IndonesiaBuzz : Madiun, 9 November 2025 – Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Madiun menegaskan perlunya audit menyeluruh terhadap kinerja dan keuangan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) milik Pemkab Madiun.
Desakan ini muncul seiring rencana penyertaan modal daerah sebesar Rp16,886 miliar yang dinilai belum sebanding dengan kontribusi BPR terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan sektor UMKM.
Dalam rapat paripurna penyampaian pandangan umum fraksi terhadap tiga Raperda Non-APBD Tahun Anggaran 2025, Sabtu (8/11/2025), Fraksi Gerindra menyoroti kinerja BPR yang dianggap belum menunjukkan dampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Selama ini belum ada pengembalian dalam bentuk dividen, dan dampak terhadap penguatan sektor UMKM juga masih minim. Kami mendorong agar dilakukan audit menyeluruh terhadap kinerja dan keuangan BPR, termasuk evaluasi terhadap jajaran direksi dan karyawan,” ujar Erik Priyo Santoso, Juru Bicara Fraksi Gerindra.
Fraksi Gerindra menilai, penyertaan modal hampir Rp17 miliar tersebut harus dikelola secara transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan rakyat.
Langkah ini penting agar dana publik benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat Kabupaten Madiun, bukan sekadar menambah beban keuangan daerah.
Menanggapi pandangan tersebut, Wakil Bupati Madiun dr. Purnomo Hadi menyatakan bahwa pemerintah daerah akan menelaah seluruh masukan fraksi sebelum mengambil keputusan final.
“Nanti kita kaji bersama, dan hasilnya akan diputuskan pada rapat Senin mendatang. Prinsipnya, semua kebijakan ini diarahkan untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Kabupaten Madiun,” ujar Wakil Bupati yang akrab disapa Dokter Pur.
Adapun tiga Raperda Non-APBD yang dibahas dalam rapat paripurna tersebut meliputi:
1. Raperda tentang Pajak dan Retribusi Daerah,
2. Raperda tentang Perubahan Status BPR menjadi Perseroda, dan
3. Raperda tentang Penyertaan Modal Daerah.
Langkah Fraksi Gerindra ini menjadi sinyal kuat peningkatan fungsi pengawasan DPRD terhadap lembaga keuangan daerah, terutama dalam memastikan setiap kebijakan penyertaan modal memberikan dampak nyata bagi ekonomi lokal dan kesejahteraan masyarakat. (Arn/Hms)
