IndonesiaBuzz: Jakarta, 4 Februari 2024 – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan respons terkait kritikan sejumlah akademisi dan guru besar dari berbagai universitas di Indonesia. Kritikan ini disampaikan sebagai tanggapan atas sinyal bahwa kondisi demokrasi di Tanah Air sedang tidak baik-baik saja.
Dalam pernyataan yang diungkapkan melalui Youtube Sekretariat Presiden, Sabtu (3/2/2024), Presiden Jokowi menegaskan bahwa setiap kritik dan sikap yang disampaikan oleh masyarakat, termasuk akademisi, adalah hak demokrasi yang patut dihargai.
“Itu hak demokrasi yang harus kita hargai,” ujar Jokowi.
Orang nomor satu di Pemerintag RI itu juga mempersilakan masyarakat dan institusi pendidikan untuk mengkritik pemerintah. Ia menekankan, kritik merupakan hak setiap warga negara. Pernyataan ini disampaikan usai menghadiri peresmian Kongres XVI Gerakan Pemuda Ansor di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jumat (2/2/2024).
“Penting untuk diingat bahwa hak demokrasi setiap orang boleh berbicara, berpendapat, silakan,” tambahnya.
Sebelumnya, civitas academica Universitas Islam Indonesia (UII) dan Universitas Gadjah Mada (UGM) mengkritik Presiden Jokowi, menyatakan keprihatinan mereka terhadap kondisi politik menjelang Pemilu 2024. Rektor UII, Prof. Fathul Wahid, menyampaikan pernyataan sikap di hadapan Auditorium Prof. KH. Kahar Muzakir Kampus UII, Kamis (1/2/2024).
UII menilai bahwa Presiden Jokowi telah memudarkan sikap kenegarawanan dalam pemerintahan Indonesia. Sementara itu, UGM mengeluarkan Petisi Bulaksumur yang dibacakan di Balairung UGM, Rabu (31/1/2024). Petisi itu menyoroti penyimpangan demokrasi yang dilakukan oleh Presiden Jokowi.
Universitas Indonesia (UI) juga turut terpanggil untuk mengingatkan Presiden agar tetap netral dalam proses demokrasi dan pemilihan presiden (Pilpres) 2024.
Perkembangan ini menandai semakin meningkatnya sorotan dan kritik terhadap pemerintahan Jokowi menjelang Pemilu, yang menjadi fokus perhatian publik dan lembaga pendidikan tinggi di Tanah Air. @indonesiabuzz
