoaks dan membangun lingkungan digital yang aman serta bertanggung jawab.
“Pemerintah hadir melakukan sinergitas, baik eksekutif maupun legislatif, aparat penegak hukum, unsur media (jurnalis) serta unsur akademisi,” ungkapnya.
Diharapkan, peran penting Komite Komunikasi Digital akan semakin diapresiasi oleh masyarakat dan menjadi pendorong untuk terus meningkatkan kualitas komunikasi digital guna menciptakan lingkungan digital yang aman, inklusif, dan berdampak positif bagi seluruh warga negara.
Kolaborasi dan edukasi literasi digital diharapkan akan menjadi landasan kuat dalam mencapai tujuan tersebut, sehingga masyarakat Ponorogo dapat berpartisipasi secara aktif dalam era digital yang semakin canggih dan kompetitif. (Fjr)
