Indonesiabuzz.com : 12 Maret 2024 – Niatan PDIP untuk mengajukan gugatan tentang dugaan adanya kecurangan dalam Pemilu 2024 yang baru saja diadakan, semakin terlihat. Pasalnya, PDIP telah dan terus mengumpulkan sejumlah besar bukti maupun saksi yang bakal menjadi modal untuk mengajukan gugatan tersebut ke Mahkamah Konstitusi (MK).
PDIP siap membawa sejumlah bukti dan saksi ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan hasil Pilpres 2024 setelah diumumkan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal ini disampaikan oleh Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Henry Yosodiningrat.
Bahkan Henry juga mengatakan bahwa salah satu saksi yang akan diajukan ke MK adalah seorang kepala kepolisian daerah (kapolda).
Lebih lanjut, dirinya juga mengatakan bahwa dalam gugatannya ke MK, pihaknya akan fokus pada kecurangan yang terstrukur sistematis masif (TSM).
“Kami memiliki data dan bukti yang kuat sekali. Kami tidak akan larut dengan masalah selisih angka perolehan, tapi kami akan fokus pada TSM karena kejahatan ini sudah luar biasa. Kita akan yakinkan hakim dengan bukti yag kita miliki bahwa ini betul-betul kejahatan yang TSM,” kata Henry dalam keterangannya, Senin (11/3/2024).
Henry menegaskan, bukan hal baru apabila MK memutuskan untuk melakukan pemilu ulang. Karena hal seperti ini sudah pernah terjadi di beberapa negara lain.
Dirinya meyakini TPN Ganjar-Mahfud bisa membuktikan di MK bahwa telah terjadi mobilisasi kekuasaan mulai dari mengerahkan aparatur negara, seperti intimdiasi yang dilakukan pihak Polsek dan Polres.
“Tanpa itu tidak akan ada selisih suara seperti itu. Kami punya bukti ada kepala desa yang dipaksa oleh polisi, ada juga bukti warga masyarakat mau milih ini tapi diarahkan ke paslon lain, dan akan ada Kapolda yang kami ajukan. Kita tahu semua main intimidasi, besok kapolda dipanggil dicopot,” ujarnya.
Henry membenarkan dugaan mobilisasi massa untuk tidak menggunakan hak pilih di Kabupaten Sragen, Jateng, sehingga partisipasi pemilih cukup rendah berkisar 30 persen.
Dia menyebut kerusakan Pemilu 2024 sudah didesain dan direncanakan oleh penguasa yang diawali dengan dipaksakannya putra Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka maju sebagai cawapres dari Prabowo Subianto.
Gibran maju pada kontestasi politik setelah ada cawe-cawe Jokowi di MK, kemudian berlanjut ke KPU yang menerima pendaftaran paslon nomor urut 2 Prabowo-Gibran. Padahal ketentuan usia untuk menjadi capres-cawapres kala itu adalah 40 tahun. Sementara, usia Gibran baru 36 tahun.
“Di sini terlihat terencana semua, Jokowi melakukan intervensi terhadap hukum dan pelaksana hukum,” pungkasnya. (Puthut-Red)
