IndonesiaBuzz: Ekonomi & Bisnis – Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Isa Rachmatarwata, mengungkapkan alasan di balik kenaikan anggaran peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Republik Indonesia yang akan digelar pada 17 Agustus 2024. Tahun ini, perayaan tidak hanya akan dilaksanakan di Jakarta tetapi juga di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.
Isa menjelaskan bahwa anggaran untuk perayaan tahun ini melonjak menjadi Rp87 miliar, naik dari Rp53 miliar pada tahun sebelumnya yang hanya dipusatkan di Jakarta.
“Mengenai biaya perayaan HUT RI di IKN, jadi tahun ini kami menyiapkan anggaran Rp87 miliar untuk kegiatan perayaan 17an di IKN. Kalau dibandingkan tahun lalu di Jakarta, anggarannya Rp53 miliar,” ujar Isa saat konferensi pers APBN KiTa Edisi Agustus 2024 di Jakarta, Selasa (13/8/2024).
Kenaikan anggaran ini, menurut Isa, terutama disebabkan oleh kebutuhan pengadaan alat-alat perayaan baru di IKN serta pengaturan jamuan yang lebih besar dibandingkan di Jakarta.
“Kenaikannya terutama karena pengadaan alat-alat perencana yang baru di sana. Biaya besar juga dibutuhkan untuk pelaksanaan dan penyiapan sarana fisik di tempat yang terpisah,” jelas Isa.
Selain itu, Isa juga menambahkan bahwa penyelenggaraan jamuan di IKN memerlukan anggaran yang lebih besar karena fasilitas yang tersedia belum sekomplet di Jakarta.
“Jamuan juga lebih besar karena memang di Jakarta sudah tersedia cukup sarana dan prasarana untuk itu,” tutupnya.
Sementara itu, dalam paparannya, Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati menyampaikan realisasi anggaran untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) secara keseluruhan mencapai Rp11,2 triliun per Juli 2024.
Realisasi tersebut mencakup 26,4 persen dari pagu anggaran yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp42,5 triliun untuk tahun 2024.
“Jadi yang baru cair memang kelihatannya Rp11,2 triliun untuk pagu 2024, yang nilainya Rp42,5 triliun. Tapi tidak berarti belanja nanti hanya Rp11,2 triliun, masih akan ada penyerapan dan ini biasanya akselerasi untuk pencairan terjadi di Q3 maupun di kuartal terakhir (2024),” katanya.
Bendahara Negara itu mengatakan bahwa Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sudah memiliki sekitar 108 kontrak pembangunan senilai Rp84,2 triliun, namun belum semuanya terserap.
Total alokasi anggaran IKN Tahun 2022-2024 tercatat sebesar Rp75 triliun. Realisasi tahun 2022 sebesar Rp5,5 triliun, kemudian meningkat signifikan Rp27 triliun pada 2023.
