IndonesiaBuzz: Solo, 11 Juli 2025 – Rencana bantuan modal senilai Rp15 juta untuk Koperasi Merah Putih (KMP) di 54 kelurahan Kota Solo dipastikan tidak masuk dalam APBD Perubahan 2025. Pembatalan program tersebut bukan berasal dari inisiatif DPRD Kota Solo, melainkan keputusan internal Tim Anggaran Pemerintah Kota (Pemkot) Solo.
Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPRD Solo, Daryono, dalam wawancara melalui sambungan telepon, Kamis (10/7/2025) malam. Ia mengungkapkan sejumlah program usulan Wali Kota Solo, Respati Ardi, memang dicoret saat pembahasan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) 2025 di Badan Anggaran (Banggar) DPRD Solo.
“Dalam pembahasan muncul berbagai usulan dari komisi maupun OPD. Karena ada tambahan program, maka perlu dilakukan efisiensi anggaran. Ada beberapa program yang akhirnya dicoret karena dianggap kurang prioritas,” jelas Daryono.
Contoh program yang dicoret, lanjut dia, antara lain anggaran sosialisasi di Diskominfo senilai Rp650 juta serta pembuatan pojok kopi atau coffee corner di Rumah Dinas Wali Kota Loji Gandrung. Sementara terkait bantuan modal untuk KMP, DPRD sebenarnya sempat mengusulkan pemangkasan jumlah bantuan menjadi separuh dari usulan awal.
Namun, setelah komunikasi antara Pelaksana Harian (Plh) Sekda Solo Tulus Widayat dan Wali Kota, diputuskan bahwa seluruh program bantuan modal untuk KMP ditunda. “Jadi bukan DPRD yang membatalkan. Justru dari pihak Pemkot sendiri yang akhirnya menunda,” tegas Daryono.
Ia memastikan bahwa bantuan modal untuk KMP tidak tercantum dalam APBD Perubahan 2025, dan kemungkinan baru diusulkan kembali pada APBD 2026.
Sementara itu, Wali Kota Solo, Respati Ardi, sebelumnya mengeluhkan banyak programnya tidak mendapat persetujuan dari DPRD Solo. Hal itu diungkapkan saat ditemui wartawan di Kecamatan Laweyan, Rabu (9/7/2025) pagi.
“Mayoritas program saya ditolak oleh beberapa fraksi di DPRD. Termasuk program promosi kota melalui influencer dan media sosial, Dana Pembangunan Kelurahan, serta Rumah Siap Kerja,” ujarnya.
Respati juga mengungkapkan ketidakpastian bantuan permodalan KMP. “Saya belum dapat laporan detail, kemarin paripurna yang hadir Sekda dan BPKAD. Tapi memang bantuan KMP itu tidak diterima, ditolak separuh atau bagaimana saya belum jelas,” kata dia.
