IndonesiaBuzz: Jakarta, 23 Januari 2024 – Mahfud MD, mengungkapkan banyak tambang ilegal yang dilindungi oleh sejumlah pejabat dan aparat. Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3 itu menegaskan, mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) bukanlah tugas yang mudah.
Pernyataannya ini muncul sebagai tanggapan terhadap solusi dari cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka. Menurutnya, pencabutan IUP menjadi solusi untuk mengatasi tambang ilegal di Indonesia. Pendapat ini disampaikan Gibran dalam debat Cawapres yang digelar di Jakarta Convention Center (JCC) pada Minggu, 21 Januari 2024.
Mahfud MD mengungkapkan bahwa upaya mencabut IUP berisiko membongkar banyak jaringan mafia yang melibatkan sejumlah pejabat dan aparat. Mahfud menjelaskan, timnya telah mengirim orang ke lapangan dan merujuk pada putusan Mahkamah Agung (MA) serta pernyataan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Mahfud, Indonesia saat ini menghadapi masalah serius dengan 2.500 tambang ilegal. Selain itu, masih menurutnya, deforestasi mencapai 12,5 juta hektare hutan dalam 10 tahun terakhir.
“Itu jauh lebih luas dari wilayah Korea Selatan dan 23 kali luasnya Pulau Madura,” tegas Mahfud MD.
Pernyataan Mahfud ini mendapatkan respons dari Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Maruli mempertanyakan siapa sebenarnya aparat yang terlibat. Menurutnya, narasi tentang aparat yang menjadi pelindung tambang ilegal belum lengkap.
Maruli juga menegaskan bahwa TNI AD sudah menerapkan asas hukum kepada setiap prajurit dan tidak akan mendukung kegiatan ilegal. Namun, Maruli menyatakan sulit untuk mengetahui semua aspek legalitas pertambangan.
Sementara itu, Mahfud MD menyatakan bahwa pihaknya telah memulai pembongkaran kasus pejabat dan aparat yang terlibat dalam membekingi izin tambang ilegal.
“Kami sudah mulai-mulai bongkar-bongkar, tetapi belum semua,” ucap pria yang kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) itu.
Mahfud juga menyarankan untuk pertanyaan lebih teknis mengenai beking tambang ilegal, dapat ditanyakan kepada KPK, mengacu pada pidato pimpinan KPK yang menyebut banyak mafia tambang disokong oleh pejabat dan aparat, sehingga sumber korupsi dapat diidentifikasi. @indonesiabuzz
