Oleh: Eko Sigit Pujianto
IndonesiaBuzz: Sudut Pandang – Pemerintahan desa, sebagai unit terkecil dari sistem pemerintahan di Indonesia, memiliki peran strategis dalam menjalankan pembangunan dan pelayanan publik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa tidak hanya berfungsi sebagai administrasi wilayah, tetapi juga sebagai pusat pemberdayaan masyarakat, pengelolaan anggaran, serta penyelenggara berbagai program pembangunan yang bersentuhan langsung dengan warga.
Secara ideal, tata kelola desa mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Setiap alur kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga penggunaan anggaran harus dapat diakses dan dipahami oleh masyarakat. Di sinilah peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menjadi sangat vital, sebagai wakil masyarakat yang ikut memonitor jalannya pemerintahan desa. Kehadiran papan informasi atau papan transparansi yang memuat agenda kegiatan serta rincian penggunaan anggaran menjadi sarana konkret agar masyarakat mengetahui sejauh mana program telah dilaksanakan dan dana telah digunakan secara tepat.
Partisipasi warga, di sisi lain, harus berjalan melalui mekanisme yang benar. Aspirasi, saran, maupun keberatan masyarakat seyogianya disampaikan secara resmi melalui musyawarah desa, forum konsultasi, atau kanal komunikasi yang difasilitasi desa. Hal ini mencegah potensi konflik atau kesalahpahaman yang dapat berkembang menjadi gejolak sosial. Pemerintah desa sendiri harus peka terhadap “riak-riak” ketidakpuasan kecil. Tindakan cepat dan dialog terbuka pada tahap awal dapat menghindarkan masalah meluas dan masyarakat mengambil jalur hukum atau tindakan di luar prosedur resmi.
Dari sudut pandang yang lebih luas, tata kelola desa bukan semata tanggung jawab pemerintah. Masyarakat memiliki hak dan kewajiban untuk mengawasi, sementara pemerintah memiliki hak untuk bekerja tanpa gangguan berlebihan. Sinergi ini hanya akan tercapai jika komunikasi dua arah berjalan baik: pemerintah menjelaskan program dan penggunaan anggaran dengan transparan, sedangkan masyarakat mengawasi dan memberikan masukan konstruktif.
Keseimbangan antara memberi ruang bagi pemerintah bekerja dan mengawasi secara kritis adalah kunci keberhasilan tata kelola desa. Pemerintah desa dapat menjalankan program pembangunan, sementara masyarakat turut serta memastikan semua proses berjalan sesuai regulasi dan aspirasi publik. Dengan demikian, pembangunan desa tidak hanya berjalan efisien, tetapi juga menciptakan masyarakat yang sadar hukum, aktif, dan berdaya. @sigit
