IndonesiaBuzz: Jakarta, 17 Juni 2025 – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengajak seluruh provinsi mitra untuk memperkuat kolaborasi lintas daerah dalam menghadapi berbagai tantangan di sektor lingkungan hidup, mulai dari ketahanan pangan, pengelolaan sampah, hingga penyediaan air bersih.
Ajakan tersebut disampaikan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dalam Rapat Gubernur Forum Kerja Sama Daerah Mitra Praja Utama (FKD-MPU) 2025 yang digelar di Jakarta, Selasa (17/6).
“Persoalan lingkungan tidak bisa ditangani secara sektoral atau administratif. Diperlukan kolaborasi antardaerah untuk menciptakan solusi yang menyeluruh dan berkelanjutan,” ujar Pramono di hadapan kepala daerah dari 10 provinsi mitra.
Pramono mengungkapkan bahwa Jakarta sangat terbuka untuk menjalin kerja sama di bidang ketahanan pangan, khususnya pertanian. Ia menyoroti keterbatasan lahan tanam di ibu kota yang hanya mencakup dua persen wilayah, sehingga sangat bergantung pada daerah penghasil.
Sebagai contoh, ia menyebutkan kolaborasi pertanian yang telah dilakukan dengan Provinsi Lampung. “Kerja sama kami dengan Lampung di sektor pertanian sudah berjalan dan sedang diimplementasikan. Kami berharap ini bisa menjadi model kolaborasi antardaerah lainnya,” jelasnya.
Tak hanya pangan, pengelolaan sampah juga menjadi fokus kerja sama. Jakarta kini tengah mengembangkan teknologi pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa) sebagai solusi mengatasi timbunan sampah yang mencapai 55 juta ton di Tempat Pembuangan Akhir Bantar Gebang dan tambahan 7.700 ton per hari.
“Teknologi PLTSa dari Cina, Jepang, dan Eropa sudah tersedia. Kami akan membangun empat hingga lima PLTSa dengan kapasitas 10 ribu ton per hari. Karena itu, kami juga membuka peluang kerja sama dengan provinsi lain untuk menyuplai sampah sebagai bahan bakar PLTSa,” paparnya.
Selain itu, Pramono juga menyoroti tantangan penyediaan air bersih. Saat ini, cakupan layanan air bersih di Jakarta baru mencapai 71 persen, dengan mayoritas pasokan berasal dari Waduk Jatiluhur, Jawa Barat. Sementara proyek pasokan dari Bendungan Karian, Banten, masih terkendala pembangunan.
“Target kami 100 persen warga Jakarta terlayani air bersih pada 2029. Untuk itu, kami akan bekerja sama erat dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Banten. Jika kontraktor proyek Karian tidak bisa menyelesaikan, maka Pemprov DKI akan mengambil alih,” tegasnya.
Ia juga membuka peluang bagi BUMD penyedia air bersih untuk go public jika kebutuhan layanan pelanggan meningkat menjadi tiga juta pada 2029.
Di akhir pidatonya, Pramono menekankan pentingnya kerja sama konkret antarprovinsi dalam mendukung ketahanan pangan dan pengelolaan lingkungan hidup. “Kolaborasi yang lebih detail dan saling menguntungkan sangat diperlukan untuk kemajuan bersama,” pungkasnya.
