IndonesiaBuzz: Jakarta, 15 Maret 2024
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) kemungkinan akan menentang partai politik (parpol) yang mendukung wacana hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pemilu 2024.
Menurut Dedi, parpol, terutama Partai Persatuan Pembangunan (PPP), tampaknya tidak memiliki keberanian untuk mengajukan hak angket. Hal ini dikarenakan PPP menghadapi potensi tidak lolos ambang batas parlemen sebesar 4 persen dalam Pemilu 2024.
“Dapat jadi perolehan suara PPP dalam Pemilu 2024 menjadi sandera agar mereka tidak terlibat dalam wacana hak angket,” ujar Dedi kepada redaksi pada Kamis (14/3/2024).
Dedi menyatakan bahwa Jokowi bisa terjerat dalam dugaan pelanggaran selama Pemilu 2024 jika hak angket digulirkan dengan serius. Ini menjadi alasan mengapa Jokowi mungkin akan melawan parpol pendukung hak angket.
“Kekhawatiran akan hal tersebut mendorong presiden untuk melakukan segala cara dalam menghalangi hak angket, termasuk menggunakan instrumen hukum untuk menentang parpol,” tambah Dedi.
Terkait PPP, Dedi menegaskan kemungkinan adanya konflik langsung dengan Jokowi jika mereka mengajukan hak angket. Pasalnya, Plt Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono dan Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PPP Sandiaga Uno adalah loyalis Jokowi.
“Secara spesifik, PPP mungkin akan menghadapi pertentangan langsung dengan presiden,” ungkap Dedi.
Sandiaga sebelumnya menyatakan bahwa kader PPP diminta untuk tidak berkomentar mengenai wacana hak angket. Keputusan tersebut diambil setelah rapat yang dipimpin oleh Mardiono.
“Kami diminta untuk tidak memberikan komentar, agar tidak terjadi deviasi atau salah persepsi,” kata Sandiaga.
Syarat untuk mengajukan hak angket DPR diatur dalam Pasal 199 Undang-Undang No. 17 Tahun 2014. Hak angket bisa diajukan jika didukung oleh 50 persen anggota DPR dari lebih dari satu fraksi, dan akan diterima jika mendapat persetujuan dalam rapat paripurna DPR dengan kehadiran lebih dari setengah jumlah anggota DPR. @cinde
