IndonesiaBuzz: Ekonomi & Bisnis – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir melakukan peninjauan terhadap pengembangan Terminal 2F Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang direncanakan menjadi terminal khusus untuk jamaah umrah dan haji. Langkah ini sejalan dengan arahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk memperbaiki sistem layanan ibadah haji dan umrah, agar lebih transparan, akuntabel, dan nyaman bagi masyarakat.
“Bandara adalah jendela sebuah bangsa. Orang yang datang dari luar negeri pasti melihat fasilitas, pelayanan, dan kenyamanan bandara kita. Namun, kita harus memastikan penghormatan yang sama untuk bangsa kita sendiri,” ujar Erick Thohir dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu (1/1/2025).
Erick mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo telah menekankan pentingnya penataan ekosistem haji dan umrah secara menyeluruh. “Saya hari ini sengaja mengecek rencana besar Bapak Presiden terkait pelayanan haji dan umrah, yang selama ini menjadi ritual penting, tetapi ekosistemnya belum kita rapikan sepenuhnya,” kata Erick.
Saat ini, Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta melayani hingga 10 ribu jamaah umrah setiap hari, baik untuk keberangkatan maupun kedatangan. Pada musim haji, jumlah jamaah diproyeksikan mencapai 241 ribu orang, sementara jamaah umrah diperkirakan mencapai 1,3 juta hingga 1,5 juta orang per tahun.
Dalam upaya peningkatan layanan, Terminal 2F akan dilengkapi dengan masjid dan lounge khusus untuk jamaah umrah. Erick juga menekankan pentingnya kolaborasi antara Kementerian BUMN, Kementerian Agama, dan Badan Penyelenggara Haji dan Umrah.
“Kami berkomitmen mendukung dan bekerja sama untuk meningkatkan layanan bagi jamaah. Tujuan kami adalah menciptakan ekosistem haji dan umrah yang terintegrasi, sekaligus mendukung pariwisata secara menyeluruh,” ungkap Erick.
Melalui kerjasama lintas kementerian dan penyedia layanan terkait, pemerintah bertekad untuk menghadirkan standar layanan tinggi demi kelancaran perjalanan ibadah bagi seluruh jamaah. Dengan langkah ini, Erick berharap Indonesia menjadi contoh negara yang mampu menyelenggarakan ekosistem haji dan umrah yang profesional dan inklusif.
