IndonesiaBuzz: Jakarta, 22 September 2026 – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menyiapkan program revitalisasi terhadap 1.487 satuan pendidikan di Nusa Tenggara Timur (NTT) sebagai bagian dari upaya pemulihan sektor pendidikan setelah wilayah tersebut terdampak gempa bumi.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengatakan, program tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk memastikan kegiatan belajar mengajar di daerah terdampak bencana dapat kembali berjalan dengan baik.
“Informasi di NTT terkait dengan komitmen kami untuk daerah bencana, kami akan melakukan revitalisasi termasuk SDN tadi itu (SDN Mboeng) sebanyak 1.487 satuan pendidikan di NTT saja,” ujar Abdul Mu’ti dalam rapat bersama Komisi X DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (21/9/26).
Menurut Mu’ti, pelaksanaan revitalisasi akan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing satuan pendidikan yang terdampak. Pemerintah, kata dia, berkomitmen agar proses perbaikan fasilitas pendidikan tersebut dapat dilaksanakan secara optimal.
Kemendikdasmen sebelumnya telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp1,2 triliun untuk program revitalisasi satuan pendidikan di NTT. Perbaikan ditujukan untuk menangani sejumlah bagian bangunan sekolah yang mengalami kerusakan berat, sekaligus mengganti ruang belajar yang hingga kini masih menggunakan bangunan darurat.
Dalam kesempatan tersebut, Mu’ti juga memberikan penjelasan mengenai informasi yang sempat viral di media sosial terkait sebuah sekolah dasar negeri di NTT yang disebut menerima perangkat smart board, meski sekolah tersebut dikabarkan belum memiliki aliran listrik.
Mu’ti menyebut informasi yang beredar tidak menggambarkan kondisi sekolah secara keseluruhan. Menurut dia, sekolah tersebut memiliki beberapa ruang kelas, dan sebagian di antaranya masih dapat digunakan untuk kegiatan belajar mengajar.
“Khusus berita yang viral, tentang sebuah SD negeri di NTT itu sesungguhnya yang beredar di media sosial itu tidak akurat. Karena sebenarnya SDN itu memiliki beberapa ruang kelas, yang lainnya itu masih berfungsi,” kata Mu’ti.
Dia menjelaskan, ruang kelas yang terlihat dalam video merupakan bagian sekolah yang mengalami kerusakan dan tidak sedang digunakan. Sementara ruang kelas lainnya masih berfungsi, termasuk perangkat Interactive Flat Panel (IFP) yang telah diberikan pemerintah.
“Jadi yang di video itu yang tidak berfungsi, yang rusak, tapi kelas yang lainnya itu berfungsi. Dan IFP-nya juga berfungsi, Mas. Yang di video yang sedang tidak berfungsi, yang kelas yang lain berfungsi,” ujarnya.
Mu’ti menegaskan, program digitalisasi pendidikan yang dijalankan pemerintah tidak berhenti pada pemberian perangkat pembelajaran. Program tersebut mencakup sejumlah komponen yang saling berkaitan.
“Yang pertama pemberian IFP-nya. Yang kedua pelatihan gurunya, jadi gurunya kita latih. Yang ketiga itu pemberian laptop. Kemudian yang keempat itu akses jaringan,” papar Mu’ti.
Menurut dia, akses jaringan tersebut mencakup dua aspek, yakni jaringan internet dan jaringan listrik. Keduanya menjadi bagian penting agar perangkat digital yang diberikan kepada sekolah dapat dimanfaatkan secara optimal.
Untuk sekolah yang belum memiliki akses internet, pemerintah menyiapkan dukungan melalui layanan internet berbasis satelit. Mu’ti menyebut penggunaan Starlink telah dilakukan di sejumlah daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
“Internet yang belum ada kami bantu melalui Starlink, dan itu sudah kami lakukan di daerah-daerah 3T, yang karena harganya sangat bisa terjangkau dan sudah kami lakukan,” kata dia.
Sementara untuk persoalan kelistrikan, pemerintah menyiapkan dua skema, yakni penggunaan panel surya serta pembangunan jaringan listrik baru.
“Kemudian, lanjut Mu’ti, listrik itu ada dua skema, pertama melalui panel surya dan kedua melalui pembangunan jaringan baru.”
Kemendikdasmen, kata Mu’ti, juga telah membahas pembangunan jaringan listrik tersebut bersama PT PLN (Persero). Pemerintah berharap penyediaan infrastruktur listrik dapat mendukung keberlanjutan program digitalisasi pendidikan, khususnya di wilayah yang masih menghadapi keterbatasan akses.
“Dan kami sudah ada pembahasan dengan PLN untuk pembangunan jaringan ini, sehingga insyaallah ke depan itu bisa kami laksanakan dengan sebaik-baiknya,” jelas Mu’ti.
Program revitalisasi 1.487 satuan pendidikan di NTT dengan dukungan anggaran Rp1,2 triliun tersebut menjadi bagian dari langkah pemerintah memulihkan layanan pendidikan pascabencana. Selain perbaikan fisik sekolah, pemerintah juga menempatkan penyediaan infrastruktur digital, kompetensi guru, internet, dan listrik sebagai bagian dari ekosistem pendukung pembelajaran. @yudi
