IndonesiaBuzz: Surakarta, 13 November 2026 – Mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Silmy Karim, menilai perkara dugaan pemerasan dan gratifikasi yang menjerat dirinya sebagai bentuk kriminalisasi. Pernyataan tersebut disampaikan menyusul keputusan majelis hakim yang menolak seluruh eksepsi atau nota keberatan yang diajukannya.
Silmy mengaku tidak sependapat dengan tuduhan pemerasan yang dialamatkan kepadanya. Ia mempertanyakan kemungkinan seorang pejabat setingkat direktur jenderal maupun wakil menteri melakukan tindakan tersebut.
“Bagaimana seorang dirjen atau wamen itu melakukan pemerasan? Itu kan suatu hal yang rasanya terlalu dipaksakan,” kata Silmy dalam keterangan tertulis, Kamis (12/11/2026).
Silmy Siap Buktikan Tuduhan di Persidangan
Meski eksepsinya ditolak, Silmy menyatakan siap menghadapi proses hukum dan akan menggunakan persidangan pokok perkara untuk membantah seluruh tuduhan dalam surat dakwaan.
“Apa pun keputusannya, kita harus siap. Ini perlu kita buktikan, kita luruskan dalam sidang pokok perkara,” ujarnya.
Silmy juga membantah telah memerintahkan, mengatur, ataupun memaksakan adanya pungutan dalam pelayanan keimigrasian. Ia justru mengklaim berbagai kebijakan digitalisasi yang diterapkan selama menjabat bertujuan meningkatkan transparansi dan mencegah terjadinya pungutan di luar ketentuan.
Salah satu kebijakan yang disorot adalah pengembangan aplikasi Molina. Menurut Silmy, aplikasi tersebut dirancang untuk menghilangkan kebutuhan pertemuan langsung antara pemohon dan petugas imigrasi. Melalui sistem daring, masyarakat dapat mengakses layanan dari berbagai lokasi, baik di dalam maupun luar negeri.
Ia menyebut surat dakwaan bahkan mengakui bahwa aplikasi Molina memiliki tujuan mencegah munculnya biaya di luar penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
“Itu merupakan satu hal yang belum pernah dilakukan,” katanya.
Paparkan Capaian Digitalisasi Keimigrasian
Silmy turut memaparkan sejumlah capaian transformasi digital keimigrasian selama masa kepemimpinannya. Di antaranya, perluasan fasilitas autogate dari sebelumnya 17 unit menjadi 173 unit.
Selain itu, layanan paspor elektronik yang semula tersedia di 52 kantor imigrasi diperluas hingga mencakup seluruh 126 kantor imigrasi. Penyempurnaan aplikasi M-Paspor juga dilakukan untuk mengurangi keterlibatan calo dalam proses pengurusan paspor.
Menurut Silmy, digitalisasi tersebut merupakan bentuk nyata penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang melibatkan jutaan pemohon layanan keimigrasian.
Ia pun menyayangkan kondisi yang dihadapinya saat ini. Menurutnya, pihak yang menginisiasi dan memastikan kebijakan transformasi digital berjalan justru menjadi pihak yang diproses secara hukum.
“Yang menginisiasi, yang mengeluarkan kebijakan, yang memastikan kebijakan itu berjalan, malah dikriminalisasi,” ujarnya.
Hakim Tolak Eksepsi, Dakwaan Pemerasan Rp168,9 Miliar Berlanjut
Sementara itu, majelis hakim dalam persidangan telah membacakan putusan sela atas eksepsi yang diajukan Silmy. Dalam putusannya, hakim menolak seluruh keberatan terdakwa, menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum sah, serta memerintahkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melanjutkan pemeriksaan perkara ke tahap pokok perkara.
Dalam surat dakwaan, Silmy Karim diduga melakukan pemerasan terkait pengurusan izin tinggal warga negara asing (WNA) dengan nilai mencapai Rp168,9 miliar.
Perbuatan tersebut diduga dilakukan bersama sejumlah pejabat dan pegawai Direktorat Jenderal Imigrasi, yakni Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Imigrasi periode 2024-2025 Saffar Muhammad Godam, Direktur Izin Tinggal Jaya Saputra, serta Kepala Subdirektorat di Direktorat Izin Tinggal Bagus Bramantyo dan Tessar Bayu Setyaji.
Selain itu, terdapat pula nama Ketua Tim Alih Status Izin Tinggal Terbatas (ITAS) Juniadi Sri Priambudi dan Staf Subdirektorat Izin Tinggal Gusti Bernardiansyah. Penuntutan terhadap masing masing pihak dilakukan secara terpisah.
Tak hanya dugaan pemerasan, Silmy juga didakwa menerima gratifikasi berupa uang tunai senilai Rp2,5 miliar dan saham dengan nilai mencapai Rp31 miliar.
Dengan ditolaknya eksepsi tersebut, perkara kini berlanjut ke tahap pembuktian. Seluruh dugaan tindak pidana yang dialamatkan kepada Silmy masih harus dibuktikan melalui pemeriksaan alat bukti dan keterangan saksi di persidangan. Silmy tetap memiliki hak untuk membantah dakwaan dan membela diri sesuai ketentuan hukum yang berlaku. @yudi
