IndonesiaBuzz: Jakarta, 8 Oktober 2025 – Pemerintah akan segera membuka layanan hotline khusus bagi masyarakat yang ingin melaporkan bangunan sekolah, terutama pondok pesantren, yang dinilai rawan rubuh atau ambruk. Layanan ini disiapkan agar pemerintah bisa cepat merespons laporan masyarakat terkait kondisi infrastruktur pendidikan yang berisiko.
“Kita buka hotline, nanti dikasih tahu nomornya. Tolong disampaikan kepada masyarakat, pesantren-pesantren yang merasa rawan, konsultasi saja dengan hotline,” ujar Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar dalam konferensi pers di Gedung Kementerian PUPR, Jakarta, Selasa (7/10/25).
Menurut Muhaimin, layanan tersebut akan menjadi sarana komunikasi langsung antara masyarakat dan pemerintah untuk melakukan pengecekan, penanganan, hingga langkah antisipatif jika ditemukan bangunan yang bermasalah.
Selain hotline, pemerintah juga akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pembangunan Pesantren. Satgas ini bertugas melakukan audit dan verifikasi kondisi bangunan bersama masyarakat serta pemerintah daerah.
“Setelah kita lakukan audit, sambil terus melakukan inventarisasi dan pengecekan, lalu nanti kita carikan anggarannya. Sejauh mana dan seberapa besar anggarannya nanti akan kita umumkan. Tapi tentu pemerintah seadanya dulu, belum bisa semuanya,” jelas Muhaimin.
Ia juga mengingatkan seluruh pengelola pesantren untuk memperbarui izin pendirian bangunan atau Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
“Ini harus diperbarui. Semua pesantren, bangun sekecil apapun harus ada PBG. Karena itu, sambil membenahi itu, Pak Menteri PU menjamin semua jenis perizinan free,” tegasnya.
Muhaimin juga meminta agar seluruh proyek pembangunan atau renovasi pesantren yang belum memiliki izin segera dihentikan sementara.
“Yang penting dipastikan semua proses bangunan tanpa izin hentikan, hentikan dulu. Saya minta kepada seluruh pesantren-pesantren yang sedang membangun untuk menghentikan sementara karena harus izin,” ujarnya. @eko-m
