IndonesiaBuzz: Surakarta, 25 November 2023 – Upaya Pemerintah Kota (Pemkot) Surakarta dalam menaggulangi kawasan kumuh terbukti nyata. Dalam periode 2021-2023 Pemkot Surakarta berhasil mengurangi luasan kawasan kumuh kurang lebih 74 hektare.
Pada akhir tahun 2020, tercatat luasan kawasan kumuh yakni sekitar 135,9 hektare, dan sekarang hanya tinggal 61 hektare pada akhir tahun 2023.
“Hingga akhir tahun ini, luasan kawasan kumuh di Surakarta semakin berkurang. Sekarang kira-kira tinggal 61 hektare,” kata Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperum KPP) Surakarta, Taufan Basuki, Jumat (24/11/2023).
Campur tangan Pemerintah dalam penanganan kawasan kumuh, telah memberikan perkembangan yang signifikan sebagai bagian dari upaya memperbaiki tata kota.
Taufan mengatakan, pendekatan strategis dilakukan dengan menerapkan platform kolaborasi, melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sektor swasta.
“Percepatan dalam penanganan kawasan kumuh, dilakukan dengan menyediakan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Tak hanya itu Pihak swasta turut dilibatkan dalam mempercepat penanganan kawasan kumuh,” ungkapnya.
Lebih lajut Taufan menjelaskan, bahwa untuk penataan kawasan kumuh di Semanggi, Pasar Kliwon, Pemerintah memfasilitasi rumah layak huni lengkap dengan fasilitas dasar penunjang sehari-hari seperti sanitasi dan air bersih.
Selain itu, penanganan kawasan kumuh ini bagian dari program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) dan menjadi model percontohan daerah lain.
“Penataan kawasan kumuh tak hanya melibatkan pemerintah pusat melainkan CSR dari perusahaan. Ini semangat kolaborasi guna menuntaskan penanganan kawasan kumuh,” ujar dia.
Ia pun berharap, penataan permukiman kumuh ilegal serta penyediaan hunian baru, menjadi hal prioritas yang dijalankan pemerintah. Sehingga, Kota Surakarta terbebas dari kawasan kumuh pada beberapa tahun mendatang.
