IndonesiaBuzz: Wonogiri, 24 Oktober 2023 – Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk Pilkada 2024 Kabupaten Wonogiri, oleh Pemerintah Daerah dan Badan Pemilihan Umum (KPU) serta Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Wonogiri, menjadi salah satu momen penting dalam persiapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024 mendatang.
Acara penandatanganan NPHD ini dilaksanakan di ruang kerja Bupati Wonogiri, Joko Sutopo, pada hari Senin, tanggal 23 Oktober 2023.
Dalam penandatanganan NPHD ini, Bupati Wonogiri Joko Sutopo turut hadir bersama dengan Ketua KPU Kabupaten Wonogiri, Toto Sihsetyo Adi, dan Ketua Bawaslu Wonogiri, Joko Wuryanto.
Mereka secara resmi menandatangani perjanjian yang memastikan dana untuk Pilkada 2023-2024 mencapai jumlah yang mencolok, yakni sebesar Rp36,1 miliar. Anggaran tersebut diharapkan cukup untuk menggelar Pilkada satu kali putaran dengan maksimal empat pasangan calon.
Pada perjanjian ini, disepakati pula alokasi dana untuk tahun 2023 dan tahun 2024. Sebesar 40% dari total anggaran akan dialokasikan untuk tahun 2023, sedangkan 60% sisanya akan digunakan pada tahun 2024.
Hal ini mencerminkan komitmen dari Pemerintah Kabupaten Wonogiri untuk memastikan pelaksanaan Pilkada berjalan dengan lancar dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.
Dana sebesar Rp36,1 miliar ini akan digunakan untuk berbagai keperluan dalam rangka Pilkada, seperti biaya operasional, logistik, pemeliharaan alat peraga kampanye, dan berbagai kegiatan yang mendukung pelaksanaan Pilkada yang demokratis dan berkualitas. Pasangan calon dan masyarakat pun diharapkan dapat mendukung proses Pilkada ini agar dapat berlangsung dengan baik.
Bupati Wonogiri, Joko Sutopo menyampaikan rasa terima kasihnya kepada KPU dan Bawaslu, atas kerja sama yang baik dalam persiapan Pilkada.
“Yang terpenting kita tetap menjaga netralitas dan profesionalitas dalam penyelenggaraan Pilkada, agar masyarakat Wonogiri dapat memilih pemimpin yang terbaik untuk daerah mereka,” ujar Bupati.
Ketua KPU Kabupaten Wonogiri, Toto Sihsetyo Adi menyampaikan komitmen untuk melaksanakan Pilkada dengan transparansi dan integritas tinggi, serta memastikan bahwa setiap tahapannya akan berjalan sesuai aturan dan jadwal yang telah ditetapkan.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Wonogiri, Joko Wuryanto menegaskan, peran Bawaslu dalam mengawasi pelaksanaan Pilkada agar berjalan dengan fair, jujur, dan tanpa kecurangan.
“Kami mengimbau kepada seluruh pihak yang terlibat untuk menjaga keamanan dan ketertiban selama proses Pilkada,” ungkapnya.
Penandatanganan NPHD ini menjadi tonggak penting dalam persiapan Pilkada 2023-2024 di Kabupaten Wonogiri. Dana yang telah dianggarkan dengan jumlah yang cukup besar diharapkan dapat mendukung pelaksanaan Pilkada yang berkualitas dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi.
Semua pihak, termasuk pasangan calon dan masyarakat, diharapkan dapat bersatu dalam menjaga keamanan dan ketertiban selama proses Pilkada untuk menciptakan pesta demokrasi yang damai dan berkeadilan. @indonesiabuzz
