IndonesiaBuzz: Madiun, 13 April 2026 – Skema penganggaran Belanja Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) 2026 oleh Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (Dinkes PPKB) Kota Madiun menjadi sorotan.
Perubahan dari swakelola tipe 1 menjadi penyedia dikecualikan pada paket senilai Rp23,45 miliar memicu dugaan ketidaktepatan klasifikasi belanja, sekaligus menimbulkan pertanyaan terkait konsistensi penerapan aturan pengadaan barang dan jasa pemerintah (PBJP).
Pasalnya, iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) secara regulatif merupakan belanja yang dikecualikan dari mekanisme pengadaan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Ketua LSM Walidasa, Sutrisno, menegaskan bahwa persoalan utama bukan pada metode pengadaan, melainkan pada pemisahan akun belanja antara iuran dan jasa pengelolaan.
Menurutnya, secara prinsip penganggaran, iuran BPJS dapat berada dalam satu program dengan kegiatan jasa, namun tidak boleh digabung dalam satu akun yang sama.
“Secara program boleh digabung, tapi secara akun tidak bisa disatukan. Iuran itu harus tetap berada pada akun khusus iuran jaminan sosial, bukan masuk ke akun jasa,” ujarnya, Senin (13/4/2026).
Ia menambahkan, jasa pengelolaan BPJS seperti verifikasi, input data, dan administrasi baru dapat ditempatkan pada akun jasa lainnya dalam mekanisme PBJP.
Karena itu, pemisahan antara iuran dan jasa menjadi kunci dalam menjaga kepatuhan terhadap klasifikasi belanja.
“Perubahan skema pada 2026 ini bisa dilihat sebagai langkah koreksi, namun sekaligus menimbulkan pertanyaan baru, terutama terkait bagaimana praktik penganggaran dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya,” ujar Sutrisno.
Sebelumnya, belanja PBI di lingkungan Dinkes Kota Madiun masih menggunakan skema swakelola, meskipun secara karakter termasuk kategori pengadaan yang dikecualikan.
Kondisi tersebut memunculkan spekulasi apakah perubahan pada 2026 merupakan penyesuaian administratif semata atau bentuk koreksi atas ketidaktepatan klasifikasi pada periode sebelumnya.
Hingga berita ini diturunkan, Dinkes PPKB Kota Madiun belum memberikan keterangan resmi terkait dasar perubahan skema maupun konsistensi penerapan klasifikasi belanja pada tahun-tahun sebelumnya.
Publik kini menunggu klarifikasi resmi guna memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola anggaran PBI di Kota Madiun. (@Arn)
