IndonesiaBuzz: Malang, 18 Februari 2025 – Ribuan mahasiswa menggelar demonstrasi di depan Gedung DPRD Kota Malang, Selasa (18/2/2025), menolak sejumlah kebijakan pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Aksi ini berfokus pada penolakan terhadap Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran, yang dinilai merugikan masyarakat.
Demonstrasi dimulai dengan long march dari Stadion Gajayana menuju Bundaran Tugu, yang berada di depan Balai Kota Malang dan Gedung DPRD. Sekitar pukul 12.49 WIB, massa tiba di lokasi dan langsung menggelar aksi dengan mengenakan pakaian serba hitam.
Selama unjuk rasa, mahasiswa membentangkan spanduk dan poster berisi kritik terhadap kebijakan pemerintah. Mereka juga menyanyikan lagu Tanah Airku sebagai bentuk protes. Sejak pagi, aparat kepolisian telah bersiaga untuk mengawal jalannya aksi.
Dari atas mobil komando, seorang orator membakar semangat peserta aksi.
“Tepuk tangan untuk mahasiswa! Mari berdiri kembali. Hidup rakyat Indonesia!” serunya, disambut lantang oleh massa yang meneriakkan, “Lawan!” secara serentak.
Aksi teatrikal pun digelar, termasuk membakar ban bekas dan poster bergambar Presiden Prabowo serta Wakil Presiden Gibran, sebagai simbol perlawanan terhadap kebijakan yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat.
Salah satu tuntutan utama dalam aksi ini adalah pencabutan Inpres 1/2025. Daniel Siagiaan, salah satu peserta aksi, menilai kebijakan efisiensi anggaran tersebut berpotensi merugikan masyarakat, terutama dalam sektor pendidikan.
“Teatrikal ini melambangkan bagaimana kebijakan pemerintah merampas kesejahteraan rakyat. Pendidikan, yang seharusnya menjadi prioritas utama, justru diperlakukan sebagai kebijakan sekunder,” ujar Daniel.
Menurutnya, meski pemerintah menyatakan pemotongan anggaran tidak akan berdampak pada program krusial, realitas di lapangan menunjukkan sebaliknya. Banyak terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) massal serta pengurangan anggaran di berbagai sektor penting, termasuk lembaga hak asasi manusia seperti Komnas HAM, LPSK, dan Komnas Perempuan.
“Pemotongan anggaran ini menghambat kerja lembaga pemantau kasus HAM. Ini jelas kebijakan yang merugikan rakyat,” tegasnya.
Selain menolak Inpres 1/2025, mahasiswa juga menuntut penghentian program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kebijakan yang diatur dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2024 ini dinilai membuat sektor prioritas, seperti pendidikan dan kesehatan, semakin terpinggirkan.
“Akibat kebijakan ini, anggaran yang seharusnya dialokasikan untuk sektor pendidikan dan kesehatan malah dijadikan faktor pendukung program lain,” tambah Daniel.
Demonstrasi berlangsung hingga sore hari dengan pengamanan ketat dari aparat kepolisian.
