IndonesiaBuzz: Jakarta, 7 Mei 2025 – Menteri Kebudayaan Fadli Zon menegaskan bahwa upaya penulisan ulang sejarah Indonesia tidak akan mengubah fakta terkait peristiwa berdarah 1965 yang kerap dikenal sebagai G30S/PKI maupun pemberontakan PKI tahun 1948 di Madiun.
Dalam keterangannya di Jakarta Selatan pada Selasa malam (6/5), Fadli menyatakan bahwa peristiwa 1965 sudah sangat jelas dan tidak menyisakan ruang untuk kontroversi. Ia menegaskan bahwa Partai Komunis Indonesia (PKI) kala itu memiliki niat untuk merebut kekuasaan negara.
“Kalau itu kan jelas dong. Orang dinyatakan sendiri oleh mereka kok. Jadi apa yang mau diubah, justru jangan membelokkan sejarah,” tegas Fadli. “PKI kan memang mau mengambil alih kekuasaan dari negara ketika itu. Dimana kontroversinya? Tidak ada kontroversi,” tambahnya.
Hal serupa juga disampaikannya terkait peristiwa Madiun 1948. Menurut Fadli, kejadian itu merupakan pemberontakan yang didukung oleh kekuatan asing, yakni Belanda, dan menimbulkan banyak korban dari kalangan Nahdlatul Ulama (NU).
“[Madiun] 48 kan jelas pemberontakan dan difasilitasi oleh Belanda. Mau lihat siapa yang dibantai oleh PKI 48 itu, banyak. Korban-korbannya itu kiai NU diculik,” ujarnya.
Pernyataan Fadli Zon senada dengan pidato Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet Paripurna, Senin (5/5), yang menyoroti peran intelijen Belanda dalam sejumlah peristiwa sejarah Indonesia, termasuk Madiun 1948 dan Gerakan DI/TII.
Prabowo menyebut tokoh komunis Musso yang memimpin pemberontakan di Madiun dibawa kembali dari Moskow oleh Belanda. “Peristiwa Madiun seolah-olah itu komunis, ternyata yang membawa Musso, Semaun semua itu adalah Belanda,” ujar Prabowo.
Peristiwa Madiun 1948 merupakan salah satu bab penting dalam sejarah Indonesia pasca kemerdekaan, ditandai dengan konflik politik internal serta pengaruh kekuatan asing di tengah perjuangan mempertahankan kedaulatan negara.
