IndonesiaBuzz: Ngawi, 27 Februari 2026 – Dua jembatan penghubung antardesa di Kabupaten Ngawi yang putus akibat diterjang arus deras pada Selasa (24/2/2026) mendapat sorotan serius dari DPRD Kabupaten Ngawi. Infrastruktur yang rusak tersebut berada di Desa Jeblokan, Kecamatan Paron, dan Desa Ngrambe, Kecamatan Ngrambe.
Akibat kerusakan itu, akses warga terputus dan masyarakat terpaksa memutar melalui jalur yang lebih jauh untuk beraktivitas. Jembatan di Desa Jeblokan, Paron, dilaporkan telah mulai ditangani oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) setempat. Namun, jembatan di wilayah Pule, Desa Ngrambe, hingga kini belum tersentuh perbaikan.
Ketua DPRD Ngawi, Yuwono Kartiko, turun langsung melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi pada Jumat (27/2/26). Ia menyatakan apresiasi atas respons cepat pemerintah daerah dalam menangani jembatan di Jeblokan, yang diduga menggunakan skema Belanja Tidak Terduga (BTT).
“Untuk yang di Paron, respons pemerintah sudah cukup bagus dan langsung ditindaklanjuti. Sudah ada langkah perbaikan,” ujarnya kepada awak media.
Namun demikian, Yuwono menyoroti belum adanya langkah konkret terhadap jembatan di Pule, Ngrambe, yang kondisinya masih putus total. Ia mendesak pemerintah daerah segera mengambil keputusan, baik dalam bentuk rehabilitasi maupun pembangunan ulang.
“Yang di Pule ini belum ada tanda-tanda perbaikan. Saya berharap segera dilakukan langkah nyata, karena ini jalan poros penghubung desa yang sangat vital bagi masyarakat,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap konstruksi jembatan yang rusak. Menurutnya, struktur lama diduga tidak cukup kuat menahan luapan air saat debit sungai meningkat drastis.
“Mungkin konstruksi lama kurang memadai ketika terjadi luapan air. Ke depan harus ada evaluasi dan rekonstruksi yang lebih kokoh,” katanya.
Selain mendesak percepatan pembangunan kembali, Yuwono mengingatkan pentingnya langkah preventif. Ia menilai salah satu faktor yang memperparah kerusakan adalah tumpukan sampah yang menyumbat aliran sungai, terutama di wilayah Pule.
“Sampah rumah tangga dan limbah industri menjadi salah satu penyebab jembatan jebol. Masyarakat juga punya kewajiban menjaga lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan,” ujarnya.
Ia mendorong pemerintah daerah melakukan mitigasi berbasis pemetaan risiko, termasuk mengidentifikasi sumber utama kerusakan infrastruktur akibat banjir. Pendekatan tersebut dinilai penting untuk mencegah kejadian serupa terulang di kemudian hari.
Peristiwa ini kembali menegaskan urgensi penguatan infrastruktur berbasis mitigasi bencana, terutama di wilayah rawan banjir. Di tengah intensitas cuaca ekstrem yang kian meningkat, ketahanan konstruksi dan kesadaran lingkungan menjadi dua faktor kunci dalam menjaga keberlanjutan akses publik di daerah.
