IndonesiaBuzz: Jakarta, 25 Februari 2024 – Rencana program makan siang gratis yang diusung oleh pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka masih menghadapi ketidakjelasan, terutama dalam hal anggaran. Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN), Budiman Sudjatmiko, menyampaikan bahwa program tersebut, dengan biaya sekitar Rp450 triliun jika dijalankan penuh 100 persen, tidak akan memberatkan keuangan negara.
Dalam keterangan resmi, Budiman menyebut bahwa program makan siang gratis akan dilaksanakan secara bertahap. Pada tahun pertama, diperkirakan membutuhkan dana sekitar Rp100 triliun-Rp120 triliun, dengan pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hanya mencapai 50 persen.
“Alokasi APBN yang dibutuhkan pada tahun pertama pelaksanaan program ini diperkirakan sekitar Rp50 triliun‐Rp60 triliun saja,” ujarnya.
Budiman menjelaskan bahwa sisa kebutuhan anggaran atau setengahnya akan diperoleh dari penghematan hasil konsolidasi antara Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), dan koperasi. Ketiga lembaga tersebut diharapkan dapat menyusun kebutuhan bahan pangan yang diperlukan untuk program makan siang gratis.
“Dengan pendekatan gotong royong produksi pangan seperti ini, diperkirakan terjadi penghematan hingga 40 persen‐50 persen dari kebutuhan pembiayaan program dari sumber APBN,” jelas Budiman.
Meskipun demikian, konsolidasi yang dimaksudkan belum dijelaskan secara rinci, dan belum terungkap bagaimana cara menghemat sisa dana yang diperlukan, terutama mengingat nilainya yang cukup besar.
Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI), Ronny P Sasmita, menilai bahwa program makan siang gratis ini masih terkesan ambigu dan tampaknya sedang bermain-main dengan masyarakat.
Ronny menyatakan bahwa jika program ini menggunakan anggaran dari BUMDes, UMKM, dan koperasi, itu berarti tetap memanfaatkan uang negara. Ketiga lembaga tersebut masih mengandalkan pembiayaan pemerintah melalui dana desa dan transfer ke daerah yang bersumber dari APBN.
“Karena tak mungkin ketiga kelembagaan tersebut mendadak punya anggaran total Rp60 triliun dari langit jika tidak dari sumber resmi negara yang diperuntukkan untuk ketiga kelembagaan tersebut,” ujar Ronny.
Ronny berpendapat bahwa bergantung pada anggaran dari ketiga lembaga tersebut berarti akan ada penambahan dana dari pusat ke daerah. Namun, skema konsolidasi yang dimaksudkan masih belum jelas bentuknya.
“Jika demikian, maka itu artinya anggaran desa akan ditambah, terutama untuk anggaran BUMDes. Lalu anggaran bantuan untuk UMKM dan koperasi juga naik,” tambahnya.
Direktur Center of Economic and Law (CELIOS), Bhima Yudhistira, juga menilai bahwa sumber pembiayaan yang diungkapkan tidak realistis. Ia menyarankan agar pemerintahan Prabowo-Gibran merencanakan program ini secara matang, bersifat terbuka, dan transparan kepada publik.
“Rencanakan dengan matang, jangan meraba-meraba, apalagi main kucing-kucingan sama publik alias mencari-cari kesempatan dengan cara membingungkan publik. Buat semuanya terbuka, terukur, agar publik bisa menilainya,” tegas Ronny.
Ronny menilai bahwa tak ada masalah jika anggaran program ini diambil sepenuhnya dari APBN. Tujuan program ini, menurutnya, adalah membantu memenuhi nutrisi anak-anak untuk membentuk Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas di masa depan.
Dalam menyikapi hal ini, Bhima mengingatkan agar pemerintahan Prabowo-Gibran menjalankan program makan siang gratis sesuai dengan kemampuan keuangan negara. Jika APBN hanya mampu memberikan sedikit dana, maka program ini harus disesuaikan atau diberikan hanya untuk wilayah yang benar-benar membutuhkan.
“Kalau negara sanggupnya hanya kecil dan dengan anggaran yang kecil itu harus dilanjutkan, maka ini bisa jadi pilot project dulu. Misalnya dilakukan di satu dua kabupaten saja dulu di tahun pertama. Ini bisa dites dulu, kalau hasilnya baik ya dilanjutkan. Jadi jangan nafsu dulu untuk membuat program ini jadi kebijakan nasional,” pungkas Bhima.@cinde
