Oleh: Eko Sigit Pujianto
IndonesiaBuzz: Opini – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sejatinya hadir sebagai proyek mulia memastikan anak-anak Indonesia mendapatkan asupan gizi yang layak, mendukung tumbuh kembang, sekaligus mengurangi ketimpangan kesehatan. Namun, dalam praktiknya, MBG menghadapi serangkaian masalah yang menimbulkan pertanyaan mendalam soal integritas, akuntabilitas, dan motivasi di balik eksekusinya.
Secara logis, banyak persoalan MBG dapat dijelaskan sebagai human error produksi makanan yang mengabaikan standar operasional prosedur (SOP) atau distribusi yang melupakan masa layak konsumsi juga pemilihan pihak ketiga yang tidak profesional. Di banyak daerah, laporan keracunan atau kualitas makanan yang buruk tampaknya lahir dari kelalaian teknis semacam ini.
Tetapi, jika dilihat lebih spesifik, muncul kejanggalan masif. Kasus keracunan yang terdeteksi di sejumlah daerah secara simultan, disertai peredaran surat perjanjian yang meminta pihak sekolah dan penerima manfaat menyembunyikan kejadian, bukan sekadar insiden tunggal. Surat-surat itu, yang mewajibkan kerahasiaan dugaan keracunan, menimbulkan pertanyaan apakah ini murni manajemen risiko atau ada agenda lain yang lebih luas?
Pertanyaan ini semakin kompleks ketika ditempatkan dalam konteks politik nasional. MBG sebagai program yang dekat dengan publik dan menyentuh isu krusial kesehatan dan gizi anak menjadi cita-cita mulia yang mudah dijadikan simbol keberhasilan pemerintah. Namun, kegagalan eksekusi atau pemberitaan soal keracunan bisa dimanfaatkan pihak oposisi untuk membangun narasi negatif menegaskan bahwa MBG gagal dan pemerintah tidak mampu mengeksekusi program sosial.
Dari perspektif ini, proyek MBG berada di persimpangan antara niat baik dan dinamika politik. Apakah semua masalah hanyalah kesalahan teknis? Atau ada unsur sabotase, dengan tujuan menimbulkan persepsi publik bahwa program unggulan ini gagal? Tanda-tandanya terlihat pada pola kejadian masif, berulang di berbagai wilayah, dan disertai upaya pembungkaman informasi melalui surat perjanjian.
Sebagai penulis, referensi utama adalah temuan nyata di lapangan laporan kasus keracunan siswa, distribusi MBG yang tidak higienis, dan himbauan untuk tidak menuntut SPPG jika terjadi keracunan. Semua fakta ini menegaskan bahwa niat mulia program ini sedang tersandera oleh pertarungan politik. MBG bukan lagi sekadar soal gizi tetapi menjadi medan simbolik di mana integritas, akuntabilitas, dan ambisi politik saling bertarung.
Jika pemerintah ingin menyelamatkan MBG dari kontroversi, langkah pertama adalah mengembalikan program pada tujuan awalnya transparan, higienis, dan dapat dipertanggungjawabkan. Semua pihak dari penyedia, sekolah, hingga aparat negara harus bekerja sama untuk memastikan anak-anak tidak menjadi korban, baik dari kelalaian maupun intrik politik.
Dalam konteks ini, MBG menjadi cermin apakah niat mulia bisa bertahan di tengah arus politik yang keras, ataukah akan tenggelam oleh kepentingan kekuasaan yang memanfaatkan setiap celah kesalahan untuk keuntungan politik? @sigit
