IndonesiaBuzz: Surakarta, 13 Oktober 2026 – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita satu unit mobil Toyota Land Cruiser yang berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan suap dan penerimaan gratifikasi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Kendaraan tersebut disita dari mantan Bupati Kebumen, Arif Sugiyanto, yang telah ditetapkan sebagai salah satu tersangka dalam perkara tersebut.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan penyitaan dilakukan oleh penyidik pada Selasa, 13 Oktober 2026. Mobil itu diduga digunakan Arif untuk sejumlah aktivitas, termasuk dalam rangkaian dugaan pengumpulan uang yang diamankan saat operasi tangkap tangan (OTT).
KPK Telusuri Dugaan Penggunaan Mobil dalam Pengumpulan Uang
Budi Prasetyo menjelaskan, penyitaan Toyota Land Cruiser merupakan bagian dari upaya penyidik menelusuri barang bukti yang berkaitan dengan perkara dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
“Penyidik melakukan penyitaan satu unit kendaraan roda empat, berjenis Toyota Land Cruiser, dari Sdr. ARF yang merupakan salah satu tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penyuapan dan penerimaan lainnya atau gratifikasi di lingkungan Kementerian ATR BPN,” kata Budi kepada wartawan, Selasa (13/10/26).
Menurut KPK, kendaraan tersebut diduga digunakan Arif dalam aktivitas yang berkaitan dengan perkara, termasuk dugaan pengumpulan uang yang diamankan dalam peristiwa tertangkap tangan.
Penyitaan ini menjadi bagian dari proses pengumpulan alat bukti untuk mendalami dugaan aliran uang dan peran para pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka.
Meski demikian, keterkaitan kendaraan dengan perkara tersebut masih menjadi bagian dari proses penyidikan yang dilakukan KPK.
Delapan Orang Ditetapkan sebagai Tersangka
Dalam perkara dugaan suap terkait pengurusan hak guna bangunan (HGB) PT Summarecon Agung Tbk serta dugaan penerimaan lainnya di lingkungan Kementerian ATR/BPN, KPK telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka.
Mereka terdiri atas pejabat pertanahan, pejabat kementerian, pihak swasta, dan sejumlah individu yang diduga terkait dengan perkara tersebut.
Delapan tersangka itu adalah:
- Sontang Coin Manurung, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I.
- Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq, politikus Partai Golkar.
- Arif Sugiyanto, mantan Bupati Kebumen.
- Adrianto Pitojo Adhi, Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk.
- Lampri, Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN.
- Muhammad Fakhry.
- Erwin.
- Rizal Pahlevi.
Penetapan para tersangka tersebut menjadi bagian dari pengusutan dugaan praktik suap dalam proses pengurusan HGB dan penerimaan lain yang diduga terjadi di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
KPK selanjutnya mendalami peran masing-masing pihak, termasuk kemungkinan hubungan antarpihak serta aliran uang yang berkaitan dengan perkara tersebut.
KPK Jadwalkan Pemeriksaan Nusron Wahid
Perkembangan perkara ini turut menjadi perhatian setelah KPK menjadwalkan pemanggilan Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, untuk dimintai keterangan pada pekan ini.
Nusron sebelumnya dijadwalkan menjalani pemeriksaan pada pekan lalu, tetapi tidak hadir dalam panggilan tersebut.
Dalam informasi yang disampaikan, Arif Sugiyanto, Fahd El Fouz, Erwin, dan Muhammad Fakhry disebut KPK sebagai orang kepercayaan Nusron Wahid.
Pemanggilan Nusron menjadi bagian dari langkah penyidik untuk mendalami informasi yang relevan dengan perkara dugaan suap dan penerimaan gratifikasi tersebut. Namun, pemanggilan untuk pemeriksaan tidak dengan sendirinya menunjukkan keterlibatan seseorang dalam tindak pidana.
KPK masih harus mengumpulkan dan menguji bukti guna mengungkap konstruksi perkara secara menyeluruh, termasuk dugaan aliran uang, peran para tersangka, serta proses pengurusan HGB yang menjadi objek penyidikan.
Penyitaan Toyota Land Cruiser dari Arif Sugiyanto menambah barang bukti yang ditelusuri penyidik dalam perkara ini. Publik kini menantikan perkembangan pemeriksaan lanjutan dan hasil pengusutan KPK untuk mengungkap secara terang dugaan praktik korupsi di lingkungan Kementerian ATR/BPN. @yudi
