IndonesiaBuzz: Jakarta, 14 Juni 2024 — Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini merespons pernyataan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy yang menyarankan agar korban judi online bisa dimasukkan ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan menerima bantuan sosial (bansos). Risma menyatakan kesiapan untuk memberikan bansos kepada korban judi online selama mereka telah terdaftar dalam DTKS.
“Iya enggak apa-apa, ini ada yang kirim surat ke saya. Dia katanya bekas korban HAM berat. Ya dia sepanjang dia miskin dia berhak. Judi online sepanjang dia miskin ya dia berhak. Pokoknya tidak dilarang oleh negara ya saya siap. Pokoknya miskin,” ujar Risma kepada wartawan, Jumat (14/6/2024).
Mensos Risma juga menegaskan pentingnya validitas data bagi penerima bansos. “Ya kalau orangnya tau, ya it’s oke lah. Pekerja imigran ke saya, TPPO ke saya, kusta ke saya, enggak apa-apa. Saya pahalanya banyak,” lanjutnya.
Lebih lanjut, Risma menjelaskan bahwa terdapat ratusan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang telah dibantu oleh Kementerian Sosial karena mereka telah terdaftar di DTKS. “Ya harus ada datanya. Kalau enggak ada datanya kan enggak bisa, seperti TPPO kami punya. Jadi kami kemarin pekerja imigran itu ada 290 berapa yang dikeluarkan dari tahanan Malaysia. Itu ya kita bantu, kita tangani. Tapi kan ada datanya,” jelasnya.
Sebelumnya, pada Kamis (13/6/2024), Menko PMK Muhadjir Effendy mengungkapkan bahwa banyak korban judi online jatuh miskin dan mengaku pihaknya telah memberikan advokasi bagi korban judi online serta memasukkan mereka ke dalam DTKS agar bisa menerima bansos.
“Termasuk banyak yang menjadi miskin (akibat judi online). Baru itu menjadi tanggung jawab kita, tanggung jawab dari Kemenko PMK,” kata Muhadjir di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.
Muhadjir menambahkan bahwa dampak dari judi online membuat banyak orang jatuh miskin, dan pemerintah berkomitmen memberikan bantuan melalui advokasi dan program bansos untuk membantu mereka yang terdampak.
Dengan adanya pernyataan dari kedua menteri ini, diharapkan para korban judi online yang memang berada dalam kondisi miskin dapat segera mendapatkan bantuan sosial yang mereka butuhkan melalui jalur yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.
