IndonesiaBuzz: Sumatera Utara, 6 Februari 2026 – Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Muhammad Tito Karnavian menegaskan agar pemerintah daerah (Pemda) segera mempercepat pengiriman data penerima bantuan pascabencana. Tito menekankan akan bersikap tegas terhadap Pemda yang lambat menyerahkan data, termasuk menunda pemrosesan bantuan dan mengumumkan keterlambatan secara publik.
“Pemda yang cepat [mengirim data] saya berikan apresiasi. Jujur sudah saya sampaikan, kalau sampai dua mingguan datanya tidak dikirim, saya akan tinggal. Kabupaten/kota itu akan saya tinggal, warganya tidak masuk dalam penerima karena tidak diberikan data oleh bupatinya. Dan saya akan muat di publik,” ujar Tito saat meresmikan hunian sementara (huntara) di Simarpinggan, Angkola Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kamis (5/2/26).
Tito menjelaskan, pemerintah telah menyiapkan sejumlah skema bantuan perumahan berdasarkan tingkat kerusakan rumah korban bencana. Bantuan tersebut meliputi, Stimulan Rp15 juta untuk rumah rusak ringan, Stimulan Rp30 juta untuk rumah rusak sedang, Hunian tetap (huntap) bagi rumah rusak berat atau hilang.
Selama proses pembangunan huntap, pemerintah menyediakan hunian sementara (huntara) dan Dana Tunggu Hunian (DTH) bagi korban yang memilih menyewa rumah atau tinggal dengan keluarga. DTH diberikan sebesar Rp600 ribu per bulan, dicairkan sekaligus untuk tiga bulan, dengan total Rp1,8 juta.
Selain itu, korban juga memperoleh bantuan tambahan dari Kementerian Sosial, antara lain: uang perabot Rp3 juta, stimulan ekonomi Rp5 juta, dan bantuan lauk-pauk (jaminan hidup) Rp15.000 per orang per hari.
Tito juga menyampaikan skema bantuan untuk memulihkan ekonomi masyarakat terdampak bencana, khususnya petani yang sawah atau kebunnya rusak, melalui stimulan sebesar Rp5 juta sambil menunggu program revitalisasi lahan.
Meski menekankan pentingnya disiplin Pemda dalam pengiriman data, Tito mengapresiasi kerja sama daerah dengan pemerintah pusat. Ia merinci dari 52 daerah terdampak bencana di tiga provinsi Sumatera, saat ini 27 daerah sudah kembali normal, 15 daerah mendekati normal, dan 10 daerah masih memerlukan perhatian khusus.
Peresmian huntara di Tapanuli Selatan turut dihadiri Kepala BNPB Suharyanto, Gubernur Sumut Bobby Nasution, Staf Khusus Menko PMK Yudha Fitri, Bupati Tapanuli Selatan Gus Irawan Pasaribu, Wakil Wali Kota Padang Sidimpuan Harry Pahlevi Harahap, serta jajaran pejabat kementerian, lembaga, dan Pemda Tapanuli Selatan. @yudi
