IndonesiaBuzz: Depok, 8 Januari 2024 – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan tanggapan terhadap pernyataan Calon Presiden (Capres) nomor urut 01, Anies Baswedan, mengenai kenaikan gaji TNI. Anies mengklaim bahwa kenaikan tersebut lebih banyak terjadi di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Jokowi menanggapi hal ini usai meresmikan Jalan Tol Pamulang-Cinere-Raya Bogor, Kota Depok, hari ini.
Dalam keterangannya, Presiden Jokowi menegaskan bahwa setiap keputusan pemerintah selalu memperhatikan kondisi ekonomi dan situasi keuangan negara. Menurutnya, keputusan tersebut tidak bisa dilakukan secara sembarangan dan memerlukan pertimbangan matang. Jokowi menyatakan bahwa kondisi ekonomi sebelumnya tertekan oleh faktor eksternal, seperti dampak pandemi Covid-19 dan perang dagang.
“Semua keputusan diambil dengan pertimbangan-pertimbangan dan kalkulasi yang matang,” ujar Presiden Jokowi kepada wartawan, seperti dilansir oleh Bisnis.com.
Presiden Jokowi juga mengakui bahwa telah menandatangani draf Peraturan Pemerintah (PP) terkait kenaikan gaji aparatur sipil negara (ASN), termasuk Pegawai Negeri Sipil (PNS), TNI, dan Polri. Ia memastikan bahwa aturan tersebut akan segera berlaku dan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan bagi personel TNI dan Polri.
“Kami harapkan bisa meningkatkan kesejahteraan, daya beli, dan berimbas pada perekonomian,” tambah Jokowi.
Sebelumnya, Anies Baswedan mencuatkan isu ini pada Debat Capres ketiga di Istora Senayan GBK, Jakarta, pada 7 Januari 2024. Anies menyoroti perbandingan kenaikan gaji TNI dan Polri antara era SBY dan pemerintahan Jokowi.
Dilansir dari dataindonesia.id, kenaikan gaji PNS, termasuk TNI/Polri, terjadi hampir setiap tahun pada masa pemerintahan SBY. Selama 2004-2014, hanya pada tahun 2005 dan 2006 tidak terjadi kenaikan gaji PNS. Di sisi lain, Presiden Jokowi pertama kali menaikkan gaji PNS pada tahun 2015 sebesar 6%, kemudian 5% di 2019, dan 8% di tahun ini (2024). Peningkatan gaji PNS selalu terkait dengan tahun Pemilu, dengan kenaikan sebesar 15% pada 2004, 15% (2009), 6% (2014), 5% (2019), dan 8% (2024). @indonesiabuzz
