IndonesiaBuzz: Jakarta, 7 Februari 2024 – Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, melakukan langkah kontroversial dengan melakukan automatic adjustment atau pemblokiran anggaran Kementerian/Lembaga pada tahun 2024. Total anggaran yang dibekukan mencapai Rp 50,14 triliun.
Automatic adjustment ini mewajibkan setiap Kementerian/Lembaga menyisihkan 5 persen dari total anggaran mereka untuk dicadangkan dan tidak dibelanjakan terlebih dahulu. Sebagai hasilnya, sejumlah anggaran yang belum menjadi prioritas dan dilaksanakan pada awal tahun harus diblokir.
Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan (KLI Kemenkeu) Deni Surjantoro menjelaskan bahwa langkah ini sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2024. Alasan di balik pemblokiran anggaran, menurut Deni, adalah dinamika geopolitik global yang berpotensi memengaruhi perekonomian dunia.
“Saat ini kondisi geopolitik global yang dinamis berpotensi mempengaruhi perekonomian dunia,” ujar Deni, Jumat, 2 Februari 2024. “Dan (automatic adjustment) telah terbukti ampuh untuk menjaga ketahanan APBN 2022 dan 2023 (ketika Covid-19).”
Meskipun setiap Kementerian/lembaga diwajibkan menyisihkan 5 persen dari total anggaran, Deni menyatakan bahwa anggaran tersebut tetap berada di masing-masing K/L dan dapat digunakan untuk situasi darurat.
Namun, Deni menolak memberikan informasi lebih lanjut terkait situasi darurat dan tidak menjelaskan dasar hukum penerapan automatic adjustment. Ketika ditanya mengenai kemungkinan anggaran yang dibekukan dialihkan untuk bantuan sosial (bansos), Deni membantahnya, menyatakan, “Tidak, kan anggarannya masih tetap berada di masing-masing K/L.”
Ekonom dari Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, menyatakan bahwa pencadangan anggaran APBN melalui automatic adjustment tahun ini memiliki perhitungan politik. Bhima menilai langkah ini tidak didasarkan pada pertimbangan ekonomi yang kuat, melainkan untuk memberi jalan bagi peningkatan belanja bantuan sosial, terutama dalam tahun politik saat ini.
Baru-baru ini, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengakui bahwa pemblokiran Rp 50,14 triliun anggaran K/L akan digunakan untuk mendanai program bansos. Dalam penggunaannya, anggaran tersebut akan menjadi sumber pendanaan untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) Mitigasi Risiko Pangan dan subsidi pupuk. BLT tersebut senilai Rp 200 ribu per penerima setiap bulannya atau Rp 600 ribu per keluarga sasaran selama tiga bulan. Sementara subsidi pupuk akan mencapai Rp 14 triliun.
Airlangga menjelaskan bahwa automatic adjustment adalah salah satu cara untuk mengatur sumber pendanaan agar alokasi dana BLT Mitigasi Pangan dan subsidi pupuk bisa ditambah. Langkah ini diambil untuk menghadapi ketidakpastian ekonomi global dan gejolak geopolitik yang terjadi.@cinde
