IndonesiaBuzz: Surakarta, 9 November 2026 – Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, angkat bicara menanggapi menguatnya wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di DPR RI menyusul polemik putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dokumen persyaratan pendidikan Gibran.
Paloh menegaskan, pemakzulan merupakan salah satu kemungkinan yang dapat ditempuh apabila seluruh persyaratan konstitusional telah terpenuhi dan tidak tersedia alternatif penyelesaian lainnya.
Menurutnya, setiap langkah politik maupun ketatanegaraan harus tetap berpedoman pada konstitusi serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara.
“Kalau semua persyaratan sudah terpenuhi, tidak ada jalan lain lagi, apa yang kita harus lakukan, jalan saja apa yang terbaik untuk kemajuan kita berbangsa dan bernegara,” ujar Paloh usai menghadiri acara NasDem Berbagi di Jakarta, Minggu (8/11/2026) malam.
Pernyataan tersebut menambah dinamika politik nasional di tengah munculnya dorongan sejumlah pihak agar DPR menindaklanjuti putusan pengadilan yang berkaitan dengan dokumen pendidikan Gibran.
Meski membuka peluang pemakzulan, Paloh tidak menunjukkan sikap yang bersifat euforia. Sebaliknya, ia justru menyayangkan polemik tersebut karena dinilai menjadi persoalan serius bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.
Surya Paloh Sebut Polemik Ijazah Gibran Jadi Kesedihan Bangsa
Paloh mengungkapkan bahwa polemik mengenai persyaratan pendidikan Gibran seharusnya menjadi keprihatinan bersama, bukan justru disambut dengan kegembiraan oleh pihak pihak tertentu.
Ia menilai persoalan tersebut menyentuh aspek kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan nasional, terlebih Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah memperoleh mandat rakyat melalui Pemilu 2024 untuk memimpin Indonesia hingga 2029.
Menurut Paloh, pemerintahan yang baru berjalan sekitar dua tahun seharusnya dapat lebih fokus menjalankan agenda pembangunan nasional, bukan justru dihadapkan pada polemik politik dan hukum yang berkepanjangan.
“Siapa yang gembira dengan permasalahan ini, iya kan. Ini adalah satu situasinya yang harusnya memprihatinkan bagi kita,” katanya.
Ia juga mengaku menyambut perkembangan putusan MK dan MA dengan perasaan prihatin. Pasalnya, masih terdapat sekitar tiga tahun masa pemerintahan Prabowo Gibran yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk memperkuat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
“Kita ini sekarang berada, masih 2 tahun lebih sedikit saja, masih 3 tahun lagi ke depan. Itu yang saya katakan ini kesedihan,” ucap Paloh.
“Bukan kita menyambut ini dengan rasa kegembiraan, dan kita tidak bisa membangun karakter bangsa kita yang bergembira pada katakanlah kesedihan saudara kita sebangsa dan setanah air,” lanjutnya.
MA Batalkan Suket Penyetaraan SMA Gibran, DPR Mulai Bahas Wacana Pemakzulan
Wacana pemakzulan Gibran mengemuka setelah Mahkamah Agung mengabulkan gugatan terkait keabsahan surat keterangan (Suket) penyetaraan pendidikan setingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) yang digunakan Gibran sebagai salah satu persyaratan pencalonan pada Pilpres 2024.
Pada Jumat (30/10/2026), MA melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 mengabulkan gugatan Muhammad Subhan Palal untuk seluruhnya.
Dalam putusannya, MA membatalkan putusan pengadilan sebelumnya dan menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA yang menjadi objek sengketa tidak sah.
Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi juga telah mengeluarkan putusan terkait polemik persyaratan pendidikan Gibran.
Dalam Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 pada Selasa (6/10/2026), MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri yang dapat disetarakan dengan pendidikan paling rendah tamat SMA atau sederajat sebagaimana dipersyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
Meski demikian, MK menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima karena tidak memiliki kedudukan hukum.
MK juga menegaskan bahwa temuan tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari jabatannya sebagai Wakil Presiden.
Persoalan tersebut kemudian berkembang menjadi perdebatan politik di parlemen. Sejumlah wakil rakyat di Senayan mulai menjajaki kemungkinan penggunaan mekanisme konstitusional untuk menyikapi perkembangan putusan pengadilan tersebut.
Di tengah dinamika itu, pernyataan Surya Paloh memperlihatkan bahwa penyelesaian polemik Gibran harus tetap ditempatkan dalam koridor hukum dan konstitusi.
Pada akhirnya, wacana pemakzulan tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan desakan politik. Proses pemberhentian Wakil Presiden harus memenuhi ketentuan Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945, termasuk tahapan pemeriksaan dan pengambilan keputusan oleh lembaga negara yang berwenang.
Dengan demikian, sikap dan langkah DPR ke depan akan menjadi perhatian publik dalam menentukan arah penyelesaian polemik yang kini menjadi salah satu isu politik nasional tersebut. @yudi
