IndonesiaBuzz: Tokoh – Amir Sjarifuddin Harahap, seorang politisi keturunan Batak, dikenal sebagai Perdana Menteri Indonesia kedua. Lahir di Medan, Sumatera Utara, pada tahun 1907, dari keluarga bangsawan Batak Angkola asal Pasar Matanggor. Ia tumbuh dalam keluarga berada dan memiliki tradisi intelektual karena dari kakek hingga ayahnya berpendidikan tinggi dan berprofesi sebagai penegak hukum.
Amir mengenyam pendidikan di Belanda pada usia 20 tahun, sebelum melanjutkan studi hukum di Batavia (Jakarta) yang membentuknya menjadi salah satu tokoh penting dalam sejarah pergerakan nasional Indonesia. Ia tumbuh sebagai seorang yang berbakat dalam organisasi dan fasih berbahasa asing.
Amir memulai kiprahnya dalam dunia politik dan pergerakan nasional saat mengikuti Kongres Pemuda II pada Oktober 1928, yang melahirkan Sumpah Pemuda. Dalam kongres ini, Amir menjadi wakil dari Jong Batak dan berperan sebagai bendahara, yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan kongres.
Selain itu, Amir juga memainkan peran penting dalam dunia politik di berbagai kota besar di Indonesia, termasuk Jakarta dan Yogyakarta. Ia juga piawai dalam dunia jurnalistik, yang membawanya sebagai pemimpin redaksi majalah Indonesia Raja yang diterbitkan oleh Perhimpunan Pemuda Pelajar Indonesia (PPPI) pada 1928-1930.
Amir mulai aktif di Partai Indonesia (Partindo) pada 1931 diantaranya sebagai propagandis. Ia juga pernah divonis penjara karena dituduh bersalah dalam kasus delik pers pada tahun 1933, yang membuatnya nyaris dibuang ke Boven Digoel, namun diselamatkan oleh sepupunya T.S.G. Mulia dan salah satu gurunya.
Amir juga aktif dalam perlawanan terhadap Wilde Scholen Ordonantie atau ordonansi sekolah liar. Ia juga pernah menjadi redaksi surat kabar Kebangoenan. Kemudian ketika berdiri Gerakan Rakyat Indonesia (Gerindo) 24 Mei 1937, bersama Adnan Kapau (AK) Gani, Amir kembali didapuk sebagai propagandis dan tengah sibuk dalam gerakan Petisi Soetardjo serta merangkap sebagai koresponden berita Antara.
Pada 20-24 Juni 1938, Amir menjadi Wakil Ketua Kongres I Gerindo, dan sehari kemudian menyampaikan makalahnya berjudul “Adaptasi Kata-Kata Asing dan Konsep-Konsep ke dalam Bahasa Indonesia” dalam Kongres Bahasa Indonesia di Solo (25-28 Juni 1938). Lalu dalam Gabungan Politik Indonesia (Gapi), ia duduk di sekretariat. Selanjutnya, Amir ditunjuk sebagai ketua dalam Kongres II Gerindo di Palembang (24-30 Juli 1939).
Amir sempat menjadi redaktur di beberapa media cetak pada masa kahir penjajahan Belanda. Ia juga sempat ditahan karena ada tuduhan bahwa Amir mengadakan aksi rahasia terhadap pemerintah Belanda bersama Partai Komunis Indonesia (PKI).
Saat Perang Pasifik meletus pada Desember 1941, Amir ditawari Charles van der Plas untuk menyusun jaringan perlawanan anti-Jepang bersama dinas rahasia Belanda, bila terjadi serbuan.
Amir aktif dalam gerakan bawah tanah melawan Jepang, namun senyap ketika Jepang merenut Indonesia dari Belanda. Tetapi saat itu masih menjalin hubungan dengan Soekarno dan Hatta.
Pada 1943, ia ditangkap oleh Jepang dan dijatuhi hukuman mati oleh Mahkamah Militer Jepang. Namun, hukuman diganti dengan penjara seumur hidup dan Amir ditempatkan di penjara di Lowokwaru, Malang, Jawa Timur (akhir 1944-1945).
Hengkangnya Jepang dari Indonesia, memperkuat semangat para pemuda untuk segera memproklamasikan kemerdekaan tanah air. Pada 4 September 1945, Amir diangkat sebagai Menteri Penerangan in absentia oleh Soekarno. Usai bebas pada Oktober 1945, Amir segera meluncur ke Jakarta untuk menjalankan tugasnya. Perjuangannya ini menunjukkan dedikasinya untuk kemerdekaan Indonesia.
Mulai 14 November 1945, Amir menjabat Menteri Pertahanan dalam Kabinet Sjahrir. Ketika pertengahan 1947, Soekarno menghendaki terbentuknya suatu pemerintahan koalisi dan menunjuk tim formatur yang terdiri dari Amir, Gani, Setiadjit, dan Sukiman. Sejak 3 Juli 1947, dalam kabinet baru Amir menjabat sebagai Perdana Menteri Indonesia yang kedua kalinya.
Semasa menjadi perdana menteri, pada 8 Desember 1947, Amir Sjarifuddin menjadi ketua delegasi Indonesia dalam Perjanjian Renville yang dilaksanakan bersama Belanda. Namun hasil Perundingan Renville membuat para tokoh kecewa yang menyebabkan kabinet Amir hanya didukung oleh sayap kiri (golongan komunis) saja.
Pada 12-13 November 1945, Amir Sjarifuddin memimpin Patai Sosialis dan menjadi ketua dalam Kongres Partai Sosialis Indonesia (Parsi) di Yogyakarta. Lalu dalam konferensi di Cirebon, Jawa Barat, Parsi dan Partai Rakyat Sosialis (Paras), yang didirikan Sjahrir, dilebur menjadi Partai Sosialis. Amir pun menjadi salah satu pimpinan Partai Sosialis. Namun, fusi dari kedua kelompok ini bubar pada awal 1947, dan kembali dalam kelompok semula.
Meskipun memiliki kontribusi besar dalam perjuangan kemerdekaan dan pembentukan negara Indonesia, peran Amir Sjarifuddin tercoreng akibat keterlibatannya dalam Pemberontakan PKI Madiun 1948. Sebagai pemimpin Front Demokrasi Rakyat (FDR), Amir bersama Musso mencoba mendirikan republik bercorak Uni Soviet di Madiun. Tindakannya tersebut dianggap sebagai bentuk makar terhadap pemerintahan Indonesia, yang berujung pada hukuman mati.
Setelah peristiwa Pemberontakan PKI Madiun, Amir Sjarifuddin berusaha bersembunyi namun akhirnya tertangkap oleh pemerintah. Ia kemudian dieksekusi pada 19 Desember 1948 bersama 10 tahanan lainnya di Ngalihan, Jawa Tengah.
Amir Sjarifuddin adalah salah satu tokoh kontroversial dalam sejarah Indonesia, di mana perannya dalam perjuangan kemerdekaan harus diimbangi dengan akhir tragis akibat keterlibatannya dalam pemberontakan.
