IndonesiaBuzz: Surabaya, 13 Januari 2024 – Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, memberikan sindiran tajam terhadap menteri-menteri yang selalu absen di belakang kubu pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, dalam setiap debat Pilpres 2024.
Sindiran ini dilontarkan Ganjar sebagai respons terhadap tudingan Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran terhadap calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD, yang diduga menyalahgunakan kantor Kemenko Polhukam untuk membuka posko pengaduan Pemilu.
“Kan enggak apa-apa, toh. Menteri-menteri yang lain kalau setiap debat ada di belakangnya (Prabowo-Gibran),” ungkap Ganjar saat diwawancara di Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (13/1/2024).
Ia kemudian membandingkan partainya, PDI-P, yang menteri-menterinya belum pernah hadir di lokasi debat untuk mendukung dirinya.
“Menteri PDI Perjuangan belum pernah. Itu penjaga fairness. Pernah saya meminta, ayo dong datang,” tambahnya.
Ganjar menegaskan bahwa pembukaan Posko Pengaduan Pelanggaran Pemilu di Kemenko Polhukam justru memiliki tujuan positif, yaitu menjaga agar pelaksanaan Pemilu 2024 tetap berlangsung jujur dan adil.
“Jadi spiritnya Ganjar-Mahfud membuka aduan-aduan itu untuk kita tahu dan memastikan bahwa pelaksanaan pemilu fair dan jurdil. Kan sekarang aduannya banyak sekali untuk menjaga proses demokrasi dengan baik?” tegas politikus PDI-P ini.
Meski demikian, Ganjar menolak tudingan bahwa pihaknya curang karena membuka posko pemilu di Kemenko Polhukam. Ia juga mengungkit pencopotan baliho bergambar Ganjar-Mahfud di beberapa daerah sebagai bentuk kecurangan Pemilu.
“Curangnya di mana? Gambarnya Ganjar Mahfud hilang,” pungkas Ganjar.
Sebelumnya, TKN Prabowo-Gibran mengungkap dugaan abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan Mahfud MD terkait pembukaan Posko Pengaduan Pelanggaran Pemilu di Kantor Kemenko Polhukam.
Wakil Komandan Alpha (Teritorial) TKN Prabowo-Gibran, Fritz Edward, menyatakan bahwa tindakan tersebut dapat menimbulkan potensi konflik kepentingan, mengingat Mahfud masih menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. @indonesiabuzz
