IndonesiaBuzz: Surakarta, 13 November 2026 – Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan partainya tidak akan mengusulkan nama calon Wakil Presiden (Wapres) untuk menggantikan Gibran Rakabuming Raka. Demokrat memilih menyerahkan sepenuhnya proses pengusulan calon kepada Presiden Prabowo Subianto sesuai mekanisme yang diatur dalam konstitusi.
Pernyataan tersebut disampaikan AHY dalam konferensi pers di Kantor DPP Partai Demokrat, Jumat (13/11/2026). Ia menegaskan, partainya menghormati ketentuan Undang Undang Dasar (UUD) 1945 yang mengatur mekanisme pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden.
“Partai Demokrat tidak mengajukan nama untuk mengisi jabatan Wakil Presiden,” ujar AHY.
Menurut AHY, keputusan tersebut didasarkan pada Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa MPR memilih Wakil Presiden pengganti dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.
“Karena itu, kami menyerahkan proses pengusulan kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto dan menghormati kewenangan MPR dalam memilih,” tuturnya.
Demokrat Pilih Hormati Mekanisme Konstitusi
AHY menjelaskan, sikap Partai Demokrat tersebut merupakan bentuk penghormatan terhadap aturan konstitusi sekaligus ketentuan internal partai.
Ia mengungkapkan bahwa sebelum menyampaikan keputusan tersebut, dirinya telah berkonsultasi dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Hasil konsultasi tersebut menjadi bagian dari pertimbangan partai dalam menentukan sikap terkait dinamika politik pascapengunduran diri Gibran dari jabatan Wakil Presiden.
Dengan tidak mengajukan nama, Demokrat menegaskan bahwa kewenangan pengusulan calon berada di tangan Presiden, sedangkan proses pemilihan menjadi kewenangan MPR sesuai ketentuan konstitusi.
AHY Minta Publik Tidak Terjebak Spekulasi Politik
Di tengah dinamika pengisian jabatan Wakil Presiden, AHY mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga suasana tetap kondusif dan memberikan ruang bagi proses konstitusional berjalan sebagaimana mestinya.
Ia mengingatkan agar perkembangan politik tidak sampai mengganggu kehidupan masyarakat maupun agenda pemerintahan.
“Apapun dinamika politik yang terjadi, janganlah mengganggu kehidupan rakyat kita. Pesan kami sederhana: jangan biarkan spekulasi mendahului konstitusi,” pungkasnya.
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi pesan Demokrat agar pembahasan mengenai calon pengganti Wakil Presiden tidak berkembang menjadi spekulasi politik sebelum mekanisme resmi dijalankan.
Kursi Wakil Presiden Kosong Usai Gibran Mundur
Sebagaimana diketahui, jabatan Wakil Presiden mengalami kekosongan setelah Gibran Rakabuming Raka secara resmi menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada Kamis (12/11/2026).
Pengunduran diri tersebut menjadi dasar dimulainya proses pengisian jabatan Wakil Presiden melalui mekanisme ketatanegaraan.
Berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945, apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.
Proses pemilihan tersebut harus dilaksanakan paling lambat 60 hari sejak terjadinya kekosongan jabatan.
Dengan sikap Demokrat yang tidak mengajukan nama, proses pengusulan calon pengganti Gibran kini diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto, sementara keputusan pemilihan berada di tangan MPR melalui sidang sesuai ketentuan konstitusi. @yudi
