IndonesiaBuzz: Celoteh – Ledakan kemarahan publik sepekan terakhir bukan kejutan; ia hasil dari pemerintahan yang lebih cekatan memadamkan api di jalan ketimbang memperbaiki kompor kebijakan di dapur kekuasaan.
Kota berganti kota, aparat berganti komando, tetapi pola responsnya tetap: pengerahan pasukan, konferensi pers yang menenteramkan, janji evaluasi yang kabur tenggat. Negara tampak sibuk menjaga wibawa, bukan mengembalikan kepercayaan.
Krisis Kepercayaan yang Dikecilkan
Di balik ricuh, ada diagnosis yang sengaja diredam: jarak moral antara penguasa dan warga. Di tengah ekonomi yang sesak, simbol kemewahan politik dipertahankan; ketika rakyat protes, standar jawaban pemerintah adalah “kita dengarkan, tapi tertib dulu.” Inilah resep lama yang gagal berkali-kali: menuntut ketenangan warga tanpa menyembuhkan sebab.
Ketika kematian seorang warga menjadi titik kumpul solidaritas nasional, jawaban negara tidak boleh berhenti pada belasungkawa—kebenaran yang dapat diaudit jauh lebih penting.
Politik Panggung Darurat
Pemerintah pusat merangkai gestur cepat: rapat koordinasi, pertemuan tokoh, imbauan persuasif. Baik—tetapi itu politik panggung darurat. Publik menuntut politik kebijakan: keputusan yang bisa diukur, bukan narasi yang mudah dilupakan.
Jika fasilitas elitis dan tata kelola anggaran menjadi pemicu, moratorium total dan pembukaan data semestinya diumumkan hari itu juga—bukan ditunda atas nama kajian yang tak kunjung jelas.
Standar Ganda Penegakan Hukum
Negara berhak menindak perusakan. Namun otoritas bukan lisensi untuk kebablasan. Pemerintah cepat mengumumkan penangkapan massa; lebih lambat ketika harus menindak aparat yang melanggar SOP. Di sinilah kredibilitas runtuh: keras ke jalanan, lunak ke internal. Tanpa body-worn camera yang wajib, tanpa after action review terbuka, tanpa sanksi komando yang jelas, janji “humanis” hanya jargon siaran pers.
Privilege yang Memalukan
Di tengah derita ekonomi, publik dipaksa menatap privilege anggaran—gaji, tunjangan, fasilitas, perjalanan—yang diselimuti istilah teknokratis. Argumen “semua sesuai aturan” justru memperjelas masalah: aturannya yang bermasalah. Ketika tuntutan rakyat meminta gaji dan tunjangan legislatif diturunkan, KPI diberlakukan, dan sidang disiarkan langsung, yang diuji bukan kemampuan pemerintah berjanji, melainkan nyali menekan privilese sendiri.
Komunikasi Kekuasaan: Menenangkan, Bukan Mempertanggungjawabkan
Nada resmi pemerintah cenderung menenangkan: “situasi terkendali, aspirasi kami serap.” Persoalannya, demokrasi bukan soal menenangkan rakyat, melainkan mempertanggungjawabkan kekuasaan. Selama jawaban negara berhenti pada imbauan kondusif tanpa target dan batas waktu, publik akan membaca itu sebagai penundaan sistematis.
“11 Tuntutan” Bukan Poster, Melainkan Agenda Minimum
11 Tuntutan Rakyat kepada DPR yang diminta dipenuhi dalam 7 hari:
- Sahkan RUU Perampasan Aset.
- Tindak/pecat anggota DPR yang menghina rakyat atau dianggap tak kredibel; harta‐kekayaan mereka diaudit KPK (LHKPN).
- Bebaskan orang-orang yang ditahan terkait aksi 25–29 Agustus.
- Reformasi DPR: audit transparan anggaran Rp9,9 T, pangkas pos, tolak mantan napi korupsi, hapus fasilitas istimewa, siarkan sidang secara langsung, dan minta KPK memeriksa anggota DPR.
- Turunkan gaji & tunjangan DPR (maksimal 5× UMR) disertai keterbukaan data.
- Terapkan KPI (indikator kinerja) untuk anggota DPR; pecat yang tak capai target.
- Audit BUMN untuk memastikan profitabilitas, transparansi, dan kontribusi ke APBN.
- Batalkan kenaikan pajak yang dinilai memberatkan masyarakat.
- Adili pelaku kematian Affan Kurniawan, negara menanggung nafkah keluarganya; minta Kapolri dicopot bila gagal melindungi rakyat.
- Naikkan gaji guru agar layak sebagai pahlawan bangsa.
- Reformasi Polri agar profesional dan berpihak pada rakyat, bukan pada kekuasaan.
Itu semua bukan sekadar poster jalanan. Itu agenda minimum akal sehat. Tanpa itu, pemerintah sedang meminta rakyat percaya pada kabut.
Ukurannya Jelas, Siapa Berani?
Keberanian politik punya indikator sederhana:
- Transparansi yang memalukan kekuasaan: membuka nomor akun pos anggaran, bukan hanya infografik manis.
- Sanksi ke dalam: menindak pelanggar SOP di institusi keamanan dengan hukuman yang terasa, bukan mutasi kosmetik.
- Perubahan aturan: merevisi tata tertib dan regulasi yang melindungi privilese, bukan membiarkannya berganti istilah.
- Keadilan substantif: memastikan keluarga korban memperoleh kebenaran, perlindungan, dan pemulihan—bukan sekadar belasungkawa.
Ujian Gerakan Sipil — Menang Secara Etik
Di sisi lain, legitimasi tuntutan bergantung pada disiplin damai. Gerakan yang mampu mengisolasi provokator, mendokumentasikan kejadian, dan mengajukan tuntutan terukur menang secara etik dan menutup ruang bagi represi. Namun beban utama tetap di negara: kewajiban menaati konstitusi tidak boleh dipindahkan kepada warga.
Kesimpulan: Matikan Timer, Bukan Suara
Pemerintah boleh bangga pada grafik “situasi kondusif”; rakyat menagih grafik akuntabilitas. Bom waktu akan terus berdetak selama negara memilih menenangkan, bukan mempertanggungjawabkan; memilih memadamkan api, bukan membongkar kompor.
Hentikan timer bom-nya dengan langkah yang bisa diukur minggu ini—bukan janji yang diarsipkan minggu depan. Karena yang meledak kemarin bukan sekadar amarah, melainkan hak warga atas negara yang waras. @indonesiabuzz
