IndonesiaBuzz: Bandung Barat, 24 Januari 2026 – Sebanyak 82 orang masih dalam proses pencarian pascalongsor yang menerjang Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, pada Sabtu (24/1/26) dini hari, pukul 03.00 WIB. Bencana tersebut dipicu hujan berintensitas tinggi yang mengguyur wilayah itu sejak sore hari.
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) langsung mengoordinasikan percepatan penanganan darurat menyusul besarnya dampak yang ditimbulkan. Berdasarkan pembaruan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per Sabtu (24/1/26) pukul 13.00 WIB, longsor terjadi di dua titik, yakni Pasirkuning RT 05/11 dan Pasirkuda RT 01/10, Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua.
Akibat bencana tersebut, sekitar 30 rumah dilaporkan terdampak. Longsor juga berdampak langsung terhadap 34 kepala keluarga atau 113 jiwa. Hingga kini, tercatat delapan orang meninggal dunia, 23 orang berhasil selamat, sementara 82 orang lainnya masih dalam pencarian dan proses pendataan.
Penanganan darurat saat ini dilakukan oleh BPBD Kabupaten Bandung Barat dengan dukungan BPBD Provinsi Jawa Barat, TNI-Polri, serta unsur terkait lainnya. Proses pencarian korban, pendataan dampak, dan pengamanan lokasi terus dilakukan, mengingat potensi longsor susulan masih tinggi seiring kondisi cuaca yang belum stabil.
Kemenko PMK mendorong agar operasi pencarian dan pertolongan (SAR) menjadi prioritas utama dengan pelibatan penuh Basarnas, TNI, Polri, serta relawan terlatih. Selain itu, pemerintah daerah didorong segera menetapkan status Tanggap Darurat Daerah guna mempercepat mobilisasi sumber daya, personel, dan logistik.
“Layanan kemanusiaan dasar seperti pelayanan medis, logistik, dapur umum, air bersih, serta penyediaan shelter aman bagi warga terdampak harus terus diperkuat, dengan perhatian khusus kepada kelompok rentan,” demikian disampaikan Kemenko PMK dalam keterangan tertulisnya.
Untuk mengurangi risiko lanjutan, Kemenko PMK menekankan pentingnya pengamanan wilayah rawan, pembatasan akses warga ke zona berbahaya, serta penguatan koordinasi teknis dengan BMKG dan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG). Pemerintah daerah juga diminta melakukan pendataan cepat dan akurat serta menyampaikan laporan perkembangan secara berkala setiap 6 hingga 12 jam.
Dalam aspek komunikasi publik, Kemenko PMK menegaskan perlunya penyampaian informasi satu pintu melalui BPBD dan BNPB guna mencegah hoaks dan kepanikan di tengah masyarakat. Untuk memastikan koordinasi penanganan darurat berjalan efektif di lapangan, Menko PMK menugaskan Staf Ahli Bidang Pembangunan Berkelanjutan Budiono Subambang untuk mengoordinasikan pelaksanaan tanggap darurat dan memperkuat sinergi pusat dan daerah.
“Kemenko PMK menyampaikan duka cita mendalam kepada keluarga korban dan menegaskan komitmen untuk terus mengawal penanganan bencana secara terpadu dengan mengutamakan keselamatan masyarakat serta percepatan pemulihan,” tulis laporan tersebut. @yudi
