IndonesiaBuzz: Ponorogo, 20 November 2023 – Sebanyak 55 pegawai pemasyarakatan dari 28 unit pelaksana teknis (UPT) di 16 kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) mengikuti bimbingan teknis (bimtek) online tentang penyelenggaraan unit layanan disabilitas (ULD) di ruang Zoom Poli Klinik Rumah Tahanan (Rutan) Ponorogo, Senin (20/11/2023).
Bimtek online ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petugas pemasyarakatan dalam memberikan pelayanan yang inklusif, humanis, dan profesional bagi warga binaan pemasyarakatan (WBP) yang berkebutuhan khusus atau disabilitas.
Kegiatan ini dibuka pada pukul 08.00 WIB hingga 15.25 WIB.
Materi bimtek online ini meliputi tiga topik, yaitu paradigma penyandang disabilitas dan etika berinteraksi, pengetahuan dasar terkait penyandang disabilitas mental dan intelektual, dan tata kelola sumber daya manusia (SDM) dan sarana prasarana (sarpras) ULD.
Pematik pertama, Cucu Saidah, yang merupakan konsultan independen inklusi disabilitas menjelaskan, bahwa penyandang disabilitas adalah orang yang mengalami keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik jangka panjang yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan orang lain.
“Penyandang disabilitas bukanlah objek belas kasihan, tetapi subjek hak asasi manusia yang harus dihormati, diperlakukan adil, dan diberdayakan sesuai dengan potensi dan kemampuan mereka,” kata Cucu.
Pematik kedua, dr Anna Amaliana, SpKJ, yang merupakan dosen Universitas Pasundan, menguraikan tentang jenis-jenis, karakteristik, dan tantangan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas mental dan intelektual, seperti autisme, Down syndrome, skizofrenia, bipolar, depresi, dan lain-lain.
“Penyandang disabilitas mental dan intelektual membutuhkan perhatian khusus dari petugas pemasyarakatan, baik dalam hal asesmen, pengobatan, rehabilitasi, maupun reintegrasi sosial. Petugas pemasyarakatan harus memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi, mengintervensi, dan merujuk WBP disabilitas mental dan intelektual ke layanan kesehatan yang tepat,” ucap Anna.
Pematik ketiga, Despan Heryansyah, yang merupakan staf Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, membahas tentang tata kelola SDM dan sarpras ULD, termasuk standar, prosedur, dan indikator kinerja yang harus dipenuhi oleh petugas pemasyarakatan.
“Petugas pemasyarakatan harus memiliki kompetensi, integritas, dan komitmen yang tinggi dalam menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara ULD. Selain itu, petugas pemasyarakatan juga harus memastikan bahwa sarpras ULD, seperti ruang konsultasi, ruang terapi, ruang isolasi, alat bantu, dan lain-lain, tersedia dan memadai sesuai dengan standar yang ditetapkan,” papar Despan.
Selain mendengarkan paparan dan diskusi dari para pematik, peserta bimtek online juga menyaksikan pemutaran video tutorial tentang penyelenggaraan ULD di UPT pemasyarakatan, yang menampilkan contoh-contoh praktik baik dari beberapa UPT yang telah memiliki ULD.
Salah satu peserta bimtek online, Lela Maeirta Nur Hazlinda, yang merupakan perawat di Rutan Ponorogo mengatakan, bahwa bimtek ini sangat bermanfaat bagi dirinya sebagai petugas pemasyarakatan yang berinteraksi langsung dengan WBP disabilitas.
“Setelah bimtek ini, saya berharap dapat selalu melakukan skrining disabilitas secara komprehensif, sehingga dapat mengetahui kebutuhan dan kondisi WBP disabilitas dengan lebih baik, dan memberikan pelayanan yang sesuai dengan standar ULD,” ungkap Lela.
Sementara itu, Fatkur Roji, yang merupakan petugas pelayanan di Rutan Ponorogo menambahkan, bahwa bimtek ini juga memberikan motivasi bagi dirinya untuk terus meningkatkan kinerja dan profesionalisme sebagai petugas pemasyarakatan.
“Saya merasa bahwa bimtek ini sangat penting dan relevan dengan tugas kami sebagai petugas pemasyarakatan. Saya juga menyadari bahwa diperlukan pemenuhan sarana prasarana sesuai standar untuk meningkatkan pelayanan bagi WBP disabilitas di Rutan Ponorogo,” kata Fatkur. (Hms/Fjr)
