IndonesiaBuzz: Historia – Dipa Nusantara (DN) Aidit (1923–1965) adalah figur karismatik di balik kebangkitan Partai Komunis Indonesia (PKI) pasca-kemerdekaan. Ia pernah membawa PKI “berjaya di kancah perpolitikan nasional” era Soekarno, menggandeng jutaan petani, buruh, dan pemuda dalam barisan partainya.
Namun karier politik Aidit berakhir tragis usai peristiwa Gerakan 30 September 1965, ketika narasi resmi rezim Orde Baru menempatkan namanya sebagai dalang kudeta.
Sejarawan kini mempertanyakan kisah resmi itu, menilai peristiwa G30S/PKI masih menyimpan misteri dan berbagai versi alternatif yang saling bertentangan.
Awal Kiprah Politik dan Ideologi Marxisme-Leninisme
Achmad Aidit lahir di Tanjung Pandan, Belitung, 30 Juli 1923, dalam keluarga Minang yang religius. Sejak remaja ia menanamkan syarat khatam mengaji sebagai bekal merantau ke Batavia (Jakarta) pada 1940. Di kota itu Aidit hijrah ke sekolah menengah dan aktif dalam organisasi pemuda. Pada masa pendudukan Jepang, Aidit mulai mempelajari ideologi kiri secara sembunyi-sembunyi.
Pada 1943 ia secara diam-diam bergabung dengan PKI yang saat itu dilarang, bertemu tokoh-tokoh marxis muda seperti Njoto dan Lukman yang kelak menjadi lingkaran inti partainya. Seiring perjalanan, Aidit mempelajari ajaran Marxisme-Leninisme dan mengganti namanya menjadi Dipa Nusantara Aidit sebagai lambang identitas politiknya.
PKI sendiri baru boleh muncul kembali setelah kemerdekaan. Pasca-proklamasi 1945, Aidit meniti karier politik di barisan kaum nasionalis-revolusioner, termasuk ikut peristiwa Rengasdengklok yang memaksa Soekarno-Hatta mempercepat proklamasi. Namun ia juga terlibat dalam pemberontakan PKI Madiun 1948.
Setelah kekalahan Madiun 1948, Aidit sempat “menghilang” – beberapa sumber menyebut ia menyusun diri di Vietnam Utara, sebelum kembali menyusul Persiapan Pemilu 1955.
Kebangkitan PKI Pasca Madiun
Setibanya kembali di Jawa pada awal 1950-an, Aidit bersama dua komandan muda PKI, Muhammad Hatta dan Lukman, mereorganisasi partai yang hancur pasca-Madiun. Di bawah ketiganya, PKI beralih taktik: menghindari perang terbuka, lebih moderasi dalam konfrontasi politik, dan menjangkau massa melalui sayap-sayap organisasi.
Aidit menerapkan strategi front persatuan nasional, meng-Indonesiakan Marxisme-Leninisme agar tidak mengintimidasi kelompok nasionalis moderat. Konsep itu sejalan dengan sinergi Nasakom Soekarno, yaitu persatuan Nasionalis, Agama, dan Komunis yang tengah diperjuangkan Presiden.
Hasilnya, PKI tumbuh pesat lewat basis massa. Lewat Barisan Tani Indonesia (BTI), Pemuda Rakyat, Gerwani (Gerakan Wanita), hingga organisasi kesenian dan buruh,
Aidit membangun jaringan luas di pedesaan dan perkotaan. Ia memanfaatkan krisis ekonomi dan ketegangan sosial untuk menarik rakyat kecil: misalnya program reforma agraria dan tata niaga menguntungkan petani serta kampanye kesejahteraan buruh. Pendekatan ideologis ini menjadikan PKI semacam “broad-based party” yang lebih diterima dalam gejolak politik 1950-an.
PKI Menjadi Partai Besar 1960-an
Kemenangan strategi Aidit tampak nyata pada Pemilu 1955. PKI meraih 16,37% suara nasional, menempatkannya di urutan keempat perolehan suara dengan 39 kursi DPR dan 80 kursi Konstituante. Klaim internal PKI menyebut jumlah anggota hingga 3,5 juta, menjadikannya partai komunis terbesar ketiga di dunia setelah Uni Soviet dan China.
Pada awal 1960-an Aidit berdiri sebagai “pucuk pimpinan” PKI dengan jabatan Ketua Komite Sentral (CC) partai.
Selanjutnya, karier politiknya pun merentang hingga lembaga negara. Soekarno yang menggalang Nasakom memberi ruang bagi kader PKI masuk birokrasi, termasuk mengangkat Aidit sebagai Menteri Koordinator dan bahkan Wakil Ketua MPRS (Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara).
Posisinya tersebut tergolong sangat tinggi, karena MPRS adalah lembaga tertinggi negara di era Demokrasi Terpimpin. Di parlemen, tak resmi tercatat, tapi melalui MPRS Aidit berpengaruh terhadap legislasi dan kebijakan nasional yang sejalan dengan visi PKI.
Hubungan dengan Sukarno dan Orientasi Ideologis
Dalam menghadapi kekuasaan Soekarno, Aidit mengadopsi jalur kooperatif. Ia dikenal penganut Marxisme-Leninisme yang mencoba beradaptasi dengan kondisi Indonesia.
Pada Kongres Nasional PKI V tahun 1954 Aidit menyatakan tekad “meng-Indonesia-kan Marxisme-Leninisme”. Artinya, PKI tetap mempertahankan ideologi komunis namun menampilkannya dalam wacana kebangsaan sehingga dapat beraliansi dengan kekuatan non-komunis. Strategi politik ini sejalan dengan strategi Uni Soviet dan China terhadap negara-negara baru merdeka.
Ia pun mendukung kebijakan nasionalis Soekarno, termasuk Gerakan Non-Blok di kancah internasional, dengan harapan Soekarno akan melihat PKI sebagai mitra bagi stabilitas nasional.
Aidit juga memanfaatkan isu Nasakom untuk menempatkan kader PKI di berbagai lini pemerintahan dan militer. Lewat pendekatan ideologis ini, PKI berkembang cukup pesat pada dekade 1960-an.
Meski begitu, ketegangan politik makin tajam. Konflik kepentingan antara PKI, militer AD, dan ormas Islam mengintensif, hingga situasi memuncak di akhir 1965.
Kiprah Parlemen dan Organisasi Massa
Walau PKI baru legal kembali pasca-1950, Aidit tetap berupaya pengaruh di lembaga negara. Gelombang mobilisasi massa yang dipimpin tangan kanannya membuat partai ini mendulang kursi signifikan dalam tubuh parlemen dan kabinet. Selain jabatan di MPRS dan kabinet, PKI melalui sayap massanya berperan besar di legislatif tingkat daerah.
Organisasi pendukung PKI yang ia dirikan, seperti Pemuda Rakyat (pemuda), Gerwani (perempuan), Barisan Tani Indonesia (petani) dan Lekra (seniman), memperluas basis pendukung hingga merasuk ke pelosok negeri. Pendekatan politik massa semacam ini yang kemudian membuat PKI terhitung “empat besar” kekuatan politik pada akhir 1950-an, setara dengan PNI, NU, dan Masyumi.
Sosok Aidit sendiri dikenal piawai berpidato dan berdebat, mampu mengartikulasikan program PKI dalam bahasa agama dan nasionalisme saat diperlukan. Ia juga meyakinkan Soekarno bahwa komunisme PKI bukanlah ancaman terhadap Pancasila.
Bahkan, Aidit sering membungkus kritik sosial dengan sentimen Islam, demi menjaga koalisi ideologi Nasakom. Dalam pidato-pidatonya di MPRS dan rapat kabinet, Aidit mempromosikan pemerataan tanah dan beban perang menjadi urusan rakyat, sejajar dengan jargon revolusi nasional Bung Karno.
Kontroversi Peran Aidit dalam G30S 1965
29 September–1 Oktober 1965 menjadi titik kritik sejarah Indonesia. Jajaran perwira tinggi AD diculik-mayatkan; militer menyatakan itu pengkhianatan G30S/PKI dan menyudutkan partai komunis sebagai aktor utamanya. Dalam versi resmi Orde Baru, Ketua Umum PKI DN Aidit menjadi dalang utama upaya kudeta ini. Sejak dini hari 2 Oktober, militer resmi memburu “tokoh-tokoh PKI”, termasuk Aidit.
Namun, narasi itu tidak diterima begitu saja oleh semua pihak. Aidit sendiri, setelah berhasil lolos dari penyergapan di Jakarta dengan terbang ke Yogyakarta, selalu membantah keterlibatan PKI. Dalam pertemuan-pertemuan di Jawa Tengah ia menegaskan G30S hanyalah persoalan internal AD.
Sementara kubu moderat PKI di bawah kendalinya berupaya menghindari konfrontasi lebih lanjut, faksi militan (dipimpin Utomo Ramelan dkk.) memilih terus melawan. Ketegangan internal tersebut memicu perpecahan PKI.
Sejumlah sejarawan modern menyorot titik gelap sejarah ini. Misalnya, menurut Andreas Harsono, kisah G30S/PKI yang diterima umum lebih menyerupai “hoax” yang disebarkan rezim selama bertahun-tahun, seolah PKI benar-benar berontak melawan negara dan merusak generasi bangsa.
Versi alternatif menyebut dalang G30S bukan seluruh PKI, melainkan kombinasi pasukan militer internal (resimen Cakrabirawa yang menjaga Soekarno) dan pihak eksternal. Inti pembicaraan orang Indonesia saat ini masih mempertanyakan, apa hubungan Aidit benar-benar dengan peristiwa itu, atau justru ia dikambinghitamkan untuk membenarkan pembersihan militer pasca-kudeta.
Hilang, Ditangkap, dan Dieksekusi
Setelah G30S/PKI gagal, Aidit melarikan diri dari Jakarta dan bersembunyi di Solo. Pada 22 November 1965 pasukan TNI menemukan tempat persembunyiannya di desa Sambeng, Surakarta. Aidit ditangkap saat bersembunyi dalam lemari rumah seorang simpatisan.
Menurut catatan lapangan, seharusnya ia dibawa ke markas Kodam Diponegoro di Semarang, tetapi rombongannya justru berbelok ke pedalaman Boyolali. Di sana, pada 25 November 1965, DN Aidit dieksekusi mati tanpa proses pengadilan. Tubuhnya kemudian dibuang di sebuah sumur tua. Hingga kini lokasi makam maupun keberadaan jasad Aidit masih misterius.
Dampak dan Warisan Kontroversial
Kematian Aidit menandai kejatuhan PKI sebagai kekuatan politik. Tahun 1966 MPRS mengeluarkan Tap MPRS No. XXV/1966 yang membubarkan PKI dan melarang paham Marxisme-Leninisme. Puluhan ribu kader dan simpatisan PKI diburu, ditangkap, dan banyak yang menjadi korban kekerasan.
Rezim Orde Baru menegaskan narasi tunggal G30S melalui film propaganda wajib putar tiap tahun di sekolah, yang menggambarkan Aidit sebagai “penghianat bangsa”.
Namun demikian, sejak akhir 1990-an narasi sejarah ini perlahan dibongkar kembali. Sejumlah peneliti dan saksi mulai membongkar arsip lama dan wawancara untuk merunut berbagai versi kejadian 1965. Tokoh DN Aidit tetap menjadi subjek penting studi sejarah Indonesia kontemporer: figur kontroversial yang mewakili dinamika politik paruh pertama Orde Lama.
Bagaimanapun, catatan hidup Aidit, dari muazin cilik di Belitung hingga pemimpin PKI yang berani – menunjukkan kompleksitas perjuangan politik Indonesia modern, sekaligus mengingatkan bahwa sejarahlah satu-satunya jalan untuk merangkai kebenaran di balik tragedi nasional yang kelam. @indonesiabuzz
