IndonesiaBuzz: Celoteh – Gelombang protes yang meledak sejak 25 Agustus menjalar ke 32 dari 38 provinsi. Pemicu awalnya “tampak” sederhana tunjangan rumah anggota DPR namun cepat berubah menjadi kemarahan massal atas ketimpangan, kekerasan aparat, dan arah anggaran negara.
Di tengah pekan yang panas itu, Indonesia kembali dihantam duka: seorang pengemudi ojek online, Affan Kurniawan (21), tewas terlindas kendaraan taktis saat pembubaran massa di Jakarta; tiga orang terpanggang dalam kebakaran gedung DPRD di Makassar setelah diserbu demonstran.
Pemerintah mengumumkan sedikitnya delapan korban jiwa, sementara laporan media internasional berkisar enam hingga tujuh orang tewas dan organisasi HAM mencatat orang hilang serta ratusan luka-luka.
Dari Tunjangan DPR ke Ledakan Kemarahan Publik
Ketersinggungan publik dipicu rencana tunjangan perumahan Rp50 juta/bulan bagi anggota DPR, di tengah tekanan biaya hidup. Protes mulai di Senayan lalu menyebar, disertai bentrokan, pembakaran, dan penjarahan di sejumlah kota.
Reuters mencatat skala rusuh ini sebagai yang terburuk dalam beberapa tahun terakhir dan menyorot kebijakan anggaran 2026 pemangkasan transfer daerah, kenaikan belanja pertahanan, dan program makan bergizi sebagai latar kekecewaan yang lebih dalam.
Titik Didih: Kematian Affan & Api Makassar
Kematian Affan Kurniawan menjadi titik balik. Komnas HAM menyebut peristiwa itu pelanggaran hak asasi dan mendesak akuntabilitas; Tempo melaporkan 7 personel polisi diperiksa. Dalam 24 jam berikutnya, aksi menyala di banyak kota; di Makassar, gedung dewan daerah terbakar dan menewaskan tiga orang yang terjebak di dalam. The Guardian menulis ada laporan orang hilang yang masih ditelusuri jaringan pembela HAM.
Respons Istana: Rem Tunjangan, Sapu Lidi Keamanan
Presiden Prabowo Subianto mengumumkan pemangkasan fasilitas parlemen dan membekukan perjalanan luar negeri pejabat, sembari memerintahkan investigasi kasus Affan. Pemerintah juga mengencangkan pengamanan ibu kota pos pemeriksaan, kendaraan lapis baja dan meminta aparat menindak penjarahan serta serangan ke rumah pejabat. Rumah Menteri Keuangan Sri Mulyani di kawasan Tangerang Selatan ikut dijarah; pasukan menjaga kediamannya. FT/Bloomberg menulis pasar keuangan ikut bergejolak merespons kekacauan.
September & Politik Ingatan
Kekerasan pekan ini berkelindan dengan politik ingatan Indonesia menjelang 60 tahun peristiwa 1965. Selama Orde Baru, narasi G30S/PKI dijadikan instrumen legitimasi: negara digambarkan diselamatkan dari “bahaya laten”, sementara pembantaian massal 1965–1966 disisihkan dari buku pelajaran dan layar kaca.
Reformasi membuka ruang tandingan riset, kesaksian penyintas, hingga pengakuan resmi negara pada 11 Januari 2023 bahwa 1965–1966 adalah pelanggaran HAM berat namun jejak paranoya dan stigmatisasi tetap sesekali dimobilisasi. Pertanyaannya kini: apakah negara akan mengulang pola lama, menutup tragedi baru dengan retorika keamanan, atau menjaga jarak dari politik penaklukan memori dan menuntaskan akuntabilitas?
Ujian Pemerintah: Akuntabilitas di Lapangan, Sensitivitas di Parlemen
Pekan ini mempertontonkan dualitas lama politik Indonesia: amarah terhadap elit dan tangan besi di jalanan. Memang, pemangkasan fasilitas parlemen adalah sinyal koreksi, tetapi akuntabilitas kematian warga sipil terutama Affan dan penegakan hukum atas pembakaran serta penjarahan sama mendesaknya.
Di titik ini, pelajaran dari 1965 relevan: negara harus hadir tanpa membabi buta. Transparansi investigasi, pelibatan Komnas HAM dan pengadilan terbuka atas aparat yang melanggar SOP, adalah pagar agar September tak lagi jadi bulan duka. @wartonagoro
Angka Kunci (per Rabu, 3 September 2025):
- Insiden utama: Kematian Affan Kurniawan (Jakarta), 3 tewas kebakaran DPRD (Makassar).
- Korban jiwa: ≥8 (versi pemerintah yang dikutip Amnesty); media lain melaporkan 6–7.
- Sebaran aksi: 32/38 provinsi terdampak.
