IndonesiaBuzz: Surakarta, 13 November 2026 – Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dijadwalkan menggelar rapat gabungan (ragab) bersama seluruh pimpinan fraksi dan kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Jumat (13/11/2026), pukul 14.00 WIB. Rapat tersebut akan membahas mekanisme pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia setelah Gibran Rakabuming Raka menyatakan mundur dari jabatannya.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani memastikan agenda rapat gabungan tersebut telah disepakati dalam rapat pimpinan MPR. Pertemuan itu akan melibatkan seluruh pimpinan fraksi dan kelompok DPD sebagai bagian dari pembahasan tindak lanjut pengunduran diri Gibran.
“Rapat pimpinan MPR menyepakati satu hal. Pada hari Jumat kita akan menyelenggarakan rapat gabungan yang akan diikuti oleh seluruh pimpinan fraksi MPR dan kelompok DPD di MPR. Rapat gabungan akan diselenggarakan pada hari Jumat pukul 14.00 besok siang,” kata Ahmad Muzani,Kamis (12/11/2026).
Pertemuan yang dijadwalkan berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, tersebut menjadi langkah awal MPR dalam menindaklanjuti surat pengunduran diri Gibran yang telah diserahkan pada Kamis (12/11/2026).
Empat Agenda Utama Dibahas dalam Rapat Gabungan
Dalam rapat tersebut, terdapat empat agenda utama yang akan dibahas. Pertama, menentukan jadwal pelaksanaan sidang paripurna MPR. Kedua, menyepakati pengiriman surat kepada Presiden untuk mengajukan dua nama calon pengganti Wakil Presiden.
Ketiga, membentuk tim verifikasi berkas pencalonan. Keempat, membentuk tim ad hoc yang bertugas menyiapkan draf ketetapan MPR terkait proses pengisian jabatan tersebut.
Keempat agenda itu menjadi bagian dari persiapan kelembagaan MPR untuk memastikan proses pengisian jabatan Wakil Presiden berjalan sesuai mekanisme konstitusi.
MPR Punya Waktu 60 Hari Isi Kekosongan Wapres
Ahmad Muzani sebelumnya menyatakan bahwa pengunduran diri Gibran menyebabkan jabatan Wakil Presiden mengalami kekosongan. MPR memiliki tenggat waktu paling lambat 60 hari untuk memproses pengisian jabatan tersebut.
“Sejak hari ini maka jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia mengalami kekosongan, dan tugas MPR dalam waktu 60 hari selambat lambatnya untuk mengisi jabatan kekosongan posisi Wakil Presiden tersebut,” kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Pernyataan itu disampaikan setelah MPR menerima surat pengunduran diri Gibran. Selanjutnya, lembaga tersebut mulai menyiapkan tahapan administratif dan kelembagaan untuk memastikan proses penggantian berjalan sesuai ketentuan konstitusi.
Presiden Ajukan Dua Nama, MPR Lakukan Pemilihan
Mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden telah diatur dalam Pasal 8 Ayat (2) Undang Undang Dasar 1945. Ketentuan tersebut menyebutkan bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.
Pemilihan tersebut harus dilaksanakan paling lambat 60 hari sejak terjadinya kekosongan jabatan.
Dengan demikian, rapat gabungan MPR yang dijadwalkan berlangsung hari ini menjadi tahapan penting untuk menyepakati jadwal, mekanisme verifikasi, serta persiapan administrasi sebelum proses pemilihan pengganti Wakil Presiden memasuki sidang resmi MPR. @yudi
