IndonesiaBuzz : Madiun, 23 Oktober 2025 – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Madiun kembali menyampaikan jawaban resmi atas pandangan umum (PU) fraksi-fraksi DPRD dalam rapat paripurna yang digelar di Gedung DPRD Kabupaten Madiun, Kamis (23/10/2025).
Agenda ini menjadi tindak lanjut dari penyampaian pandangan fraksi terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026 yang sebelumnya telah dibahas dalam rapat paripurna DPRD.
Dalam kesempatan itu, Bupati Madiun H. Hari Wuryanto, S.H., M.Ak. menegaskan bahwa pemerintah daerah berkomitmen menjaga keseimbangan fiskal di tengah menurunnya Transfer Keuangan Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.
“Meski menghadapi tekanan fiskal, efisiensi menjadi langkah utama. Namun program prioritas tetap berjalan dengan mempertimbangkan asas keberpihakan kepada rakyat,” ujar Bupati di hadapan anggota dewan.
Berdasarkan data RAPBD 2026, pendapatan daerah Kabupaten Madiun direncanakan sebesar Rp2,05 triliun, sementara belanja daerah mencapai Rp2,12 triliun, sehingga terjadi defisit sekitar Rp79 miliar yang akan ditutup melalui pembiayaan daerah.
Penurunan dana transfer pusat tercatat cukup signifikan, antara lain:
Dana Bagi Hasil Pajak: turun sekitar Rp98,9 miliar
DAU Pendidikan: turun Rp24,1 miliar
Dana Desa: turun Rp28,9 miliarDAK Fisik dan Nonfisik: turun total Rp27,6 miliar
Dalam pandangan umumnya, beberapa fraksi DPRD menyoroti ketimpangan alokasi anggaran antara belanja operasional sebesar Rp1,5 triliun dan belanja modal sekitar Rp140 miliar.
Fraksi-fraksi juga mendorong agar Pemkab lebih inovatif dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi kinerja BUMD dan sektor pajak daerah.
Menanggapi hal itu, Bupati Hari menyatakan bahwa Pemkab Madiun akan memperkuat kemandirian fiskal melalui inovasi kebijakan dan efisiensi pengelolaan anggaran.
“Kita akan terus berinovasi, namun tetap berhati-hati. Potensi PAD akan kita optimalkan, termasuk kinerja BUMD agar lebih produktif,” jelasnya.
Meski dihadapkan pada keterbatasan fiskal, Pemkab Madiun tetap mempertahankan sejumlah program prioritas yang berdampak langsung bagi masyarakat, di antaranya:
Program Satu Desa Satu Mobil Siaga dengan anggaran Rp14 miliar
Beasiswa pendidikan untuk 182 mahasiswa tidak mampusenilai Rp1,82 miliar
Rapat paripurna yang dihadiri seluruh fraksi DPRD tersebut menjadi tahap lanjutan sebelum pembahasan lebih mendalam bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Sejumlah pihak menilai, langkah efisiensi yang ditempuh Pemkab Madiun perlu diimbangi dengan inovasi kebijakan agar keseimbangan fiskal tidak menghambat pelayanan publik dan pembangunan daerah. (Arn)
