Oleh: Eko Sigit Pujianto
IndonesiaBuzz: Opini – Sepekan terakhir, Indonesia diguncang gelombang demonstrasi yang meluas dari Jakarta hingga Solo, Makassar, dan Yogyakarta. Rakyat menuntut keadilan ekonomi, penghapusan PHK massal, reformasi pajak, serta transparansi dan akuntabilitas DPR. Namun, di balik jalanan yang bergolak, ada pergulatan politik yang lebih kompleks yang menjerat Presiden Prabowo Subianto.
Presiden Prabowo kini berada di persimpangan kepentingan. Di satu sisi, ia harus merespons aspirasi publik yang memuncak dengan cepat dari tuntutan kenaikan upah hingga investigasi kematian Affan Kurniawan, pengemudi ojek online yang menjadi simbol represivitas aparat. Di sisi lain, ia dibelit politik balas budi terhadap elit partai yang menopangnya di parlemen, termasuk kader Gerindra yang kini menghadapi kasus hukum, seperti Bupati Pati Sudewo yang terseret dugaan maladministrasi.
Situasi makin pelik ketika dinamika politik lokal dan nasional ikut bermain. Mantan Presiden Jokowidodo, Gibran Rakabuming Raka, dan elit partai oposisi memanfaatkan momentum kerusuhan untuk menggeser narasi publik. Di mata sebagian rakyat, setiap langkah Prabowo baik menekan DPR agar memangkas tunjangan maupun memoratorium kunjungan luar negeri diinterpretasikan sebagai lambat atau setengah hati. Padahal, setiap kebijakan harus menimbang risiko politik, keamanan nasional, dan kepentingan partai.
Kasus hukum yang menjerat kader Gerindra seperti Sudewo juga menambah tekanan. Kritik dari lawan politik dan media, ditambah sorotan internasional oleh 211 organisasi HAM, membuat ruang manuver presiden sangat sempit. Prabowo tidak hanya menghadapi massa yang marah, tetapi juga dilema antara menjaga citra partai dan legitimasi pemerintahannya. Salah langkah sedikit, tudingan politik balas budi atau nepotisme akan langsung melekat.
Kerusuhan sepekan terakhir bukan hanya cerminan ketidakpuasan rakyat terhadap kebijakan ekonomi dan sosial. Lebih dari itu, ia menyingkap fragmen konflik elit politik yang berlapis antara kepentingan presiden, tekanan partai, manuver oposisi, dan risiko hukum bagi kadernya sendiri. Dalam situasi ini, stabilitas nasional dan kredibilitas pemerintahan Prabowo sangat tergantung pada kemampuan mengelola krisis sekaligus memisahkan kepentingan politik dari kebutuhan rakyat.
Pada akhirnya, pertanyaan yang menggantung bisakah Presiden Prabowo menavigasi belenggu politik, menyelesaikan krisis sosial, dan menegakkan hukum secara adil tanpa jatuh ke pusaran balas budi atau manipulasi elit partai? Sepekan kerusuhan ini menjadi ujian nyata bagi kepemimpinan dan integritas politik di tengah ketegangan yang terus memuncak. @sigit
