IndonesiaBuzz: Wonogiri, 3 Juli 2026 – Pemerintah Kabupaten Wonogiri mendorong pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya berorientasi pada pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga menjadi instrumen penggerak ekonomi lokal. Salah satu langkah yang disiapkan ialah memprioritaskan bahan pangan dari petani, pelaku UMKM, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), hingga Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebagai pemasok dapur MBG.
Komitmen tersebut mengemuka dalam rapat koordinasi Satgas MBG Kabupaten Wonogiri bersama seluruh Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan mitra dapur MBG se-Kabupaten Wonogiri yang digelar di Kompleks Khayangan Setda Wonogiri, Rabu (1/7/26).
Rapat yang turut dihadiri Kepala Kantor Pelaksana Program Gizi (KPPG) Semarang itu membahas penguatan ekosistem rantai pasok pangan lokal agar manfaat ekonomi Program MBG dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat di tingkat desa.
Bupati Wonogiri Setyo Sukarno menilai keterlibatan pemasok lokal dalam penyediaan bahan baku dapur MBG masih relatif rendah. Padahal, Wonogiri memiliki potensi pertanian, peternakan, hingga industri pangan rumah tangga yang mampu mendukung kebutuhan ribuan porsi makanan setiap hari.
“Sejauh ini masih sangat minim keterlibatan supplier lokal. Misalnya ada bahan makanan dari KDKMP dan BUMDes diharapkan juga bisa ikut masuk ke depannya,” ujar Setyo.
Menurutnya, sejumlah desa telah memiliki BUMDes yang memproduksi berbagai komoditas pangan, sementara masyarakat juga menghasilkan produk seperti tempe, sayuran, cabai, buah-buahan, hingga beras yang berpotensi menjadi bagian dari rantai pasok Program MBG.
Salah satu praktik yang telah berjalan, kata dia, terdapat di Kelurahan Wonokarto, di mana dapur MBG telah membeli kebutuhan beras melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih setempat. Model tersebut diharapkan dapat direplikasi oleh seluruh SPPG di Kabupaten Wonogiri.
Pemkab Wonogiri, lanjut Setyo, akan berperan sebagai fasilitator dengan memetakan potensi pemasok di setiap desa. Pendataan akan mencakup kelompok tani, petani hortikultura, produsen buah, pengrajin tempe, hingga pelaku usaha pangan lainnya yang dinilai mampu memenuhi kebutuhan dapur MBG secara berkelanjutan.
“Dengan ini harapannya bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal,” katanya.
Selain memperkuat ekonomi desa, Pemkab juga menegaskan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan Program MBG melalui Satgas MBG Kabupaten Wonogiri.
Sebagai Ketua Satgas MBG Wonogiri, Setyo mengatakan pihaknya memiliki kewenangan memberikan rekomendasi kepada Badan Gizi Nasional (BGN) apabila ditemukan pelaksanaan SPPG yang tidak sesuai standar operasional prosedur (SOP).
“Satgas saat ini juga bisa mengeluarkan rekomendasi kepada BGN untuk mensuspend SPPG yang tidak sesuai SOP,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala KPPG Semarang Hadi Riajaya menegaskan pemberdayaan ekonomi masyarakat memang menjadi salah satu tujuan utama Program MBG. Oleh karena itu, penggunaan bahan pangan lokal menjadi prioritas selama kualitas dan kapasitas produksinya memenuhi kebutuhan dapur.
“Diprioritaskan lokal kecuali bahan baku yang diminta tidak ada di Wonogiri. Itu baru bisa dari wilayah lain, dan tetap diutamakan masih dalam provinsi yang sama,” ujarnya.
Namun demikian, Hadi menekankan bahwa setiap calon pemasok, termasuk BUMDes, KDKMP, maupun UMKM lokal, tetap harus memenuhi standar kualitas, kuantitas, serta harga yang telah ditetapkan pemerintah.
Menurutnya, setiap dapur MBG melayani ribuan porsi makanan setiap hari sehingga kontinuitas pasokan menjadi faktor utama yang harus dipastikan.
“Kuantitas dan kualitasnya harus dicek. Selain itu, harga juga tidak boleh melebihi harga eceran tertinggi maupun harga acuan pemerintah. Supplier lokal seperti BUMDes, KDKMP maupun UMKM tentu bisa dilibatkan apabila memenuhi persyaratan tersebut,” jelasnya.
Sebagai bentuk pengawasan, KPPG Semarang juga tengah menyiapkan surat edaran yang mewajibkan seluruh dapur MBG memaksimalkan penggunaan pemasok lokal. Kepala SPPG diminta mengawasi seluruh proses pengadaan bahan pangan yang dilakukan oleh yayasan maupun mitra dapur.
Apabila ditemukan pembelian bahan pangan dari luar daerah tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, KPPG akan melakukan evaluasi hingga memberikan rekomendasi penangguhan operasional kepada Badan Gizi Nasional.
“Jika melakukan pembelanjaan di luar Wonogiri atau kabupaten/kotanya, supaya dilaporkan kepada kami. Akan kami evaluasi, dan apabila ditemukan pelanggaran dapat kami rekomendasikan untuk disuspend,” kata Hadi.
Dorongan memperkuat rantai pasok lokal tersebut diharapkan menjadikan Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya meningkatkan kualitas gizi penerima manfaat, tetapi juga menciptakan efek berganda (multiplier effect) bagi perekonomian daerah melalui peningkatan pendapatan petani, pelaku UMKM, koperasi desa, dan BUMDes di Kabupaten Wonogiri. (@Yudi S/Koresponden Wonogiri)
