IndonesiaBuzz: Jakarta, 16 Mei 2024 – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) menganggap pernyataan Presiden terpilih Prabowo Subianto yang tidak ingin masa pemerintahannya kelak diganggu sebagai sinyal bahaya. Politikus PDI-P Adian Napitupulu menyatakan bahwa kata “jangan mengganggu” yang disampaikan Prabowo sangat subjektif dan tidak ada instrumen hukum yang bisa dijadikan patokan.
“Bahasa mengganggu itu sangat subjektif. Enggak ada alat ukurnya. Berbahaya ketika kita berbicara tentang hubungan antaranak bangsa dalam sebuah negara tapi dengan alat ukur yang sangat subjektif,” ujar Adian dalam sebuah program televisi pada Rabu (15/5/2024).
Adian menambahkan, karena tidak ada patokan ukuran menurut undang-undang, tafsir mengenai “jangan mengganggu” yang disampaikan Prabowo sangat subjektif dan rentan disalahgunakan untuk menekan kelompok yang berbeda pandangan dengan pemerintah.
“Dengan demikian sangat bebas tafsir. Kalau kemudian tiba-tiba ada pernyataan A, B, C, segala macam yang kita kategorikan sebagai kritik, Prabowo bisa mengkategorikan itu sebagai gangguan,” jelas Adian. “Dan apa alat ukurnya? Ya dia sendiri yang tahu,” tambahnya.
Pernyataan kontroversial Prabowo itu disampaikan pada acara bimbingan teknis (bimtek) dan rakornas pilkada Partai Amanat Nasional (PAN) di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Kamis (9/5/2024) malam.
“Saya akan berjuang terus bersama semua kekuatan yang mau diajak kerja sama. Yang tidak mau diajak kerja sama tidak apa-apa. Kalau ada yang mau nonton di pinggir jalan, silakan jadi penonton yang baik,” ujar Prabowo. “Tapi kalau sudah tidak mau diajak kerja sama, ya jangan mengganggu. Orang lagi mau kerja kok. Kita mau kerja. Kita mau amankan kekayaan bangsa Indonesia,” lanjutnya.
Prabowo juga menekankan bahwa dirinya tidak ingin ada lagi orang Indonesia yang menangis karena lapar. Ia menegaskan bahwa rakyat Indonesia tidak boleh kelaparan.
“Saya yakin saudara tidak terima. Saya malu saya dikasih pangkat jenderal oleh rakyat. Saya dipilih oleh rakyat. Siang dan malam kita berpikir, saya berpikir, bagaimana rakyat Indonesia tidak ada yang lapar,” tegas Prabowo.
Pernyataan ini memicu kekhawatiran PDI-P tentang potensi penyalahgunaan kekuasaan selama pemerintahan Prabowo. Adian dan sejumlah politikus PDI-P menyoroti pentingnya menjaga kebebasan berpendapat dan menghindari penggunaan istilah yang ambigu dan subjektif dalam politik. @cinde
